Giliran Dewan Cecar PDJT Soal Aset Biskita Transpakuan

by -
ILUSTRASI Biskita Transpakuan. (Foto:Fadli/Metropolitan)

METROPOLITAN.id – Sempat diterpa aksi demo sopir yang meminta kejelasan gaji hingga PT Lorena yang memilih ‘cabut’ dari pengelolaan bersama Biskita Transpakuan, giliran para wakil rakyat Kota Bogor mencecar Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT).

Komisi II DPRD Kota Bogor menanyakan kejelasan berbagai masalah yang ada di tubuh PDJT dalam rapat kerja di DPRD Kota Bogor, akhir pekan lalu.

Salah satunya Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor Edi Darmawansyah yang meminta penjelasan terkait aset milik PDJT kepada Direktur PDJT Lies Permana.

Menurutnya, aset PDJT jika menilik Pernyertaan Modal Pemerintah (PMP) Kota Bogor sejak 2007 bernilai Rp35 miliar.

Dok. Setwan DPRD Kota Bogor

Hanya saja berdasarkan hasil laporan audit, nilai aset terakhir yang dipunyai PDJT ‘cuma’ Rp600 juta.

“Ini kan uang rakyat. Hang yang sudah diberikan pemerintah tentunya harus ada pertanggungjawabannya. Sebab aset inilah yang akan menjadi modal dasar PDJT Kota Bogor untuk menjalankan bisnisnya lagi,” katanya.

Ia juga meminta penjelasan terkait rencana bisnis (Business Plan) dari PDJT Kota Bogor. Buatnya, dengan adanya pemimpin yang baru, sudah saatnya PDJT memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan Kota Bogor.

“Kita ingin tahu juga kapan PDJT bisa memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan Kota Bogor,” kata Edi.

Di tempat yang sama, Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bogor Atty Somaddikarya juga menanyakan perihal program Biskita.

Baca Juga  Inilah Aneka Rasa Kit Kat Paling Aneh

Apalagi dari berdasarkan informasi yang ia punya, sebanyak 49 unit Biskita yang saat ini beroperasi adalah milik Kodjari. Hal ini pun menimbulkan pertanyaan besar.

“Jika semua unit bus ini punya Kodjari, terus yang kita dapatkan apa? Aspal punya kita, koridor punya kita, trayek punya kita, kalau operator-nya Kodjari, apa yang kita dapatkan? Jadi ini bahaya karena Kodjari yang sekarang menguasai aspal Kota Bogor,” ketus Atty.

Atty juga meminta penjelasan direksi PDJT Kota Bogor, terkait waktu penyelesaian hutang gaji karyawan yang nilainya hingga miliaran rupiah.

Menurutnya, untuk menjalankan PDJT, perlu diselesaikan terlebih dahulu ‘dosa-dosa’ yang sudah menumpuk selama bertahun-tahun.

“Ini harus ada tanggungjawab. ‘piring nasi’ karyawan terdahulu yang masih belum terbayarkan, ini juga harus dituntaskan,” tegas Ceu Atty, sapaan karibnya.

Selain itu, politisi PDI Perjuangan itu juga meminta kejelasan terkait dana PMP yang sudah diberikan Pemkot Bogor kepada PDJT Kota Bogor.

Menurutnya, PDJT memiliki Pekerjaan Rumah (PR) untuk menjelaskan apakah pihak PDJT sudah melakukan uji tuntas aset dimana PDJT dinyatakan sehat atau tidak.

“Pada 2015 itu kan sudah jelas amanat gubernur (Jawa Barat) bahwa PDJT perlu melakukan uji tuntas aset sebelum menggunakan dana PMP Rp5,5 miliar. Nah ini sudah dilakukan belum uji tuntasnya? Kalau sudah, mana hasilnya,” ujarnya.

Baca Juga  Prediksi Indonesia Draw Lawan Thailand di Final Piala AFF 2020 Leg 1, Ketua PJSI Kota Bogor : Kita Habis-habisan di Laga Kedua 2-1

Atty menilai, keberadaan uji tuntas ini juga penting untuk mendukung perubahan badan hukum yang saat ini tengah dihadapi oleh PDJT.

Sebab untuk program Biskita yang saat ini beroperasi di Kota Bogor, harus dipegang oleh perusahaan berbadan hukum Perumda, bukan Perusahaan Daerah (PD).

“Kalau ini masih PD tapi sudah beroperasi, jangan sampai nanti malah ada temuan maladministrasi di pusat. Ini berbahaya, bukannya menyelesaikan masalah malah menambah masalah,” bebernya.

Sementara itu, Direktur PDJT Kota Bogor Lies Permana mengatakan bahwa sejak dilantik pada 2 Desember silam, ia memang tengah melakukan perbaikan dan penyelesaian masalah satu per satu.

Meski belum bisa memberikan penjelasan secara gamblang terkait apa saja yang menjadi masalah, Lies meminta waktu kepada Komisi II DPRD Kota Bogor untuk membenahi persoalan di PDJT.

Namun berbicara soal program kerja, Lies menjelaskan bahwa untuk bisa bergerak sendiri tanpa mengharapkan bantuan dari Pemkot Bogor, ia beserta jajaran akan melakukan beberapa program. Salah satunya revenue stream melalui pemanfaatan halte.

Nantinya, iklan-iklan bisa dipasang di setiap halte yang ada di Kota Bogor, sehingga bisa menambah pendapatan bagi PDJT Kota Bogor.

Baca Juga  Antisipasi Omicron, Bogor Siapkan 29 Rumah Sakit

“Hanya saja, halte ini masih menjadi masalah karena kepemilikannya masih di Dinas Perhubungan (Dishub). Kami sudah bersurat ke Dishub untuk bisa memberikan hak pemanfaatan,” ujar Lies.

Ia menegaskan, untuk bisa berjalannya rencana bisnis yang sudah ia susun, perlu adanya kepastian dasar hukum dengan diloloskannya Raperda perubahan badan hukum PDJT menjadi Perumda.

“Ini dasar kami untuk bisa menjalankan bisnis lain, supaya kita bisa hidup tanpa tergantung pada PMP Pemkot Bogor,” ungkap Lies.

Lies juga setuju dengan hal yang diutarakan Atty Somaddikarya, dimana PR dan dosa-dosa terdahulu PDJT harus diselesaikan terlebih dahulu dengan landasan hukum yang ada.

“PDJT ini saat ini dan kedepan memang tanggung jawab saya. Saya akan mengedepankan prinsip untuk kedepannya melakukan pergerakan sesuai aturan hukum. Karena yang akan menyelamatkan PDJT adalah bukti dokumen,” jelas Lies.

Diketahui, rapat kerja Komisi II DPRD Kota Bogor dengan PDJT Kota Bogor akhirnya ditunda. Anggota dewan memberikan kesempatan kepada PDJT untuk melengkapi data dan dokumen yang diminta.

Pada rapat berikutnya, Komisi II DPRD Kota Bogor juga berencana menghadirkan Kodjari, Dishub dan Bidang Aset pada BKAD Kota Bogor. (ryn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *