Masa Sidang V, DPR Soroti Hepatitis Misterius

by -

METROPOLITAN – DPR RI membuka Masa Sidang V Ta­hun Sidang 2021–2022 hari ini setelah anggota dewan menjalani reses sejak 15 April. Ketua DPR RI, Puan Maha­rani, menyoroti sejumlah hal yang menjadi perhatian khu­sus DPR di masa sidang kali ini, termasuk soal kasus He­patitis Akut anak.

Pembukaan masa sidang ini digelar di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Se­nayan, Jakarta, Selasa (17/5). Puan menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hij­riah kepada seluruh masy­arakat dan anggota dewan yang baru selesai bertugas di dapilnya masing-masing.

“Menjadi kebahagiaan kita semua dapat merayakan Idul Fitri bersama keluarga, sanak-saudara dan masyarakat di daerahnya masing-masing, setelah dua tahun ini Idul Fitri dirayakan secara terbatas,” terang Puan dalam pidatonya yang dibacakan wakil ketua DPR.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua DPR RI ini pun memberikan apre­siasi kepada pemerintah, TNI, Polri dan seluruh pihak yang telah bekerja dengan dedi­kasi yang tinggi agar perjala­nan mudik Idul Fitri tahun ini berjalan dengan baik. Menurut Puan, pelaksanaan mudik Idul Fitri dapat berjalan kondusif berkat gotong royong dan kerja bersama. “Kerja ber­sama, gotong royong, yang telah kita lakukan memberi­kan dampak positif yang mem­perlihatkan kasus Covid-19 yang terus mengalami tren penurunan, vaksinasi yang terus meningkat, dan kegia­tan sosial serta ekonomi ma­syarakat mulai kembali pulih secara bertahap,” ujarnya. “Inilah kekuatan nasional kita, kebersamaan seluruh anak bangsa dan komponen bangsa, yang dipersatukan dalam semangat gotong roy­ong menghadapi Pandemi Covid-19,” lanjut Puan.

Baca Juga  Korban Demo DPR Akbar Alamsyah Meninggal Dunia

Menurutnya, dengan per­kembangan situasi pandemi Covid-19 saat ini dan penanga­nan dampak yang semakin kondusif, DPR berharap pe­mulihan sosial dan ekonomi pada 2023 akan semakin membaik. Kemudian juga agar ancaman pandemi Covid-19 semakin berkurang walaupun tetap perlu diantisipasi.

“Masa Persidangan V, akan berisikan sejumlah agenda strategis, yaitu antara lain penuntasan pembahasan se­jumlah RUU pada pembica­raan tingkat pertama, pem­bahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) untuk APBN Tahun Anggaran 2023,” sebutnya.

Puan juga mengatakan per­lunya pemerintah bersama DPR mengantisipasi kebijakan dan ketahanan fisk pada 2022 untuk merespons per­kembangan perekonomian global yang membenani keu­angan nrgara. Ia pun meng­garisbawahi pentingnya per­siapan tahapan Pemilu 2024 yang sudah dimulai tahun ini.

“Tahun Anggaran 2023 merupakan APBN yang akan diselenggarakan dalam kon­solidasi fiskal, di mana batas defisit kembali menjadi mak­simum 3 persen dari PDB. Selama ini relaksasi defisit yang melebar digunakan un­tuk menanganai dampak pandemi Covid-19,” ungkap Puan.

Baca Juga  DPR Mendengarkan Laporan Dari BPK Di Paripurna Hari Ini

DPR RI dan pemerintah di­sebut harus terus mewaspadai berbagai tantangan besar yang dihadapi perekonomian In­donesia pada hari-hari ke depan. Dari sisi domestik, menurut Puan, dampak krisis Pandemi Covid-19 masih me­ninggalkan luka bagi pereko­nomian.

“Antara lain tingkat kemisk­inan dan pengangguran ma­sih belum kembali ke level sebelum pandemi serta ter­jadinya learning loss di ka­langan pelajar dan dunia usaha yang belum pulih se­penuhnya,” jelas mantan Menko PMK tersebut.

Tak hanya itu, tensi geopo­litik Rusia dan Ukrania yang berkepanjangan berdampak pada peningkatan harga ko­moditas global yang turut mendorong risiko peningka­tan inflasi di dalam negeri. Bahkan APBN Tahun Angga­ran 2023 dinilai juga akan menanggung sejumlah beban keuangan negara yang diaki­batkan oleh perkembangan dan dinamika perekonomian global, khususnya yang ter­kait dengan minyak bumi.

“Dengan kondisi yang de­mikian, maka kebijakan fiskal dalam mengoptimalkan ruang fiskal APBN 2023 yang tersedia untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangu­nan nasional perlu dirancang secara cermat, memprioritas­kan penuntasan program stra­tegis nasional yang sedang berjalan,” papar Puan.

“Memperkuat program pe­layanan umum pemerintah dalam urusan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, perumahan, ekonomi rakyat, dan penciptaan la­pangan kerja,” sambungnya.

Baca Juga  Usai Reses Hampir Sebulan, DPR Kembali Bersidang Hari ini

Puan menyatakan DPR akan memberikan perhatian pada KEM PPKF 2023 agar dapat mewujudkan APBN Tahun Anggaran 2023 yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat.

“Negara harus hadir dalam mempermudah kehidupan rakyat dalam mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera,” tegas Puan.

Pada masa persidangan kali ini, DPR RI disebut akan mengarahkan fungsi penga­wasan terhadap sejumlah isu, permasalahan, dan pelaks­anaan undang-undang di berbagai bidang yang men­jadi tugas dari setiap Alat Kelengkapan Dewan.

“Pada Masa Persidangan ini, DPR RI bersama Pemerintah dan DPD RI akan memprio­ritaskan untuk menuntaskan pembahasan RUU yang saat ini berada dalam pembahasan Pembicaraan Tingkat I,” lanjut Puan.

“Pembentukan Undang Un­dang, yang diselenggarakan oleh DPR RI dan Pemerintah, saat ini difokuskan pada upaya untuk memenuhi kebutuhan hukum nasional dan mendu­kung penyelenggaraan pembangunan nasional,” kata cucu Proklamator RI Bung Karno itu.

Masa Persidangan V DPR RI Tahun Sidang 2021–2022 akan dimulai sejak 17 Mei 2022 sampai dengan 7 Juli 2022. Anggota DPR diingatkan un­tuk selalu bekerja memper­juangkan kesejahteraan ra­kyat. (jp/feb/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published.