Pengelolaan Biskita Transpakuan di Bogor Jadi Polemik, Bima Arya : Banyak Pihak Nggak Paham

by -
Wali Kota Bogor Bima Arya bersama Direktur PDJT Lies Permana Lestari. (Ryn/Metropolitan)

METROPOLITAN.id – Wali Kota Bogor Bima Arya menegaskan bahwa banyak pihak yang tidak paham dengan program Buy The Service (BTS), yang mengusung operasional Biskita Transpakuan di Kota Bogor. Hal itu terkait polemik yang belakangan berkembang, mulai dari skema kerjasama hingga potensi pendapatan.

“Banyak yang belum paham program ini. Harus dipahami BTS ini program bantuan (pemerintah) pusat melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk mendorong mobilitas kota. Sifatnya subsidi, mekanismenya kerjasama investasi,” katanya kepada awak media, Senin (4/4).

Sehingga ada kerjasama operasional (KSO) antara Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) Kota Bogor dengan PT Kodjari, yang berperan dalam pengadaan aset. Sedangkan untuk operasional seperti gaji sopir dan ritse, menjadi tanggung jawab BPTJ.

“Ada standar pelayanannya, sopir digaji, ada aturan yang sangat detail. Ada target ritase, jangkauan dan lainnya. Ada sanksi kalau bus terlambat, penumpang telat, bus baret, itu ad aturannya,” tukasnya.

Saat disinggung soal keuntungan dari program atau kerjasama ini yang juga sempat disoal oleh DPRD Kota Bogor dalam beberapa kali kesempatan rapat kerja, Ia tidak segan menyebut bahwa masalah transportasi sangat berkaitan dengan pelayanan. Di mana yang diuntungkan haruslah masyarakat.

“Nggak seperti PDAM jual air lalu untung. Ini kan pelayanan, yang untung masyarakat. Kalau mau dirupiahkan silahkan saja hitung, (tapi) nggak seperti itu pola pikirnya. Berkali-kali saya sampaikan, transportasi adalah subsidi, ini kan soal pelayanan, bukan tentang ngutip uang lalu untung sesekali. Nggak. Jadi warga yang diuntungkan,” jelas Bima Arya.

Ia pun membandingkan Kota Bogor dengan daerah seperti DKI Jakarta yang juga menerapkan subsidi dalam pelayanan transportasi. Bahkan, Bima juga mengklaim bahwa di beberapa negara tidak ada yang untung dalam mengelola transportasi. Hanya ada keuntungan masyarakat yang terlayani.

Baca Juga  Bertahun-Tahun Diusulkan Tapi Tak Kunjung Terealisasi, Pembangunan Underpass Bondes Kota Bogor Jadi Prioritas Tahun 2023

“Itu prinsip yang pertama harus dipahami. Di banyak negara, nggak ada yang untung. Semuanya keluar juga. Lihat di Jakarta, Gubernur Anis ada 118 persen untuk alokasi tambahan subsidi. Rp4,3 triliun. Pola pikir harus sama dulu. Orang yang mempertanyakan itu (operasional Biskita Transpakuan melalui skema BTS, red), nggak paham bahwa transportasi itu adalah pelayanan,” tandas politisi PAN itu.

Di sisi lain, Bima juga menegaskan bahwa sejak awal modelnya kerjasama operasional (KSO), karena posisinya berbeda.

“Harus kita akui PDJT nggak punya uang, yang punya uang PT Kodjari, tapi gimana caranya warga dapat untung? Makanya kita sambut program BTS ini. Kita kan punya resources, kita punya shelter, regulasi juga ada di kita. Dishub dan PDJT bisa koordinasi dengan organda dan lainnya. Sementara anggaran untuk pelayanan, kita gandeng PT Kodjari, maka bentuknya kerjasama operasional,” tukasnya.

“Kalau ditanya, sudah berapa pendapatan yang masuk? kan nggak ada yang masuk, kan (tarif) gratis. Yang ada hanya transfer (dari pusat) untuk membeli operasional tadi, yang jumlahnya itu silahkan tanya Bu Dewi (Pimpinan PT Kodjari, red) dan Bu Lies (Direktur PDJT, red) yang jawab,” imbuh Bima Arya.

Ia pun mengaku akan membantu sosialisasi dengan DPRD Kota Bogor agar punya frekuensi dan pola pikir yang sama dalam memandang operasional transpakuan dan sistem BTS ini.

