Silpa Kota Bogor Tembus Rp365 M, Lima Dinas dengan Realisasi Belanja Rendah Ini Disebut jadi Biang Kerok

by -
Wali Kota Bogor Bima Arya. (Dok. Prokompim Kota Bogor)

METROPOLITAN.id – Realisasi penggunaan anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor pada tahun 2021 tengah jadi sorotan lantaran adanya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) yang tembus sampai Rp365 miliar.

Rupanya, hal itu bisa terjadi salah satunya karena rendahnya realisasi penggunaan anggaran dari lima dinas di lingkungan Pemkot Bogor.

Hal itu terkuak saat Pemkot Bogor menggelar rapat paripurna Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PP APBD) tahun anggaran 2021, di DPRD Kota Bogor, Kamis (23/6).

Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan bahwa pada sisi belanja daerah untuk anggaran 2021, Pemkot Bogor fokus pada belanja dukungan vaksinasi Covid-19 serta pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial.

Mulai dari program Penguatan Kesehatan, Program Pemulihan Ekonomi, Program Penguatan Pendidikan, Program Jaring Pengaman Sosial dan Program Prioritas RPJMD.

Baca Juga  Kota Bogor Batalkan Rencana PTM 100 Persen Ramadan Ini, Kadisdik Beberkan Alasannya

“Sehingga realisasi Belanja Daerah-nya sebesar Rp2,6 triliun atau setara 92 persen. Naik 3 persen dibandingkan tahun 2020,” kata Bima Arya.

Sedangkan pos realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp493 Miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp135 Miliar.

Di sisi lain, realisasi sektor Pendapatan Daerah Kota Bogor pada 2021 mencapai Rp2,6 triliun atau naik Rp200 miliar dibandingkan realisasi tahun 2020.

“Sehingga Silpa 2021 sebesar Rp 365 miliar,” ujarnya.

Dari jumlah silpa tersebut, Rp144 Miliar diantaranya merupakan sisa anggaran yang harus dianggarkan kembali di 2022 pada pos belanja yang sama.

Sedangkan Rp220 miliar lainnya merupakan Silpa yang terdiri dari Rp98 miliar pelampauan penerimaan PAD dan Dana Bagi Hasil, serta Rp88 miliar dari pos Belanja Daerah yang tidak terserap.

Ia pun tak segan menyebut rendahnya realisasi belanja di lima dinas di lingkungan Pemkot Bogor jadi penyebabnya.

Baca Juga  Di Tengah Lonjakan Kasus, Giliran Karyawan Pasar Pakuan Jaya Terpapar Covid-19

Yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan Sekretariat DPRD.

“Terutama karena rendahnya realisasi belanja di BKAD, DP3A, Dinas Sosial, Sekretariat DPRD da Dinas PUPR,” ujarnya.

Selain itu, kata Bima Arya, ada Rp19 miliar sisa belanja tidak terduga, bantuan sosial, bunga, hibah dan transfer.

Salah satu penyebabnya, sambung dia, karena lemahnya sinkronisasi data calon penerima bantuan sosial.

“Ini yang harus diperbaiki dengan update data,” imbuh Bima Arya.

Selain silpa negatif, kata dia, sisa anggaran itu terjadi karena ada Rp15 Miliar dari efisiensi pengadaan barang dan jasa alias Silpa positif.

Hal itu pun memicu reaksi DPRD Kota Bogor. Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menyebut pihaknya akan membahas Raperda PP APBD 2021 secara mendalam dan mengevaluasi serapan anggaran yang dilaporkan.

Baca Juga  Demo Alsintan, Cara Petani Soppeng Dongkrak Produktivitas Pertanian

“Serta mendalami kenapa banyak anggaran yang tidak terserap, padahal giat pembangunan dibutuhkan oleh masyarakat,” ketus Atang.

Anggota DPRD Kota Bogor Fraksi Golkar Heri Cahyono juga menyoroti hal yang sama.

Menurutnya, dari segi belanja daerah, fraksi-fraksi DPRD Kota Bogor menyoroti tingginya angka Silpa tahun berjalan.

Tingginya Silpa ini bisa terjadi lantaran kurang cermatnya Pemkot Bogor dalam menyusun perencanaan. Terutama pada program-program yang tidak dapat dilaksanakan.

“Masukan kami, agar wali Kota Bogor dapat mengevaluasi SKPD yang bertanggungjawab dalam proses perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan keuangan,” tegas HC, sapaan karibnya. (ryn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.