Banyak Keluhan Warga, DPRD Kota Bogor Mulai Garap Raperda Pinjol dan Bank Keliling

by -
Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Jenal Mutaqin. (Dok. Metropolitan)

METROPOLITAN.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor mulai menggarap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pinjaman Online (Pinjol) hingga Bank Keliling pada tahun ini.

Raperda tersebut diketahui merupakan prakarsa DPRD Kota Bogor.

Hal itu terkuak dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang ketiga tahun sidang 2022 di DPRD Kota Bogor, Jalan Pemuda, Kecamatan Tanahsareal, Selasa (10/5).

Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin mengatakan bahwa pada masa sidang ketiga ini, DPRD Kota Bogor memiliki rencana kerja yang sudah ditetapkan melalui Keputusan DPRD Nomor 188.342-26 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja DPRD Kota Bogor Tahun Sidang 2022.

 

“Untuk bidang legislasi, sesuai dengan Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah, red) tahun sidang 2022, akan ada tiga raperda yang dibahas oleh DPRD Kota Bogor,” katanya, Selasa (10/5).

Baca Juga  Pembangunan Rel Ganda Turunkan Tim Terpadu

Ketiga raperda tersebut yakni Raperda Kota Bogor Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Raperda Kota Bogor Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor.

Serta Raperda Kota Bogor Tentang Perlindungan Masyarakat dari Dampak Pinjaman Online, Bank Keliling, Koperasi Liar dan Rentenir.

“Selain itu juga terdapat beberapa Raperda yang belum selesai (luncuran tahun sebelumnya) dan yang masih dalam tahap pembahasan panitia khusus, serta terdapat beberapa raperda yang dalam tahap fasilitasi Gubernur Jawa Barat,” jelas Jenal.

Diketahui, ada 11 Raperda yang disepakati dalam Propemperda pada November tahun lalu untuk dibahas pada tahun 2022.

Baca Juga  Kejari Kota Bogor Gandeng Kadin Sediakan Oksigen Gratis buat Warga

Dari total 11 Raperda, terdapat tiga raperda usul prakarsa DPRD Kota Bogor, salah satunya Raperda tentang Perlindungan Masyarakat dari Dampak Pinjaman Online, Bank Keliling, Koperasi Liar dan Rentenir.

Adapun materi yang diatur terkait dengan upaya pencegahan dan perlindungan masyarakat terhadap dampak pinjaman online di Kota Bogor.

Hal ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam uang berbasis Teknologi Informasi.

Sebelumnya, persoalan pinjol, bank keliling hingga rentenir ini sempat mendapat sorotan Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto.

“Banyak warga yang menyampaikan keluhan terkait masalah pinjaman ini. Baik melalui reses, kunjungan ke warga, maupun audiensi ke DPRD. Masalahnya pun sampai pecahnya keutuhan rumah tangga. Ini penting dan prioritas,” tutup Atang. (ryn)

Baca Juga  Mediasi Gagal, Aming Ngotot Cerai

Leave a Reply

Your email address will not be published.