Sementara Direktur PDJT Lies Permana Lestari mengakui memang ada kesulitan dalam menjalankan program BTS ini karena semua merasa ini adalah hal pertama kali. Ia juga tidak ragu lantaran dalam menggelontorkan bantuan BTS, tentu ada audit dari program pemerintah pusat. Sehingga lebih terjamin.

Baca Juga  Beredar Kabar Rencana Tawuran Besar di Gang Aut Bogor, Polisi: Itu Hoaks

“Jadi kita tidak mengeluarkan uang. Kedua, tidak pernah ada konsorsium, walaupun saat itu saya belum ada (jadi direktur, red), yang ada hanyalah KSO. Di awal PDJT itu BUMD yang dibebankan layani transportasi. Nah bareng PT Kodjari, kita sama sama laksanakan program BTS ini,” tukasnya.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor memanggil direksi Perumda Jasa Transportasi hingga Dinas Perhubungan (Dishub) terkait kelanjutan operasional Biskita Transpakuan di Kota Bogor, Kamis (31/3).

Selepas pertemuan, Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor Ahmad Aswandi mengatakan, saat rapat terkuak bahwa pemenang tender program Buy The Service (BTS) untuk Biskita Transpakuan pada tahun 2022 ini yakni PT Kodjari.

Hal itu pun menimbulkan pertanyaan lantaran pemenang tender bukanlah Perumda Jasa Transportasi selaku badan usaha milik Kota Bogor yang membidangi transportasi.

“Kita ketahui bahwa pemenang itu adalah PT Kodjari, bukan Perumda (Jasa Transportasi). Artinya Kodjari menggandeng perumda. Padahal kan konsep awal kita maunya Perumda yang jadi leader, menggandeng Kodjari. Sekarang malah terbalik,” katanya, Kamis (31/3).

Qwonk, sapaan karibnya menambahkan, hal itu disebabkan lantaran Perumda Jasa Transportasi dinilai tidak bisa mengikuti tender BTS.

Alhasil, sebagai salah satu konsorsium pengelolan Biskita Transpakuan pada tahun lalu, PT Kodjari didorong untuk mengikuti tender.

“Nah memang sekarang pemenangnya Kodjari. Tapi jangan sampai ini merugikan perumda. Harus ada profit sharing yang real dan adil. Tak boleh memberatkan (salah satu saja), kerjasama itu dibangun untuk kepentingan dan kemajuan bersama,” tandas politisi PPP itu.

Baca Juga  Nyaris 1000 Orang Mengungsi Akibat Kebakaran Kilang Minyak Pertamina di Indramayu

Buatnya, dengan kondisi saat ini terlihat skema bisnis dari Perumda Jasa Transportasi semakin tidak jelas dan melenceng dari core business transportasi yang menjadi ruh dari badan usaha yang sebelumnya bernama Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) itu.

Ia pun mengkritisi skema subsidi yang berdasarkan ritase atau kilometer bus ngaspal. Buatnya, hitungan ritase tidak menguntungkan secara kepentingan publik. Ia mencontohkan, ketika bus kosong alias tidak berpenumpang, tapi tetap dibayar oleh BPTJ.

“Kalau kedepan harus ada subsidi penumpang dari APBD, jelas berat. Sekarang kan masih ada subsidi dari BPTJ dengan hitungan ritase,” katanya.

“Jadi dimana fungsi pelayanan publiknya? Kalau subsidi dihitung ritase dengan berbagai macam hitungan BPTJ, hitungan kita di lokal ya merugikan. Subsidi berdasarkan penumpang itu lebih jelas,” ungkapnya.

Qwonk juga mempertanyakan mengenai Kerjasama Operasional (KSO) Biskita Transpakuan saat ini. Salah satunya terkait PT Kodjari yang merupakan pemenang tender BTS dan bukan perumda.

“Apakah perjanjiannya itu sudah sama-sama menguntungkan kedua pihak. Atau hanya mengutungkan salah satu pihak,” tegasnya.

Padahal sejak awal, DPRD meminta Perumda Jasa Transportasi harus memiliki ruh pelayanan dan juga mendapatkan profit.

“Perumda dan PT itu ‘nggak ketemu’. Saya harap ada perjanjian di KSO yang menguntungkan. Perumda juga bukan hanya berkutat di pelayanan tetapi mesti ada keuntungan yang didapat, jangan sampai rugi,” tukasnya.

Pihaknya pun akan mendalami substansi perjanjian dalam KSO pengelolaan Biskita Transpakuan. Sehingga bisa ditentukan arah anggaran Perumda Jasa Transportasi. (ryn)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *