Gus Udin: Penundaan Pemilu 2024 Bisa Rusak Tatanan Demokrasi Indonesia

by -
Anggota Tim Percepatan Pembangunan Strategis Kabupaten Bogor, Saepudin Muhtar. (Foto: Arifin/Metropolitan)

METROPOLITAN.id – Wacana penundaan Pemilu 2024 terus menjadi pembicaraan dan menimbulkan berbagai tanggapan. Jika benar terjadi, penundaan pemilu dinilai dapat merusak tatanan demokrasi di Indonesia.

Hal itu disampaikan akademisi Universitas Djuanda (Unida) Bogor, Saepudin Muhtar, saat menjadi narasumber webinar bertajuk Politik Elektoral di Jawa Barat: Proyeksi Penyelenggaraan Pemilu 2024, Prospek dan Tantangan di Tengah Wacana Penundaan Pemilu 2024 yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) RI, Jumat (1/4).

Pria yang karib disapa Gus Udin ini menjelaskan, dasar hukum pelaksanaan pemilu sudah jelas diatur dalam UUD 1945 Pasal 22E. Konstitusi memerintahkan agar pemilu dilaksanakan lima tahun sekali, baik untuk memilih DPR, DPRD, DPD, hingga presiden dan wakil presiden.

Sementara dalam Pasal 7, diatur masa jabatan presiden dan wakil presiden yaitu lima tahun. Sesudah itu dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Baca Juga  Program Samisade dan Percepatan SDGs Desa di Kabupaten Bogor

“Artinya jika pemilu ditunda terjadi pelanggaran terhadap konstitusi, kecuali dilakukan amandemen. Amandemen pun pasti akan mengundang respon tinggi dari masyarakat, resiko politiknya juga terlalu besar, seperti gejolak sosial di masyarakat, termasuk juga akan berimbas pada menurunnya indeks demokrasi. Tentunya Ini akan merusak tatanan demokrasi kita,” ujar Gus Udin.

Selain menciderai demokrasi, penundaan pemilu juga berdampak pada perubahan tatanan lembaga negara dan mengganggu regenerasi kepemimpinan baik eksekutif maupun legislatif.

Lembaga negara seperti eksekutif dan legislatif sudah pasti sangat terdampak. Tahapan pemilu juga akan berubah dan pada akhirnya berimplikasi ke pemilihan legislatif (pileg) dan Pilkada Serentak.

“Pastinya lembaga negara yang pengangkatannya melalui pemilu akan terganggu, misal DPRD baik kabupaten atau provinsi, apakah akan ada perpanjangan masa jabatan juga? Rencana Pilkada Serentak 2024 juga pasti akan terganggu. Dan kondisi seperti ini tidak baik untuk regenerasi kepemimpinan,” tegasnya.

Baca Juga  Sempat Drop, Pertumbuhan Ekonomi di Bogor Naik Signifikan

Untuk itu, Gus Udin berharap penundaan pemilu tak benar-benar terjadi.

Analisis media sosial (Twitter) juga menunjukan mayoritas pengguna menolak wacana penundaan pemilu. 79,5 persen warganet merespon negatif (menolak) wacana tersebut.

Selain itu, 88 persen perbincangan soal wacana tersebut mengundang emosi marah dan takut atas penundaan pemilu. Sementara 92 persen warganet tidak setuju penundaan Pemilu 2024.

Hasil sigi sejumlah lembaga survei baru-baru ini juga mayoritas menunjukan masyarakat menolak penundaan pemilu.

“Harapan saya penundaan pemilu tidak terjadi, agar regenerasi eksekutif dan legislatif kita juga berjalan baik,” ungkap Gus Udin.

Di sisi lain, kandidat doktor ilmu politik UIN Jakarta ini melihat wacana penundaan pemilu juga seperti gimmick dari sejumlah elite partai politik.

Baca Juga  Pesan untuk IPNU Bogor, 4 Tahapan Menjadi Pemimpin Harus Dicapai Pemuda Saat Ini

Gus Udin merasa aneh ketika beberapa petinggi partai melontarkan wacana penundaan pemilu namun sibuk mempersiapkan diri atau menyiapkan calon untuk maju di pemilu.

“Ini seperti gimmick elite partai aja, terlebih yang menggulirkan juga elite partai. Entah itu untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas partai, bisa jadi juga itu. Ini kan anomali, ketika wacana penundaan pemilu digulirkan, tapi partai politik juga sibuk mengusulkan calonnya,” tandas nya. (fin)

Leave a Reply

Your email address will not be published.