Cari Solusi Nasib Ribuan Honorer di Bogor yang Terancam Nganggur, DPRD-Pemkot Dibikin Putar Otak

by -

Komisi I DPRD Kota Bogor memanggil Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) terkait rencana penghapusan tenaga honorer di lingkungan pemerintahan pada 2023, Rabu (15/6). Se­bab, tak kurang dari 6.997 pegawai terancam nganggur tahun depan.

KETUA Komisi I DPRD Kota Bogor, Safrudin Bima, mengatakan, pihaknya ingin mengantisipasi dengan im­plementasi PP Nomor 49 Ta­hun 2018 yang baru akan dilaksanakan tahun depan.

“Kita bersama jajaran BK­PSDM berdiskusi apa langkah kita kalau PP ini berlaku se­cara utuh,” terangnya usai rapat kerja di DPRD Kota Bo­gor, Rabu (15/6). “Intinya, kita ingin memikirkan dua hal. Pertama, kebutuhan pegawai. Kedua, nasib pegawai, khus­usnya honorer. Karena ASN nggak mampu mengkaver semua pekerjaan. Jumlahnya sangat terbatas,” jelasnya.

Bahkan, sambung dia, ada beberapa instansi di mana 50 persen lebih terdiri dari pe­gawai non-ASN dibanding ASN-nya yang mengerjakan beban kerja berbagai fungsi. Hal itu yang mesti segera di­pikirkan pemerintah daerah, termasuk di Kota Bogor.

Baca Juga  13 Tahun Jadi Honorer Kecamatan, Berharap Jadi ASN

“Ya, kita ada waktu setahun lah. Kita ingin ikhtiar bersama BKPSDM. Mudah-mudahan ada jalan keluar terhadap ke­butuhan pegawai dan terhadap tenaga honorer ini,” terang politisi PAN itu.

Dari catatan yang didapat, ada sekitar 6.977 pegawai non- ASN yang ada di Pemkot Bo­gor. Jumlah tersebut sangat banyak, sehingga jika aturan penghapusan honorer diber­lakukan, maka bagaimana nasib pegawai tersebut.

“Soal teknis, ya teman-teman dari BKPSDM (tugasnya, red). Ini ikhtiar kita lah. Kita me­nyuarakan. Bila perlu kita ke Kemenpan, mudah-mudahan kita diberi ruang untuk ber­diskusi,” paparnya. “Bahasa saya mah, selalu ingin ada diskresi, langkah-langkah khusus dalam konteks me­menuhi kebutuhan kerja dan menjaga nasib pekerja yang honorer ini,” lanjut SB, sa­paan karibnya.

Baca Juga  Pemkot Depok Janji Alihkan Honorer Jadi P3K

Di tempat yang sama, Ke­pala Bidang Formasi Data dan Kepangkatan Badan Kepega­waian Pengembangan Sum­ber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor, Aries Hendardi, menjelaskan, dari rapat ker­ja dengan Komisi I DPRD, pihaknya sedang melakukan pemetaan dan rekon data dari masing-masing perang­kat daerah di Pemkot Bogor. Hal itu terkait tindak lanjut aturan penghapusan honorer tersebut. Pihaknya juga me­metakan jenis tenaga kontrak dan tenaga honor dari masing-masing perangkat daerah.

“Dari situ akan muncul jum­lah tenaga non-ASN yang ada di Pemkot Bogor dan jenis pendidikan dari masing-ma­sing jenjang pen­didikan non-ASN Kota Bogor,” tuturnya. “Up a y a kita bersama Komisi 1, kita akan menindaklanjuti kon­sultasi lebih lanjut ke Kemen­pan-RB, minta untuk dijad­walkan untuk kita melihat kondisi ke depannya seperti apa nasib pegawai non-ASN,” sambungnya.

Baca Juga  Sambil Menangis, Lina Guru Honorer Nonkategori: Pak Jokowi Orangnya Baik

Menurutnya, ini memang menjadi persoalan nasional, sehingga dikatakan bahwa nasib pegawai non-ASN akan diperjuang­kan.

Meskipun ia mengakui upaya tersebut akan tergantung ke­putusan dari pemerintah pusat. “Kita hanya memper­juangkan. Jawabannya ya tetap tergantung pusat,” je­lasnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga sedang merekap data untuk pegawai TKK K1, eks TKK K2, PKWT dan tenaga outsourcing. Rinciannya, ada 114 orang TKK K1, 2019 TKK K2, 2.135 tenaga PKWT, 580 tenaga outsourcing, 6 orang THL dari kementerian dan honorer swakelola sebanyak 3.943 orang. Jika ditotal, jum­lah pegawai non-ASN di Kota Bogor berjumlah 6.997 orang.

“Hari ini sedang kita rekonsiliasi data. Yang tadi dipetakan itu ter­kait pendidikan, masa kerja komulatif dan usia pegawai non ASN,” tun­tasnya. (ryn/eka/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published.