222 Minimarket di Kota Bogor Berdekatan dan Melanggar Aturan, Wali Kota Kok Salahkan Sistem!

by -

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mencatat ada sekitar 222 minimarket di wilayahnya yang berdekatan jaraknya kurang dari 300 meter. Jumlah itu diketahui berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan secara manual oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (Dikopukmdagin) Kota Bogor.

JADI, dari 520 minimarket di Kota Bogor, setidaknya ada 222 minimarket yang jaraknya kurang dari 300 meter. Itu hasil pengawasan yang dila­kukan secara manual,” Kadis­kopukmdagin Kota Bogor, Ganjar Gunawan.

Ia mengakui memang se­cara aturan di Pemkot Bogor, minimarket berdekatan kurang dari 500 meter tidak diizin­kan. Akan tetapi, ia mengaku sulit melakukan pengawasan perizinan minimarket lanta­ran pengurusan izin disetujui secara online oleh pemerin­tah pusat. “Dinas tidak bisa memberikan sanksi lantaran perizinan telah dilalui seusai prosedur,” ujar Ganjar.

Baca Juga  Perampok Bersenjata Sekap Tiga Karyawan Minimarket, Keruk Duit Rp42 Juta

Ia menjelaskan, regulasi atau aturan izin pusat perbelan­jaan berubah setelah terbit­nya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja tersebut kemu­dian pada 2021 muncul tu­runan, yakni PP Nomor 29 Tahun 2021 penyelenggara bidang perdagangan, PP No­mor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggara perizinan usaha yang berisiko. Ada pula Permendag yang men­gatur pusat toko swalayan dan pusat perbelanjaan.

Untuk toko swalayan dan pusat perbelanjaan, menurut PP Nomor 5 Tahun 2021 ma­suk kategori dengan usaha rendah dan usaha dengan risiko rendah hanya mendaf­tarkan Nomor Induk Beru­saha (NIB) melalui Sistem Online Single Submission (OSS). “Ini juga menjadi dina­mika di daerah-daerah, ka­rena OSS ini susah diawasi. Semisal di Dinas Perdagang­an, gimana cara mengontrol OSS nya? Kan online,” ujarnya.

Baca Juga  Bos Rampok Didor Polisi

Terkait pelaku usaha mini­market yang berdekatan, uru­tan perizinan, pelaku usaha mengajukan NIB ke OSS. Lalu, ada persyaratan untuk kesesuaian pemanfaatan ru­ang itu pun bukan di Diko­pukmdagin.

Melalui online dan OSS ter­koneksi ke Sistem Informasi Bangunan Gedung (SIM BG) di Dinas PUPR. Kemudian terkoneksi ke kantor ATR BPN di daerah masing masing. Izin minimarket saat ini tidak melalui Dikopukmdagin lan­taran dilakukan pengusaha secara online melalui OSS dan terkoneksi langsung ke SIM BG itu sendiri untuk penen­tuan lokasi.

“Nah sejak UU Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja terbit, Dikopukmdagin di daerah itu susah pengawasannya dari sisi mana. UU Cipta Kerja seakan-akan menarik perizi­nan ke pusat. Terus daerah masih kesulitan dalam mela­kukan pengawasan,” ujarnya.

Baca Juga  Minimarket Terbakar Saat Buka Puasa, Ini Dugaan Penyebabnya

Sementara itu, Wali Kota Bogor, Bima Arya, beberapa waktu lalu juga mengkritik soal perizinan Berusaha Men­jadi Penyelenggaraan Perizi­nan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem OSS.

Ia mengaku khawatir jika perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS ini akan membuat daerah yang sudah maju menjadi mundur ke belakang. “OSS ini bagi kita baik, tapi kita khawatir buat daerah yang sudah maju akan jadi mundur. Ketika terjadi OSS, kita melihat kayak setback lagi, karena kembali lagi ke dinas tata ruang lagi ke PUPR,” kata Bima. (rez/eka/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published.