Silpa Kota Bogor Tembus Rp343 M, Bima Arya Akui Buruknya Perencanaan Jadi Salah Satu Penyebab

by -
Wali Kota Bogor Bima Arya. (Dok. Prokompim Kota Bogor)

METROPOLITAN.id – DPRD Kota Bogor melancarkan kritik pedas terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terkait tingginya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021.

Bagaimana tidak, disaat banyak pemerintah daerah membutuhkan dana untuk perbaikan masa pandemi Covid-19, Kota Bogor malah menyisakan duit sampai Rp343 miliar dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor tahun anggaran 2021, beberapa waktu lalu.

Wali Kota Bogor Bima Arya pun mengakui hal itu bisa terjadi karena beberapa hal. Salah satunya yakni perencanaan yang buruk.

Sehingga, pelaksanaan kegiatan menjadi mundur, yang akhirnya anggaran tidak terserap maksimal.

“Seperti sudah sering kita sampaikan. Silpa itu disebabkan beberapa hal. Satu, karena perencanaan yang buruk. Sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi mundur, sehingga tidak terserap maksimal,” kayanya kepada awak media, baru-baru ini.

Kedua, sambung dia, ada keterlambatan dalam aturan teknis dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sehingga pemerintah daerah, termasuk Kota Bogor, akhirnya lebih memilih untuk menunggu dalam merealisasikan kegiatan yang bersumber dari DAU dan DAK.

“Dari (pemerintah) pusat-nya terlambat. Lalu di kita-ya nggak punya guidance. (Jadi akhirnya) menunggu dulu,” tandas politisi PAN itu.

Baca Juga  Anak Jessica Iskandar Gak Nyusu Ibunya Lagi

Ketiga, kata Bima Arya, ada efisiensi anggaran dalam proses lelang. Sehingga ada Silpa positif.

“Misalnya paket tertentu pagu-nya Rp1 miliar, tapi pemenangnya dapat Rp700 juta. Jadi ada Silpa positif,” ucapnya.

Terakhir, sambung dia, terjadi force mejure dalam pelaksanaan kegiatan. Misalnya cuaca buruk, hujan atau adanya penolakan warga. Sehingga ada beberapa pelaksana kegiatan diberikan kesempatan untuk memperpanjang waktu kegiatan dari yang sudah ada dalam kontrak.

“Nah nanti kita lihat proporsinya, lebih banyak yang mana. Kalau nggak salah banyak juga Silpa positif-nya,” tegas suami Yane Ardian itu.

Untuk mengatasi hal itu, Bima Arya mengaku punya beberapa cara. Diantaranya menekan lebih tegas kepada pemerintah pusat dalam posisinya sebagai ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

“Saya agak keras berbicara kepada pusat, ketemu DPR, kementrian terkait. Ya tolong, juknis juklak-nya untuk kegiatan-kegiatan, ya harus tepat waktu. Karena membebani teman-teman di daerah,” tukasnya.

Kedua, ia juga sudah meminta kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Syarifah Sofiah memimpin koordinasi untuk memastikan lelang-lelang besar bisa berjalan di awal tahun.

Terutama kegiatan-kegiatan besar dengan pagu anggaran yang besar pula.

“Bu sekda sekarang saya minta memimpin koordinasi untuk memastikan lelang bisa berjalan di awal (tahun). Terutama kegiatan-kegiatan besar, dengan pagu yang besar. Jadi sudah ada timline-nya semua, lelang ini lelang cepat dan itu kita minta untuk laporan terus,” paparnya.

Baca Juga  Jelang Lebaran saat Pandemi, PKS Kota Bogor Tebar 4.000 Bingkisan

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor Jenal Mutaqin menyoroti konsistensi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam perencanaan pembangunan Kota Bogor.

Musababnya, dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor untuk tahun anggaran 2021, catatan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) mencapai Rp343 miliar.

Ia mengaku kecewa dengan adanya catatan Silpa yang begitu tinggi disaat pemerintah disebut membutuhkan anggaran bahkan mesti melalui refocusing hingga 4 kali pada tahun anggaran tersebut.

Melalui Panitia Khusus (Pansus), pihaknya akan melihat lebih dalam penyebab dan dari program mana saja sehingga Silpa bisa membengkak hingga ratusan miliar.

“Kita ingin fokus realisasi angka Silpa yang cukup besar, pada 2021 mencapai Rp343 miliar. Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) selalu berjibaku mencari sumber PAD, untuk memenuhi kebutuhan kegiatan infrastruktur pembangunan. Tapi kita kecewa, faktanya hari ini Silpa 2021 mencapai Rp343 miliar,” katanya saat ditemui Metropolitan.id, Selasa (26/4).

Baca Juga  Pakai E-Money, Tahanan Lapas Cibinong Bisa Terima Uang

Artinya, sambung dia, selama ini Kota Bogor berjuang mencari pendapatan. Namun setelah uangnya ada, ternyata terealisasi secara maksimal.

“Entah force mejure, alasan teknis atau efisiensi, kami ingin detail kesana. Mem-breakdown, melihat, mana saja yang memang tidak terserap, mana saja hasil efisiensi, mana saja hasil dari gagal lelang atau hal teknis lainnya,” jelas JM, sapaan karibnya.

Belum lagi, kata JM, dalam kondisi Covid-19 hampir semua daerah membutuhkan anggaran. Namun ketika Pemkot Bogor sudah menganggarkan bahkan hingga empat kali refocuisng tapi malah jadi Silpa, hal ini menjadi ironis.

“Sebelum pandemi mah wajar, ada efisiensi dan lainnya. Ini mah logikanya kita lagi butuh uang, sudah refocusing empat kali, pas laporan kok malah Silpa. Kalau defisit sih oke, artinya kita memang perlu anggaran dan sudah terealisasi, tapi ini nggak,” tukasnya.

Politisi Gerindra itu menambahkan, pansus akan mem-breakdown penyebab dan dari mana saja sumber Silpa tersebut, untuk mempertajam rekomendasi LKPJ kedepan. (ryn)

Data singkat

Silpa Kota Bogor empat tahun terakhir
– Tahun 2021 : Rp343 miliar
– Tahun 2020 : Rp293,2 miliar
– Tahun 2019 : Rp277 miliar
– Tahun 2018 : Rp256 miliar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *