Ketua DPRD Dukung Samisade Lanjut, Ini Syaratnya

by -

METROPOLITAN.id – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mendukung program Satu Miliar Satu Desa (Samisade) tetap berlanjut di 2022. Meski demikian, ia memberikan sejumlah syarat untuk.perbaikan program bantuan keuangan desa tersebut.

Menurut Rudy, pihaknya telah memberikan rekomendasi resmi ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor soal revisi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 100 tahun 2021 yang mengatur teknis bantuan tersebut.

“Pada prinsipnya kita ingin jika tetap dijalankan di 2022 (Samisade), DPRD siap mendukung. Buktinya apa, anggarannya sudah ada. Tapi syaratnya, perbupnya revisi dulu,” kata Rudy, Kamis (30/6).

Rudy menjelaskan, ada beberapa poin mendasar yang menjadi rekomendasi DPRD dalam revisi perbup tersebut. Di antaranya, ia ingin aturan soal pajak disertakan dalam Perbup Samisade.

Baca Juga  Ampun Dah, Pegawai Desa di Bogor Tilep Duit Bansos Tunai

Selanjutnya, ia juga meminta ada pembentukan tim pengawas hingga tingkat desa. Sejauh ini, tim pengawas baru ada di tingkat kecamatan.

“Yang muncul kan baru tingkat kecamatan yang dibungkus dalam biaya operasional maksimal 5 persen. Sedangkan operasional 5 persen itu bukan hanya untuk tim pengawas kevamatan, tapi juga ada biaya administrasi, dokumentasi. Lebih baik diperinci dan beri pemahaman ke seluruh kepala desa yang ada di Kabupaten Bogor,” ungkapnya.

Menurutnya, program bantuan keuangan desa semacam ini sebetulnya sudah ada sejak lama. Bedanya, dulu menggunakan model proposal yang diajukan desa. Di Samisade, bantuannya dibuat seragam dengan besaran yang lebih rinci mulai Rp200 juta hingga maksimal Rp1 miliar.

Baca Juga  Ramai-ramai Mau Nyalon Bupati Bogor

“Kalau pun mau dipecah kecil-kecilan lagi, dibagi hingga tingkat RT/RW, yang penting layung hukumnya jelas dulu. Kita tidak mau tujuannya baik, tapi payung hukumnya belum mengakomodir semuanya, akhirnya menjadi permasalahan baru,” tandas Rudy.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Renaldi Yushab Fiansyah mengatakan, proses pencairan Samisade tahun 2022, masih menunggu revisi peraturan bupati (perbup).

Nantinya, dalam perbup terbaru, diatur mengenai standar pekerjaan yang harus dipenuhi setiap desa. Spesifikasi khusus harus terpenuhi seperti ketebalan beton dalam pembuatan jalan, hingga spesifikasi lainnya agar menjadi standar baku dalam penggunaan Samisade.

“Perbup sedang finalisasi. Karena saat ini bupatinya masih plt, jadi kita perlu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menerbitkan perbupnya,” ujar Renaldi, Rabu (28/6).

Baca Juga  Pasien BPJS Tersandera Seminggu Karena Nunggak

Menurutnya, perbup baru itu juga akan mengatur soal penggunaan aset desa sebagai objek pembangunan. Sehingga, pemerintah desa tidak bisa membangun di sembarang lahan.

“Ini agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Jadi harus jelas alas haknya,” tandasnya. (fin)

Leave a Reply

Your email address will not be published.