Silpa Kota Bogor Tembus Rp343 Miliar, Bima Arya Akui Buruknya Perencanaan

by -

DPRD Kota Bogor melancarkan kritik pedas terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terkait tingginya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021.

Bagaimana tidak, di saat banyak pemerintah daerah membutuhkan dana untuk perbaikan masa pandemi Covid-19, Kota Bogor malah menyisakan duit sampai Rp343 miliar dalam Laporan Kete­rangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Bogor tahun anggaran 2021, beberapa waktu lalu.

Wali Kota Bogor, Bima Arya, mengakui hal itu bisa terjadi karena beberapa hal. Salah satunya yakni perencanaan yang buruk. Sehingga pelaks­anaan kegiatan menjadi mun­dur dan akhirnya anggaran tak terserap maksimal.

“Seperti sudah sering kita sampaikan. Silpa itu disebab­kan beberapa hal. Satu, ka­rena perencanaan yang buruk. Sehingga pelaksanaan kegia­tan menjadi mundur, sehing­ga tidak terserap maksimal,” katanya kepada awak media, baru-baru ini.

Kedua, sambung dia, ada keterlambatan dalam aturan teknis dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sehingga pemerintah daerah, termasuk Kota Bogor, akhirnya lebih memilih menunggu dalam merealisasikan kegia­tan yang bersumber dari DAU dan DAK. “Dari (pemerintah) pusatnya terlambat. Lalu di kitanya nggak punya guidan­ce. (Jadi akhirnya) Menunggu dulu,” tandas politisi PAN itu.

Baca Juga  Kota Bogor Uji Coba Buka Taman Publik

Ketiga, sambung Bima Arya, ada efisiensi anggaran dalam proses lelang, sehingga ada Silpa positif. “Misalnya paket tertentu pagu-nya Rp1 miliar, tapi pemenangnya dapat Rp700 juta. Jadi ada Silpa positif,” ujarnya.

Terakhir, sambung dia, ter­jadi force mejure dalam pelaks­anaan kegiatan. Misalnya, cuaca buruk, hujan atau ada­nya penolakan warga. Se­hingga beberapa pelaksana kegiatan diberikan kesempa­tan memperpanjang waktu kegiatan dari yang sudah ada dalam kontrak. “Nah nanti kita lihat proporsinya, lebih banyak yang mana. Kalau ng­gak salah banyak juga Silpa positifnya,” tegas suami Yane Ardian itu.

Untuk mengatasi hal itu, Bima Arya mengaku punya beberapa cara. Di antaranya menekan lebih tegas kepada pemerintah pusat dalam po­sisinya sebagai ketua Asosi­asi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

“Saya agak keras berbicara kepada pusat, ketemu DPR, kementerian terkait. Ya tolong juknis juklaknya untuk kegi­atan-kegiatan, ya harus tepat waktu. Karena membebani teman-teman di daerah,” tu­turnya.

Kedua, ia sudah meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Syarifah Sofiah memimpin koordinasi untuk memastikan lelang-lelang besar bisa berjalan di awal tahun. Terutama kegiatan-kegiatan besar dengan pagu anggaran yang besar pula.

Baca Juga  Kantor Kecamatan Bogor Barat Dilengkapi Pojok ASI

“Bu sekda sekarang saya minta memimpin koordinasi untuk memastikan lelang bisa berjalan di awal (tahun). Terutama kegiatan-kegiatan besar, dengan pagu yang be­sar. Jadi sudah ada timline-nya semua, lelang ini lelang cepat dan itu kita minta untuk la­poran terus,” paparnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menyoroti konsistensi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam pe­rencanaan pembangunan Kota Bogor. Sebab, dalam Laporan Keterangan Pertang­gungjawaban (LKPj) Wali Kota Bogor untuk tahun ang­garan 2021, catatan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) mencapai Rp343 miliar.

Ia mengaku kecewa dengan adanya catatan Silpa yang begitu tinggi saat pemerintah disebut membutuhkan ang­garan bahkan mesti melalui refocusing hingga empat kali pada tahun anggaran tersebut.

Melalui Panitia Khusus (Pan­sus), pihaknya akan melihat lebih dalam penyebab dan dari program mana saja se­hingga Silpa bisa membeng­kak hingga ratusan miliar. “Kita ingin fokus realisasi angka Silpa yang cukup besar, pada 2021 mencapai Rp343 miliar. Badan Anggaran (Bang­gar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) selalu berjibaku mencari sum­ber PAD untuk memenuhi kebutuhan kegiatan infra­struktur pembangunan. Tapi kita kecewa, faktanya hari ini Silpa 2021 mencapai Rp343 miliar,” bebernya saat ditemui Metropolitan, Selasa (26/4).

Baca Juga  2 Pasien Dalam Pengawasan di Kota Bogor, Bima Arya Minta Ditangani Serius

Artinya, sambung dia, se­lama ini Kota Bogor berjuang mencari pendapatan. Namun setelah uang ada, ternyata terealisasi secara maksimal. “Entah force mejure, alasan teknis atau efisiensi, kita ingin detail ke sana. Mem-breakdown, melihat, mana saja yang memang tidak ter­serap, mana saja hasil efi­siensi, mana saja hasil dari gagal lelang atau hal teknis lainnya,” jelas JM, sapaan karibnya.

Belum lagi, kata JM, dalam kondisi Covid-19 hampir se­mua daerah membutuhkan anggaran. Ketika Pemkot Bogor sudah menganggarkan bahkan hingga empat kali refocusing tapi malah jadi Silpa, hal ini menjadi ironis.

“Sebelum pandemi wajar, ada efisiensi dan lainnya. Ini mah logikanya kita lagi butuh uang, sudah refocusing empat kali, pas laporan kok malah Silpa. Kalau defisit sih oke, artinya kita memang perlu anggaran dan sudah tereali­sasi, tapi ini nggak,” tukasnya.

Politisi Gerindra itu menam­bahkan, pansus akan mem-breakdown penyebab dan dari mana saja sumber Silpa tersebut untuk mempertajam rekomendasi LKPj ke depan. (ryn/eka/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published.