Pemcam Cijeruk Ingatkan Penyaluran ADD Tahun Ini Berlaku Nontunai

by -

METROPOLITAN – Bertem­pat di aula kantor Desa Cijeruk, Pemerintah Kecamatan (Pem­cam) Cijeruk melaksanakan ekspos sinkronisasi perenca­naan pembangunan daerah dengan pembangunan desa Tahun Anggaran (TA) 2022, kemarin.

Acara yang dihadiri sekcam Cijeruk, kepala seksi pembangu­nan, kepala desa Cijeruk, sek­des, BPD, pendamping dan perangkat desa ini bertujuan menyamakan perencanaan kegiatan yang didanai angga­ran pemerintah, yakni Dana Desa (DD) yang diperuntukkan 40 persen untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Sekcam Cijeruk, HM Paruloh, menerangkan, ekspos ini juga untuk pengajuan Ang­garan Dana Desa (ADD) dan DD tahap pertama semua desa di Kecamatan Cijeruk. Ia ditugaskan Camat Cijeruk, Bangun Septa Siswa, untuk bersama pemerintah desa (pemdes) menyusun peren­canaan anggaran di tingkat desa agar anggaran yang di­maksud sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga  Camat Cijeruk Canangkan Program 'Menanam Emas di Halaman Sendiri'

”Rapatnya membahas kaitan dengan ADD dan DD yang harus sesuai Permendes, ya­kni 40 persen harus dialoka­sikan ke BLT, 20 persen untuk ketahanan pangan, 8 persen untuk penanganan Covid-19 dan stunting. Sisanya baru untuk kepentingan yang telah dimusyawarahkan pemerin­tah desa dan lembaga desa seperti ketua RT/RW, BPD dan LPM serta kepala dusun,” ujarnya kepada Metropolitan, kemarin.

Selanjutnya untuk ADD ta­hun ini, pemcam menging­atkan aparatur pemerintahan desa jika penyaluran ADD seluruhnya harus nontunai, baik untuk Siltap ataupun honor untuk ke bawahnya. Bahkan, untuk penerima BLT sudah nontunai. ”Kita berikan tenggang waktu satu triwulan untuk penyesuaian penyalu­ran BLT secara nontunai. Jadi, masyarakat walau non­tunai sudah bisa mengambil­nya lima bulan. Nah, ekspos ini intinya agar perencanaan tingkat desa dengan daerah sinkron,” paparnya.

Baca Juga  Warga Bantaran Rel Dapat Pengobatan Gratis

Sementara itu, Kades Cijeruk, Asep Saepul Rohman, men­gungkapkan, untuk 40 persen penggunaan ADD akan disa­lurkan ke 190 KPM, 20 persen pemberdayaan, 8 persen untuk penanganan Covid-19 serta 32 persen untuk pembangunan infrastruktur yang telah dimu­syawarahkan dengan seluruh lembaga desa.

”Semuanya sudah dimu­syawarahkan melalui Musdus dan Musdesus. Sedangkan pencairan tunggu instruksi pemerintah dulu. Apabila ada perubahan, kita akan musya­warahkan kembali dengan seluruh lembaga desa,” pung­kasnya. (nto/c/els/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published.