Rudy Susmanto bakal Tindak Lanjuti Aspirasi Warga Soal Sengketa dengan Sentul City

by -

METROPOLITAN  – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, memastikan bakal menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa Bojongkoneng dan Desa Cijayanti terkait polemik kepemilikan lahan sekitar 913 kepala keluarga di desa tersebut. Hal itu disampaikan Rudy usai menerima aspirasi 500 warga yang datang ke gedung DPRD Kabupaten Bogor, Jumat (18/3).

“Kita sudah terima aspirasi warga yang disampaikan secara tertulis. Saya juga sudah koordinasi dengan bupati Bogor, kapolres dan dandim Kabupaten Bogor terkait apa yang disampaikan warga Desa Bojongkoneng hari ini,” ujar Rudy Susmanto, kemarin.

Rudy juga bakal menyampaikan aspirasi masyarakat Desa Bojongkoneng ke  Pemerintah Pusat dan DPR RI,  khususnya ke Komisi III DPR RI. “Hari ini langsung kita proses. Mudah-mudahan menghasilkan yang terbaik dan memberi manfaat untuk masyarakat,” katanya.

Soal kelanjutan inventarisasi, verifikasi dan validasi status kepemilikan lahan yang sedang ditempuh pemerintah desa yang didukung Pemkab Bogor, Rudy memastikan akan meminta program tersebut tetap dilanjutkan.  “Warga khawatir program tersebut terhenti, karena itu kita akan bersurat ke pemerintah agar program tersebut dilanjutkan, nanti kita tembuskan juga suratnya ke pemerintah kecamatan dan pemerintah desa,” katanya.

Baca Juga  Dewan Minta Diskanak Percepat Vaksinasi PMK dan Pengadaan Obat-obatan

Diketahui, tak kurang dari 500 warga Desa Bojongkoneng dan warga Desa Cijayanti, Kecamatan Babakanmadang,  menggeruduk gedung DPRD Kabupaten Bogor. Koordinator Aksi, Acep Syarifudin, mengadukan persoalan lahan dengan PT Sentul City. Ia mengaku kecewa dengan Komisi III DPR RI yang hanya peduli pada penggarap ‘berdasi’ atau warga pendatang yang menggarap ratusan hektare lahan di daerah mereka.

“Kita sangat kecewa dengan kunjungan Komisi III DPR RI,  karena tidak memberi ruang untuk warga asli Bojongkoneng menyampaikan aspirasi,” kata Koordinator Aksi, Acep Syarifudin, saat audiensi di ruang rapat paripurna gedung DPRD Kabupaten Bogor, Jumat (18/3).

Bahkan, Acep menuding anggota DPR RI sengaja tidak mengundang warga pribumi hanya untuk memfasilitasi warga pendatang yang mereka sebut petani berdasi menguasai ratusan hektare lahan di daerah tersebut. Padahal, saat ini Pemerintah Desa (Pemdes) Bojongkoneng sedang melakukan proses verifikasi dan validasi agar 913 kepala keluarga yang sudah sekitar 30 tahun tinggal di daerah tersebut bisa mendapatkan hak kepemilikan tanah.  “Kita khawatir upaya proses kepemilikan lahan akan terhenti dengan alasan dibentuknya Pansus DPR RI terhadap masalah lahan di Bojongkoneng dan Cijayanti,” katanya.

Baca Juga  Pasokan Air Warga Cimanggu dan Sekitarnya Semakin Lancar

Dalam kesempatan itu, Acep juga menyampaikan warga asli Bojongkoneng mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bogor dan Forkompinda yang telah mendengar aspirasi masyarakat. “Terima kasih aspirasi kita sudah didengar dan ditindaklanjuti,” katanya.

Lalu, Kabid Pertanahan DPKPP Kabupaten Bogor, H Eko Mujianto, menjelaskan, masyarakat di Desa Bojongkoneng meminta pemerintah segera menyelesaikan polemik warga dengan PT Sentul City. Untuk menyelesaikan persoalan ini ada dua tahapan yang dilakukan, yakni pembebasan masyarakat di lokasi dan di luar lokasi.

“Kita harus mengutamakan masyarakat setempat untuk tempat tinggal. Sebagai langkah awal sudah ada tempatnya dan akan direlokasi ke sana. Ada 913 KK sudah didata, diverifikasi dan divalidasi. Masyarakat setempat setuju dan kita tinggal menindaklanjuti keinginan warga,” ujarnya.

Baca Juga  Rudy Susmanto Dorong Hunian Tetap Korban Longsor Rampung Tahun 2023

Sementara itu, Kapolres Bogor, AKBP Imannudin, mengatakan, pihak kepolisian dan TNI berterima kasih kepada pengunjuk rasa yang telah menjalankan aksinya dengan tertib. Semua pihak harus menjaga demi terciptanya kondusivitas wilayah.

“Kita pemerintah akan selalu hadir untuk masyarakat dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Upaya-upaya terbaik bagi kemaslahatan masyarakat akan dikawal sampai tuntas, dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi, menjaga investasi, berpedoman pada hukum dan menjaga stabilitas keamanan Kabupaten Bogor,” katanya.

Terpisah, Dandim 0621/Kabupaten Bogor, Letkol Kav. Gan Gan Rusgandara, mengatakan, Dandim 0621/Kabupaten Bogor turut mengamankan demo warga Bojongkoneng dan Cijayanti. “Prinsipnya, kita siap mengawal kebijakan pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan tanah di Sentul dengan baik dan menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Bogor,” tandasnya.(eka/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *