Fraksi PDIP Enggan Restui PMP Perumda Transportasi Pakuan

by -

METROPOLITAN – Fraksi PDI Perjuangan bakal konsisten dan komitmen untuk menolak jika Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengajukan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) untuk Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) pasca berubah status menjadi Perumda Transportasi Pakuan. Hal itu diungkapkan anggota DPRD Fraksi PDIP, Atty Somaddikarya.

Ia menyatakan alur PMP sebesar Rp5,5 miliar yang sedianya ditujukan untuk penyehatan keuangan perusahaan yang digelontorkan beberapa waktu lalu ditengarai gagal total. Bahkan, saat ini Perumda Transportasi Pakuan tidak memiliki aset, sehingga sulit disebut perusahaan sehat dan menjanjikan.

“Perda pendirian suatu perusahaan daerah itu wajib memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kota Bogor. Bukan malah sebaliknya. PMP yang bersumber dari APBD di mana dihasilkan dari uang pajak dan keringat rakyat menguap tanpa alur yang jelas,” kata Ceu Atty, sapaan karibnya.

APBD seharusnya bisa dirasakan rakyat langsung dalam tiga hak dasar rakyat dan pembangunan di pinggiran berbasis RT/RW dan tingkat kelurahan. Seperti yang diamanahkan dalam regulasi yakni 5 persen dari APBD peruntukan untuk pembangunan sarpras di 68 kelurahan.

Baca Juga  20.000 Kendaraan Diprediksi bakal Tinggalkan Kawasan Puncak

Menurutnya, Fraksi PDI Perjuangan akan berjuang sesuai harapan masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan di wilayah. “Antara lain adanya 68 unit ambulans di Kota Bogor berbasis kelurahan, TPU bagi wilayah yang membutuhkan, pembangunan gedung SD dan SMP serta pengadaan pembangunan SMP negeri di setiap kecamatan untuk mempermudah penerimaan siswa didik baru dengan sistem zonasi yang kerap menyulitkan masyarakat miskin dengan kuota penerimaan yang terbatas,” beber Atty.

Selain itu, ia prihatin lantaran masih tingginya angka pengangguran. Terlebih di masa pandemi seperti sekarang. Fraksi PDI Perjuangan akan berusaha menciptakan lapangan kerja guna mengurangi ketimpangan ekonomi serta mencegah dan mengurangi angka putus sekolah di usia pelajar yang semakin memprihatikan dan masih banyak balita yang mengalami stunting di Kota Bogor.

Baca Juga  Zulkifli Hasan Bukan Tamu Gelap

Atty juga akan terus memperjuangkan kenaikan Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Ketua RT, RW dan LPM serta guru mengaji dan kader posyandu. Selain itu, ia akan membantu memperjuangkan hak para Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk bisa bertahan hidup tanpa mengganggu ketertiban umum. “Bagaimanapun RT, RW dan LPM adalah pejuang rakyat di arus bawah yang akan terus kita perjuangan untuk kenaikan BOP-nya,” jelasnya.

Sekadar diketahui, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perusahaan Umum Daerah Jasa Transportasi Pakuan yang mengubah badan hukum Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Trans Pakuan Kota Bogor telah disahkan DPRD Kota Bogor pada rapat Paripurna, Kamis (10/3). Rapat tersebut dihadiri hampir seluruh anggota DPRD Kota Bogor, namun tak satu pun legislator dari PDIP yang turut hadir dalam pengesahan rapat tersebut.

Baca Juga  Aksi Penolakan One Way hingga 5 Mei

Lalu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bogor, Ence Setiawan, mengatakan, anggota fraksinya tak ada satu pun yang menghadiri rapat paripurna pengesahan Perda Trans Pakuan lantaran PDI Perjuangan berpendapat bila sebelum disahkan, PDJT harus menyelesaikan permasalahan sebelumnya.

“Semua agenda paripurna disetujui Fraksi PDI Perjuangan. Hanya satu yang tidak disetujui, yaitu agenda pengesahan Perda Perumda PDJT. Sebab, usulan penundaan tidak diterima dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) dan fraksi kita menghormati keputusan banmus meloloskannya untuk diparipurnakan,” beber Ence.

Pihaknya bukan menolak pengesahan, tapi meminta untuk diundur hingga PDJT menuntaskan permasalahannya. “PDI Perjuangan juga menanti kepastian hukum terhadap kasus PDJT yang saat ini tengah digarap Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor. Jadi sebenarnya hanya itu keinginan kita,” pungkas Ence. (ryn/eka/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *