Komisi III Minta Sanksi Tilang Bagi Truk Tambang yang Melanggar Perbup

by -
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Aan Triana Al Muharom

METROPOLITAN – Komisi III DPRD Kabupaten Bogor meminta agar Dinas Perhubungan memberikan sanksi tegas kepada sopir truk tambang yang nakal. Hal itu terkait penerapan Peraturan Bupati (Perbup) tentang pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang.

“Saat ini sanksi hanya putar balik dan perlu dievaluasi dengan pihak terkait seperti pihak kepolisian apakah nanti kita segel tambangnya atau tilang truknya. Biar ada efek jera buat semuanya, sehingga pada akhir berjalan sesuai aturan dan normal,” kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Aan Triana Al Muharom.

Ia menerangkan valuasi selanjutnya akan dilakukan secepatnya bersama pihak-pihak yang berkepentingan. Sebab saat ini pihaknya melakukan evaluasi hanya dengan Satpol PP dan Dishub.

“Harapan kita nanti ada rapat gabungan antar Komisi I dan TNI-Polri. Selain itu, selama tiga bulan berjalan minimal ada perbaikan karena tadi sanksinya baru putar balik saja. Dan semoga perbup ini jangan sampai jadi perbup macan ompong. Karena kasian bupatinya sudah mengeluarkan perbup, tapi jajaranya belum bisa memaksimalkan,” paparnya.

Baca Juga  Maher Zain Jumpa Fans

Selain itu, dalam rapat evaluasi yang digelarnya, Komisi III meminta adanya penambahan pos pantau serta penambahan Sumber Daya Manusia (SDM). Sebab, lanjut Aan, salah satu kendala dari Perbu tersebut adalah keterbatasan SDM dan pos pantau.

Ditempat yang sama, Sekretaris Dinas Peehubungan (Dishub) Kabupaten Bogor Muslim Akbar menjelaskan, selama terbitnya perbub soal angkutan tambang setidaknya mengurangi kamacetan dan kecelakan yang terjadi akibat truk tambang. Namun ia tak memungkiri masih banyak terjadi pelanggaran.

“Ada penurunan angka kamacetan dan kecelakaan. Tapi kita masih tetap lakukan evaluasi agar perbup tersebut bisa diterapkan maksimal,” kata Muslim.

Sementara terkait sanksi penilangan, Muslim mengaku harus membicarakannya dengan aparat berwenang yakni pihak kepolisian. Karena selama ini belum ada sanksi penilangan kepada truk tambang yang melanggar.

Baca Juga  Plt Walikota Soroti Jalan Beralas Tanah di Bogor

“Sanksinya masih putar balik saja, tapi dengan begitu pelanggaran pun mulai menurun, seperti minggu pertama penerapan perbup ada 1.017 truk yang diputar balik dan minggu lalu kurang lebih ada 300 truk. Artinya ada penurunan pelanggaran,” ungkapnya. (mam)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *