222 Minimarket di Bogor Berdekatan, Pemkot Sebut Ini Biang Keroknya

by -
Kepala Diskop UKM-Dagin Kota Bogor Ganjar Gunawan.

METROPOLITAN.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mencatat ada sekitar 222 minimarket di wilayahnya yang berdekatan jaraknya kurang dari 300 meter.

Jumlah itu diketahui berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan secara manual oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (Dikopukmdagin) Kota Bogor.

“Jadi, dari 520 minimarket yang ada di Kota Bogor, setidaknya ada 222 minimarket yang jaraknya kurang dari 300 meter. Itu hasil pengawasan yang dilakukan secara manual,” Kadiskopukmdagin Kota Bogor, Ganjar Gunawan.

Diakuinya, memang secara aturan di Pemkot Bogor, minimarket berdekatan kurang dari 500 meter tidak diizinkan. Akan tetapi, ia mengaku sulit melakukan pengawasan perizinan minimarket lantaran pengurusan izin disetujui secara online oleh Pemerintah Pusat.

Baca Juga  Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Diprediksi Naik Jadi 5,1 Persen

“Dinas tidak bisa memberikan sanksi lantaran perizinan telah dilalui seusai prosedur,” ucap Ganjar.

Dijelaskannya, regulasi atau aturan izin pusat perbelanjaan berubah setelah terbitnya UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-undang Cipta Kerja tersebut kemudian di 2021 muncul turunan yakni PP 29/2021 penyelanggara bidang perdagangan, PP 5/2021 penyelanggara perizinan usaha yang berisiko. Ada Permendag yang mengatur pusat toko swalayan dan pusat perbelanjaan.

Untuk toko swalayan dan pusat perbelanjaan, menurut PP 5 2021 masuk kategori dengan usaha rendah dan usaha dengan risiko rendah hanya mendaftarkan nomor induk berusaha (NIB) melalui Sistem Online Single Submission (OSS).

“Ini juga menjadi dinamika di daerah-daerah karena OSS ini susah diawasi. Semisal di dinas perdagangan, gimana cara mengontrol OSS nya? Kan online,” imbuhnya.

Baca Juga  Kota Bogor Mulai Gelar Simulasi PTM di 3 SMP, Bima Arya Ingatkan Tiga Hal Ini

Terkait pelaku usaha mini market yang berdekatan, urutan perizinan, pelaku usaha mengajukan NIB ke OSS. Kemudian, ada persyaratan untuk kesesuaian pemanfaatan ruang itu pun bukan di Dikopukmdagin.

Melalui online melalui OSS terkoneksi ke Sistem Informasi Bangunan Gedung (SIM BG) di Dinas PUPR. Kemudian terkoneksi juga ke Kantor ATR BPN di daerah masing masing.

Kata Ganjar, izin minimarket saat ini tidak melalui Dikopukmdagin, lantaran dilakukan pengusaha secara online melalui OSS dan terkoneksi langsung ke Sim BG itu sendiri untuk penentuan lokasi.

“Nah sejak UU 11 tahun 2020 cipta kerja terbit, Dikopukmdagin di daerah itu susah pengawasannya dari sisi mana. UU Cipta Kerja seakan akan menarik perizinan ke pusat. Terus daerah masih kesulitan dalam melakukan pengawasan,” ujar Ganjar.

Baca Juga  Partai Golkar Tebar Bingkisan Lebaran untuk Rayakan Hari Kemenangan

Sementara itu, Wali Kota Bogor, Bima Arya beberapa waktu lalu juga mengkritik soal perizinan Berusaha Menjadi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem OSS.

Bima khawatir jika perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS ini akan membuat daerah yang sudah maju, menjadi mundur ke belakang.

“OSS ini bagi kita baik, tapi kita khawatir buat daerah yang sudah maju akan jadi mundur. Ketika terjadi OSS, kami melihat kayak setback lagi, karena kembali lagi ke dinas tata ruang lagi ke PUPR,” kata Bima. (rez) 

Leave a Reply

Your email address will not be published.