Pegawai Non ASN Kabupaten Bogor Tercover BPJamsostek

by -

METROPOLITAN.ID – Pegawai non ASN di Kabupaten Bogor yang tercover BPJS Ketenagakerjaan Bogor Cileungsi terus bertambah.  Terbaru puluhan pegawai non ASN dari DPMPTSP Kabupaten Bogor tercover BPJS Ketenagakerjaan dengan mengikuti program JKK dan JKM.

“Iya, Sebanyak 55 pegawai non ASN sudah lindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan dengan mengikuti dua program,”kata kepala BPJS ketenagakerjaan Bogor Cileungsi Dedi Mulyadi kepada awak media.

Hingga saat ini, lanjut dia, Non ASN Kabupaten Bogor yang sudah tercover melalui kantor Cabang Bogor Cileungsi ini sebanyak 650 tenaga kerja. “Kita harap semakin banyak pegawai non ASN yang terlindung BPJS ketenagakerjaan,” tuturnya.

Adapun untuk manfaat yang diterima non ASN yang mengikuti dua progam tersebut sangat banyak. Untuk jaminan kecelakaan kerja mislanya, mendapatkan manfaat biaya pengobatan unlimiteed selama indikasi medis, santunan meninggal 48 kali gaji, beasiswa untuk dua orang anak maksimal Rp 174 juta, Santunan selama tidak mampu bekerja /STMB.

Baca Juga  Pasien Covid-19 di RS Lapangan Kota Bogor Tersisa 19 Orang

Sedangkan untuk jaminan kematian, manfaat yang didapat yakni, santunan 42 juta,  beasiswa untuk dua orang anak maksimal Rp 174 juta. “Bagi dasar upah Rp 2 juta, itu iuran Rp 10.800 dengan banyak mendapatkan manfaat jaminan sosial tersebut,”tukasnya.

Untuk diketahui, Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah mengalokasikan anggaran perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) bagi pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah. Adapun fokus Kemendagri dalam menjalankan Inpres Nomor 2 Tahun 2021 yakni dengan mendorong seluruh kepala daerah untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jamsostek.

Hal itu juga termasuk memastikan seluruh pekerja, terutama pegawai Pemda dengan status non-ASN untuk menjadi program peserta aktif Jamsostek. Upaya ini agar memberikan perlindungan serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh pekerja dan keluarganya.

Baca Juga  Razia Tawuran, Siswa Bogor Bawa Obat Terlarang, Warung Kelontong Jual Miras

Inpres tersebut, telah ditindaklanjuti oleh Kemendagri melalui Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 dan Surat Edaran Mendagri Nomor 842.2/5193/SJ tentang Implementasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Pemerintah Daerah.  Aturan ini menjadi pedoman bagi Pemda untuk mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *