Bawaslu Bogor Ajak Media hingga Elemen Masyarakat Aktif Awasi Pemilu

by -

METROPOLITAN.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bogor mengajak insan media dan elemen masyarakat untuk turut serta menjadi pengawas pemilu. Langkah ini dilakukan agar pesta demokrasi lima tahunan tersebut berjalan semestinya.

Hal tersebut disampaikan saat Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bertajuk Konsolidasi Masyarakat Demokrasi dalam Menyongsong Pemilu 2024 di Lembah Anai Cibinong, Kabupaten Bogor, Jumat (20/5). Sosialisasi ini diikuti perwakilan media, organisasi kepemudaan (OKP), hingga mahasiswa.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor, Irvan Firmansyah mengatakan, Kabupaten Bogor menjadi wilayah dengan jumlah pemilih terbanyak untuk tingkat kota/kabupaten se-Indonesia. Bahkan, jumlah pemilihnya lebih besar dari beberapa provinsi seperti di wilayah Timur.

“Saat ini Daftar Pemilih Tetap (DPT) Berkelanjutan saja sudah masuk di angka sekitar 3,4 juta jiwa. Di pemilu sebelumnya saja kita punya sekitar 15 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ini terbesar se-Indonesia,” ujar Irvan.

Baca Juga  3 Anggota DPR Tersandung Korupsi, Pengamat: KPK Harus Usut Tuntas Sampai Kolega dan Lingkup Kerja

Sementara itu, jumlah SDM yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Bogor sangat terbatas. Tidak sebanding dengan rasio jumlah pemilih dan luas wilayah.

Untuk itu, pengawasan dengan melibatkan masyarakat atau dikenal dengan pengawasan partisipatif sangat diperlukan. Sebab, semakin banyak yang mengawasi, akan semakin sempit ruang-ruang untuk mereka yang ingin menciderai demokrasi.

“Untuk itu kami sangat memerlukan peran aktif masyarakat dalam upaya menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Peran serta masyarakat tidak selesai ketika datang ke TPS dan menyampaikan hak pilihnya, tapi kita harapkan turut mengawasi setiap tahapannya,” harapnya.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Kabupaten Bogor Divisi P<span;>engawasan dan Hubungan Antarlembaga, Burhanudin memaparkan sejumlah tantangan yang akan dihadapi di Pemilu 2024.

Pertama, money politik atau politik uang. Persoalan ini masih terus berulang setiap pesta demokrasi berlangsung. Bahayanya, politik uang seperti sudah menjadi tradisi atau dianggap biasa. Cara curang ini menciderai cita-cita pemilu yang jujur dan adil.

Baca Juga  Disebut Terima Pungli Pasar Citeureup, Ini yang Dilakukan Teguh

“Ada juga politik transaksional lainnya yang mesti jadi perhatian, seperti mahar politik untuk calon-calon yang ingin maju,” kata lelaki yang karib disapa Burhan.

Kedua, politik identitas. Isu ini belakangan masih selalu dihembuskan agar bisa mendulang suara. Padahal, politik identitas jelas berbahaya karena mengancam persatuan.

“Ketiga soal netralitas ASN. Dalam setiap momentum pemilu pasti terjadi. Karena biasanya ASN ini ada dua tipe; ada yang lurus melaksanakan tugas, ada juga yang politik. Biasanya yang ingin berkarir cepat ikut dalam ruang politik praktis. Ini cukup rawan terjadi. Ketika dimobolisasi misalnya, ada kemungkinan menggunakan anggaran untuk kepentingan politik,” ungkapnya.

Ketiga, netralitas penyelenggara pemilu. Lembaga pemilu seperti Bawaslu dan KPU harus juga diawasi untuk menjaga hasil pemilu yang berkualitas.

Baca Juga  Gara-gara Nyerobot, Dua Pengendara Tewas Tertabrak Kereta di Bojong

“Integritas penyelenggara juga amat penting. Sehingga, hasil pemilu punya legitimasi yang kuat, melahirkan pemimpin berkualitas. Ini hanya beberapa yang umum, banyak juga tantangan lain yang mesti kita antisipasi bersama sedini mungkin,” pesan Burhan.

Berbagai upaya pun dilakukan agar masyarakat turut serta dalam pengawasan partisipatif. Misalnya, membentuk sekolah pengawasan, forum-forum diskusi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, hingga menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan.

“Dengan upaya-upaya ini, kita berharap bisa menghilangkan, atau setidaknya meminimalisasi segala tantangan-tantangan yang ada. Maka sangat penting masyarakat berperan aktif dalam mengawasi setiap prosesnya,” tandasnya. (fin)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *