Ketua DPRD Ajak Pemkab Bogor Rumuskan Pembangunan hingga 2025

by -

METROPOLITAN.id – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mengajak pemerintah daerah merumuskan arah pembangunan Kabupaten Bogor hingga tahun 2025 mendatang.

Menurut Rudy, langkah ini penting dilakuka mengingat masa jabatan kepala daerah akan berakhir akhir Desember 2023. Sementara pilkada baru akan digelar akhir 2024 dan kepala daerah definitof kemungkinan baru akan dilantik April 2025.

“Jadi masa efektif kerja kepala daerah paling hanya tinggal satu semester lagi, tahun depan sudah tahun politik yang tentunya konsentrasi akan terbagi,” ujar Rudy Susmanto saat diskusi yang digelar Lembaga Visi Nusantara Maju di Cibinong, Rabu (29/6).

Setelah masa jabatan kepala daerah berakhir, Kabupaten Bogor akan dipimpin pelaksana tugas (Plt) yang ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga kepala daerah terpilih dilantik.

Baca Juga  Pria 23 Tahun Ditemukan Tewas di Kontrakan, Ini Dugaan Penyebabnya

Tak kalah penting, Rudy juga mengajak semua elemen masyarakat berpartisipasi aktif dalam membangun Bogor. Perlu juga ada terobosan untuk mengakselarasi pembangunan pasca-dihantam gelombang Covid-19.

“Kita ingin ada inovasi, ide baru untuk membangun Kabupaten Bogor. Kami berharap diskusi ini terus dibangun, khususnya antara eksekutif dan legislatif agar komunikasi lebih baik lagi,” ungkapnya.

Rudy juga meminta SKPD meningkatkan transparansi kepada masyarakat, baik program maupun anggaran. Sehingga, kepercayaan publik terhadap pemerintah kabupaten Bogor kembali lagi pasca-kasus suap auditor BPK yang kini sedang digarap KPK.

“Untuk SKPD, khususnya PUPR kemarin sebagian tender sudah berjalan, sudah mulai lelang dan Dinas lain pun sama. Kita kembalikan kembali kepercayaan publik, ULP harus betul-betul transparan supaya media bisa menyampaikan kepada publik bahwa program Kabupaten Bogor berjalan dengan baik,” tegasnya.

Baca Juga  Tak cuma Netral, Sekda Peringatkan ASN Tetap Fokus di Pelayanan

Sementara itu, Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), Yisfitriadi mengatakan, persoalan hukum yang tengah berjalan jangan sampai melemahkan kerja pemerintah Kabupaten Bogor.

Ia pun menyarankan lembaga eksekutif dan legislatif lebih intens dalam mengevaluasi kinerja dan melakukan perbaikan.

“Saya menyodorkan agar duduk serius antara eksekutif, legislatif dan sekda untuk membicarakan apa yang menjadi kelemahan pengelolaan (pemerintahan) ini, agar tidak terburu habis momentumnya. Masa periode jabatan pemerintah Kabupaten Bogor ini tidak lama lagi, sehingga harus ada inovasi terukur dan cepat agar permasalahan-permasalahan di Kabupaten Bogor bisa terselesaikan di akhir masa jabatan,” tandasnya. (fin)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *