Kategori Kelas di BPJS Dihapus, Dinkes Kabupaten Bogor Siap Terapkan Kelas Rawat Inap Standar

by -
Ilustrasi

METROPOLITAN.id – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor saat ini tengah bersiap-siap untuk membuat skema baru dalam menerapkan kebijakan pemerintah pusat soal layanan kelas BPJS Kesehatan yang akan digabungkan menjadi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinkes Kabupaten Bogor Esther Melanni mengatakan, sebelum dilakukan diseluruh rumah sakit, kebijakan tersebut terlebih dahulu akan diuji coba di rumah sakit vertikal atau rumah sakit dibawah Kementerian Kesehatan. Setelah itu bertahap akan dilaksanakan dibeberapa rumah sakit lainnya seperti rumah sakit swasta ataupun milik pemerintah daerah.

“Kita tetap lakukan persiapan jelang penerapan kebijakan baru itu. Karena dengan mengubah ruangan rawat inap menjadi KRIS memang harus ada persiapan yang matang,” kata Esther.

Baca Juga  Viral, Balap Lari Liar Tengah Malam Bikin Heboh

Dalam pelaksanaanya nanti, lanjut Esther, kamar pasien yang msnggunakan kartu BPJS semula terbagi menjadj tiga kelas, kini akan digabungkan menjadi 4 sampai 6 orang dalam satu ruangan.

“Dalam zoom meeting bersama pak menkes terakhir begitu kebijakannya, dan setiap daerah diminta untuk mempersiapkannya,” kata dia.

Usai rumah sakit vertikal melaksanakan uji coba, kebijakan tersebut nantinya dilaksanakan di rumah sakit swasta dan milik pemerintah daerah. Dengan adanya kebijakan tersebut pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta BPJS akan merata.

“Dari perspektif peserta JKN, urgensi yang diperlukan oleh peserta sebetulnya adalah dapat diaksesnya pelayanan kesehatan di manapun ketika dibutuhkan, bukan adanya kelas standar. Bagi responden, hak atas obat dan visitasi dokter adalah yang paling penting dalam Program JKN,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, belum lama ini.

Baca Juga  Hotel-hotel di Bogor Tutup, Ini Curhatan Pengelola di Tengah Pandemi Corona

“Apapun kebijakan yang diterapkan, responden berharap ketika KRIS diterapkan, maka harus ada kepastian bahwa hak atas obat, kunjungan dokter dan ketersediaan kamar dijamin dengan baik,” lanjut dia.

Sementara untuk tarif BPJS Kesehatan sendiri di wacanakan akan disesuaikan dengan gaji masing-masing peserta, dan hal tersebut saat ini masih dalam pembahasan. (mam)

Leave a Reply

Your email address will not be published.