Wali Kota Sebut Banyak Pihak Nggak Paham Soal Biskita Transpakuan, Dewan: Makanya Transparan Dong!

by -

Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, Ahmad Aswandi, ‘menyemprot’ Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor agar secepatnya menyampaikan secara gamblang kaitan pelaksanan program Buy The Service (BTS) Biskita Transpakuan di Kota Bogor. Hal itu buntut dari Wali Kota Bogor Bima Arya yang menyebut banyak pihak tidak paham program BTS sehingga menimbulkan polemik.

“Makanya segala program itu disampaikan kepada kami (DPRD, red) secara transparan agar semua berjalan sebagai­mana mestinya. Program baik tapi cara penyampaiannya tidak baik, sehingga jadi miskomu­nikasi,” kata Qwonk, sapaan karibnya, baru-baru ini.

Ia meminta wali kota mengekspos Program Biskita kepada DPRD. “Kalau memang program itu baik, silakan sam­paikan ke kami. Kapan akan diskusi? Kapan ekspos? Kami tunggu,” tegasnya. Ia juga menekankan Pemkot Bogor untuk membuktikan pernya­taan bahwa yang paling di­untungkan dalam Program Biskita Transpakuan ini ada­lah masyarakat.

“Wali kota mantau nggak, subsidi yang dilakukan BPTJ adalah subsidi BTS. Hitungan per kilometer, ketika (hitung­an) kilometer tapi bus sering kosong. Apalagi malam hari dan tengah hari. Siapa yang diuntungkan ketika penum­pang tidak ada?” ketus Qwonk.

Politisi PPP itu menegaskan, seharusnya yang menjadi leader dalam Program Biski­ta Transpakuan adalah Pe­rumda Jasa Transportasi, sehingga perusahaan pelat merah itu dapat mengatur pihak swasta, bukan seba­liknya. “Kalau alasannya pe­rumda nggak punya uang, tinggal sharing profit-nya bagaimana? Sebab tak mun­gkin pengusaha akan all out, bela-belain investasi besar jika tak ada timbal baliknya,” ujarnya.

Baca Juga  Meriahkan HJB, PDAM Gratiskan BBN Rekening Air

Tak hanya itu, Qwonk pun mempertanyakan pernyataan PT Kodjari yang mengaku tidak mendapat untung dari Program BTS. Menurutnya, PT Kodjari merupakan peru­sahaan orientasinya bisnis. “Tapi kalau berbicara katanya harus mengabdi kepada Ko­ta Bogor dengan melayani masyarakat, ya lihat saja nanti. Hitungan berapa ritase itu, menutup atau nggak ope­rasional dari subsidi BPTJ itu,” bebernya.

Jika tak ingin pusing dengan untung rugi dalam Program Biskita Transpakuan, ia me­nyarankan Perumda Jasa Transportasi berubah status menjadi Badan Layanan Umum (BLUD). “Kalau jadi BLUD kan jelas, total pelaya­nan,” tuturnya.

Sementara itu, PT Kodjari sebagai salah satu pihak dalam Kerja Sama Operasional (KSO) mengaku tidak mendapat keuntungan. Hal tersebut di­ungkapkan Ketua Pengawas PT Kodjari, Dewi Jani Tjandra. “Kalau ada yang menyebutkan Rp40 hingga Rp50 milar itu tidak ada,” katanya kepada awak media, baru-baru ini.

Dalam Program BTS, KSO hanya dibayar BPTJ berda­sarkan jumlah kilometer yang ditempuh. Ia mencontohkan jika Biskita Transpakuan da­lam waktu satu bulan hanya sanggup ngaspal 100 kilome­ter, maka yang dibayar hanya 100 kilometer. Meskipun ia juga enggan menyebut se­cara gamblang berapa hitung­an per kilometer yang didapat dari BPTJ untuk pengelola Biskita Transpakuan. “Sistem­nya begitu, berapa yang sang­gup kita jalankan,” ucap Dewi.

Baca Juga  Biskita Trans Pakuan Mulai Ditarif Awal 2022, ASN hingga Mahasiswa Dapat Diskon

Bahkan, kata Dewi, KSO Perumda Jasa Transportasi bisa saja dikenakan penalti apabila tidak menjalankan armada sejauh kilometer yang sudah ditentukan. “Bila nggak tercapai kena denda. Jadi, bus layanan ini tidak sama dengan yang lalu-lalu,” katanya. Sebab, dalam menjalankan program BTS ada SOP yang wajib di­jalankan. Di antaranya, bus tak boleh terlambat, kendar­aan harus bersih dan lain sebagainya.

“Intinya, tidak setiap kali un­tung. Namanya juga pelayanan, kadang kalau tidak bisa men­capai ritase, ya tidak. Sedang­kan pengeluaran untuk staf dan solar, itu cost yang tetap dan harus dikeluarkan lebih da­hulu, baru nanti bisa kita tagih. Jadi kita tidak bisa berbicara untung dan rugi. Mindset kita adalah pertama kali adalah bagaimana masyarakat yang diuntungkan,” paparnya.

Sebelumnya, Wali Kota Bo­gor, Bima Arya, menegaskan bahwa banyak pihak yang tidak paham dengan Program Buy The Service (BTS) yang mengusung operasional Biskita Transpakuan di Kota Bogor. Hal itu terkait polemik yang belakangan berkembang, mulai dari skema kerja sama hingga potensi pendapatan.

Baca Juga  Bantu Warga Jelang Ramadan, Serentak di Jawa Barat

“Banyak yang belum paham program ini. Harus dipahami BTS ini program bantuan (pe­merintah) pusat melalui Ba­dan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk mendorong mobilitas kota. Sifatnya subsidi, mekanisme­nya kerja sama investasi,” katanya kepada awak media, Senin (4/4).

Sehingga ada kerja sama ope­rasional (KSO) antara Perusa­haan Daerah Jasa Transpor­tasi (PDJT) Kota Bogor dengan PT Kodjari yang berperan dalam pengadaan aset. Sedang­kan untuk operasional seperti gaji sopir dan ritse, menjadi tanggung jawab BPTJ.

Saat disinggung soal keun­tungan dari program atau kerja sama ini yang juga sem­pat disoal DPRD Kota Bogor dalam beberapa kali kesem­patan rapat kerja, ia tak segan menyebut bahwa masalah transportasi sangat berkaitan dengan pelayanan. Di mana yang diuntungkan harus ma­syarakat.

“Nggak seperti PDAM jual air lalu untung. Ini kan pe­layanan, yang untung ma­syarakat. Kalau mau diru­piahkan silakan saja hitung, (tapi) nggak seperti itu pola pikirnya. Berkali-kali saya sampaikan, transportasi adalah subsidi, ini kan soal pelayanan, bukan tentang ngutip uang lalu untung se­sekali. Nggak. Jadi warga yang diuntungkan,” jelas Bima Arya. (ryn/eka/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *