Butuh Anggaran buat Kolam Retensi hingga Park and Ride Bubulak, Kota Bogor ‘Ngamen’ Minta Bantuan Rp230 M ke Anies

by -
Kepala Bappeda Kota Bogor Rudy Mashudi. (Dok. Prokompim Kota Bogor)

METROPOLITAN.id – Punya banyak rencana kegiatan dan pembangunan, Kota Bogor terkendala keterbatasan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor pun putar otak ‘ngamen’ demi mencari anggaran untuk memenuhi berbagai kegiatan. Salah satunya mengajukan bantuan anggaran ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dibawah komando Gubernur Anies Baswedan.

Tahun ini, Kota Bogor diketahui mengajukan anggaran sekitar Rp230 miliar kepada Pemprov DKI Jakarta untuk belasan kegiatan yang diharapkan bisa terlaksana pada 2023 mendatang.

“Secara umum upaya kita ‘ngamen’ pengajuan anggaran sebesar Rp230 miliar, untuk merealisasikan kurang lebih 15 kegiatan pada tahun 2023,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor Rudy Mashudi saat ditemui Metropolitan.id, belum lama ini.

Menurut dia, kegiatan-kegiatan yang diusulkan untuk dicover bantuan DKI ada di beberapa OPD, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) hingga Dinas Perhubungan (Dishub).

Baca Juga  Benarkah Apple Tak Bayar Pajak Selama Satu Dekade Di Selandia Baru?

Untuk DLH, yakni usulan pengadaan arm roll dan dump truck untuk penanganan sampah Sungai Ciliwung. Lalu pada Dinas PUPR terkait revitalisasi beberapa kolam retensi untuk penanganan banjir di DKI Jakarta.

Sedangkan Dishub, ada usulan pengadaan 10 unit bus listrik dan pembangunan Park and Ride di Terminal Bubulak.

Proses pengajuan bantuan tersebut, kata dia, saat ini masuk pada fase ketiga. Setelah sebelumnya melalui usulan dan tahapan verifikasi.

“Kita masuk fase ketiga yakni ekspose secara online. Pemprov menanggapi apa yang disampaikan oleh kita,” ujarnya.

Kota Bogor sangat berharap tiga usulan bantuan bisa disetujui Gubernur Anies, mengingat kegiatan-kegiatan tersebut punya dampak secara langsung terhadap ibukota.

Baca Juga  Peringati Harlah ke-43, BKPRMI Bogor Berbagi di Tengah Pandemi

Belum lagi, terakhir kali Kota Bogor mendapat bantuan anggaran dari DKI Jakarta sudah cukup lama. Yakni pada 2018 untuk pembangunan kolam retensi.

Pada periode 2019 hingga 2022, sambung dia, Pemprov DKI Jakarta ‘menghapus’ anggaran bantuan untuk daerah penyangga ibukota. Salah satu alasannya karena Covid-19.

“Artinya sudah sangat lama sekali, bantuan terakhir untuk pembangunan kolam retensi Cibuluh sebesar Rp10 miliar. belum ada bantuan lagi. Kami berharap usulan itu disetujui, pertimbanganya kan memang harus berdampak pada DKI Jakarta,” tandasnya.

Hal itu pun disampaikan dinas terkait saat ekspose pada pertemuan terakhir dengan DKI Jakarta.

Misalnya untuk Terminal Bubulak, alasannya karena sudah jadi hub origin-destination atau tujuan pergerakan ke DKI Jakarta, sepeti ke Pasar Minggu, Rawamangun hingga Tanjungpriok.

Baca Juga  Komisi IV DPRD: Pemilihan Dirut RSUD Harus Bebas dari Intervensi Politik

“Memang harus ada dampaknya buat mereka. Pertanyaan mereka, ‘yang berdampak ke kami (DKI Jakarta) apa?’ Kita bilang misalnya kalau Terminal Bubulak rapih, bagus, orang akan ke Jakarta lebih enak naik JR Connection. Bayar Rp30 ribu, bisa tidur bolak balik. Dibanding bawa mobil macet, di Jakarta menambah beban. Secara nasional itu yang saya sampaikan,” jelasnya.

Menurutnya, sama seperti pengajuan 10 unit bus sebagai dukungan mewujudkan program transportasi Kota Bogor berkelanjutan yang ramah lingkungan.

“Rencananya, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan rapat internal yang dilakukan pekan ini atau pekan depan untuk menentukan pengajuan tersebut. Tentu kita berharap bisa diterima dan dilaksanakan pada 2023,” tuntasnya. (ryn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *