Soal Gaji PPPK Dibebankan ke Daerah, Ade Yasin Ngadu ke DPR RI

by -
Bupati Bogor Ade Yasin saat melakukan rapat dengar pendapat dengan badan anggaran DPR RI.

METROPOLITAN.id – Persoalan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi persoalan baru yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Sebab saat ini gaji PPPK dibebankan kepada daerah. Bahkan Bupati Bogor Ade Yasin mengungkapkan jika saat ini pihaknya menganggarkan hingga Rp100 Miliar untuk gaji PPPK.

“Untuk saat ini gaji PPPK sepenuhnya dibebankan kepada daerah. Anggaran yang dibutuhkan pun sangat besar,” kata Ade Yasin.

Ia juga mengeluhkan kepada DPR RI soal kebijakan pembiayaan gaji PPPK yang dibebankan kepada pemerintah daerah. Menurutnya, hal tersebut berpangaruh terhadap adanya penganggaran APBD di Kabupaten Bogor.

“Tahun ini kita (Pemkab Bogor,red) menganggarkan Rp96 miliar untuk menggaji PPPK. Pembiayaannya meningkat dari tahun 2021 yang hanya senilai Rp57 miliar,” papar Ade Yasin saat Rapat Dengar Pendapat dengan anggota DPR RI.

Baca Juga  Kelompok Relawan Agus-Sylvi Alihkan Dukungan Untuk Ahok -Djarot

Ade Yasin menyebutkan peningkatan tersebut terjadi karena adanya penambahan PPPK dari sebelumnya 1.182 orang, kemudian bertambah 1.600 orang.

“PPPK tahun ini kami menganggarkan hampir Rp100 miliar dari APBD Kabupaten Bogor, sementara BKPSDM kami masih mengajukan kekurangan pegawai tahun ini pada angka 2.500 orang,” kata dia.

Ia meminta agar pemerintah pusat turut membantu daerah dalam pembiayaan gaji PPPK yang sejauh ini membebani APBD.

Lebih lanjut, Ade Yasin mengaku kesulitan untuk mengerem belanja pegawai di angka 30 persen dari total belanja daerah karena hingga kini Kabupaten Bogor masih kekurangan tenaga PNS. (mam)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *