METROPOLITAN – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, mengajak pemerintah daerah merumuskan arah pembangunan Kabupaten Bogor hingga 2025 mendatang.
Menurut Rudy, langkah ini penting dilakukan mengingat masa jabatan kepala daerah akan berakhir akhir Desember 2023. Sementara pilkada baru akan digelar akhir 2024 dan kepala daerah definitif kemungkinan baru akan dilantik April 2025.
“Jadi masa efektif kerja kepala daerah paling hanya tinggal satu semester lagi. Tahun depan sudah tahun politik, yang tentunya konsentrasi akan terbagi,” ujar Rudy Susmanto saat diskusi di Cibinong, Rabu (29/6).
Setelah masa jabatan kepala daerah berakhir, Kabupaten Bogor akan dipimpin pelaksana tugas (Plt) yang ditentukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga kepala daerah terpilih dilantik.
Tak kalah penting, Rudy juga mengajak semua elemen masyarakat berpartisipasi aktif dalam membangun Bogor. Perlu juga ada terobosan untuk mengakselerasi pembangunan usai dihantam gelombang Covid-19.
“Kita ingin ada inovasi, ide baru untuk membangun Kabupaten Bogor. Kami berharap diskusi ini terus dibangun, khususnya antara eksekutif dan legislatif agar komunikasi lebih baik lagi,” ungkapnya.
Rudy juga meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) meningkatkan transparansi kepada masyarakat, baik program maupun anggaran. Sehingga, kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kabupaten Bogor kembali lagi setelah kasus suap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kini sedang digarap Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).
“Untuk SKPD, khususnya PUPR, kemarin sebagian tender sudah berjalan, sudah mulai lelang. Dan dinas lain pun sama. Kita kembalikan kembali kepercayaan publik. ULP harus betul-betul transparan supaya media bisa menyampaikan kepada publik bahwa program Kabupaten Bogor berjalan dengan baik,” tegasnya. (fin/eka/ run)
