Wacana Ada Bea Meterai di e-Commerce Bikin Galau Usaha Kecil

by -

METROPOLITAN – Pemerin­tah berencana mengenakan bea meterai elektronik atau e-meterai untuk persetujuan dokumen syarat dan keten­tuan, termasuk di e-commer­ce. Hal itu diharapkan tidak sampai menghambat per­kembangan ekonomi digital.

Karena itu, pemerintah perlu memerhatikan sejumlah dampak yang mungkin akan dihadapi ketika rencana ter­sebut benar-benar direalisa­sikan.

Peneliti Center for Indone­sian Policy Studies (CIPS), Pingkan Audrine Kosijungan, mengungkapkan bahwa saat ini pandemi Covid-19 menim­bulkan disrupsi ekonomi.

Pengenaan bea meterai ini bisa membuat resah ekosistem ekonomi digital di Indonesia. Karena itu, pemerintah perlu gencar melakukan sosiali­sasi terkait kebijakan dengan informasi yang komprehensif kepada para pelaku usaha baik mikro, kecil dan menengah.

Sosialisasi yang memadai diperlukan supaya sejalan dengan upaya pemerintah dalam transformasi digital juga mencakup agenda digi­talisasi ekonomi. Agenda ini menargetkan masuknya 30 juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ke plat­form digital dan turut meman­faatkan platform e-commer­ce per 2024.

Baca Juga  Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas­duki : Tiap Hari Ada 3,1 Juta Transaksi E-Commerce

”Jangan sampai kebijakan pengenaan bea materai elek­tronik ini, terutama pada dokumen Syarat & Ketentuan di platform e-commerce, justru memberi disinsentif pada onboarding process pelaku usaha tersebut ke ranah digi­tal atau dengan kata lain men­jadi barrier to entry bagi UMKM,” kata Pingkan Aud­rine Kosijungan dalam kete­rangannya, Rabu (15/6).

Ia menyebutkan selanjutnya jika biaya operasional dan manfaatnya tidak diperhitung­kan secara seksama, alih-alih meningkatkan pemasukan negara, kebijakan ini justru menghambat potensi pene­rimaan pelaku UMKM dalam bertransaksi secara digital.

Padahal saat ini pemerintah tengah berupaya menggerak­kan kembali roda perekono­mian melalui program Pemu­lihan Ekonomi Nasional (PEN) yang berfokus pada UMKM. Risiko ini sangat mungkin terjadi karena belum adanya kejelasan wajib bea dan ke­tentuan teknis dari pengatu­rannya maupun best practices dari negara lain yang memi­liki kebijakan serupa.

Baca Juga  Petani dan Nelayan Diajak Jualan Online

”Kesiapan pemerintah dari segi sumber daya manusia maupun juga infrastruktur dalam memungut bea mate­rai dan menyediakan sistem pencatatan hingga keamanan pengumpulan datanya perlu menjadi prioritas,” jelasnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2020 memperlihatkan bahwa salah satu faktor yang membuat pelaku UMKM eng­gan memasuki ranah digital dan memanfaatkan fitur-fitur yang ada adalah kekhawatiran mereka terhadap aspek kea­manan data, privasi, hal-hal teknis dan juga kepercayaan pada sistem yang digunakan maupun pihak-pihak yang terlibat. (dtk/eka/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published.