Gelap Gulita Pendidikan Politik di Bogor

by -

METROPOLITAN.id – Pendidikan politik di Kabupaten Bogor dinilai masih gelap gulita. Hal itu disampaikan Ketua Yayasan Visi Nusantara Maju, Yusfitriadi saat diskusi bertajuk Gelap Gulita Pendidikan Politik di Kabupaten Bogor, Jumat (25/3).

Diskusi tersebut digelar Lembaga Studi Visi Nusantara Maju (LS-Vinus). Menurut Yusfitriadi, sejauh ini masyarakat menentukan pilihannya dalam pemilu atau pilkada dengan kecerdasan secara sendirinya, tanpa adanya pendidikan politik.

“Maka dalam pendidikan nonformal, siapa yang bertanggung jawab dalam pendidikan tersebut?” ujar Yusfitriadi.

Ia menjelaskan, dalam berbagai literatur, setidaknya ada tiga pihak yang berhak memberikan pendidikan politik.

Pertama, stakeholder pemilu, dalam hal ini partai politik atau lembaga politik. Mereka wajib memberikan pendidikan politik.

Baca Juga  AMD Ryzen 7 Dijual Maret, Berapa Harganya di Indonesia?

“Yang ada, dalam realitasnya hanya black campaign atau kampanye yang sifatnya lima tahun sekali,” ungkapnya.

Kedua, pemerintah. Pemerintah memiliki instrumen yang banyak dalam membangun kesadaran kolektif politik dengan berbagai dinas atau struktural di bawahnya.

“Ketiga masyarakat sipil. Kita kaya akan dengan ini, seperti lembaga pendidikan, LSM, lembaga komunitas, lembaga budaya, terutama lembaga media yang memiliki peran yang signifikan. Kami juga berharap Lembaga Studi Vinus bisa terus komitmen dalam membangun kesadaran politik dan edukasi politik di media,” katanya.

Senada, anggota LS-Vinus, Sukarna menilai untuk membangun kesadaran politik harus dilakukan secara terencana dan tidak instan.

Di Kabupaten Bogor, ia melihat sumber dayanya sudah mencukupi. Bisa melibatkan lembaga-lembaga nirlaba seperti karang taruna, pesantren-pesantren hingga BEM untuk berkolaborasi membangun pendidikan politik tersebut.

Baca Juga  Wow! Kabar Baik untuk Bonek

“Tapi pendidikan politik tidak pernah dilaksanakan, kecuali KPU dalam sosialisasi yang mendekati event pesta demokrasi. Pendidikan politik jangan hanya menjadi formalitas saja, namun harus menjadi fokus kita bersama dalam membangun kualitas demokrasi yang baik,” tandasnya. (fin)

Leave a Reply

Your email address will not be published.