Di Balik Temuan BPK terkait Tiga Mega Proyek Kota Bogor yang Kelebihan Bayar, Ya Ampun! Kontraktor Sekolah Satu Atap Masih Nunggak dari 2020

by -

METROPOLITAN – Di ba­lik hasil temuan Badan Pe­meriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerin­tah Daerah (LKPD) Kota Bogor 2021 yang belum di­selesaikan sampai saat ini memunculkan fakta menge­jutkan.

Kontraktor atau pelaksana kegiatan proyek pembangu­nan Sekolah Satu Atap SD dan SMP di Kelurahan Ken­cana, Kecamatan Tanahsa­real itu ternyata masih menunggak biaya kelebihan pembayaran kegiatan pembangunan pada 2020.

“Belum (lunas), kan temu­an BPK itu ditindaklanjuti, ditindaklanjuti untuk tahun sekarang baru 60 persen. (Tapi) Yang tahun sisa 2020 masih ada,” terang Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, Hanafi, kepada wartawan, Kamis (28/7). “Aduh saya lupa (besarannya). Sudah ada presentasi ya, (tapi) lupa, nanti saya lihat dulu, dicek,” sambungnya.

Baca Juga  Pengamat: Pemkot Bogor Belum Layak Dapat Wtp

Meski begitu, tambah Hana­fi, secara normatif mereka sudah diberitahukan untuk mengembalikan kelebihan bayar tersebut. Kontraktor juga sudah mengembalikan secara dicicil untuk kelebihan pembayaran pada kegiatan pembangunan pada 2020 dan 2021.“Intinya, pihak ketiga harus menyadari bahwa itu menjadi kewajibannya untuk pengembaliannya,” katanya.

Sebelumnya, kasus temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bogor 2021 yang belum diselesaikan sampai saat ini terus berlanjut.

Teranyar, selain proyek pembangunan gedung Per­pustakaan Daerah Kota Bogor 2021 dan proyek pembangu­nan Alun-Alun Kota Bogor 2021 yang kelebihan pem­bayaran, proyek pembangu­nan Sekolah Satu Atap SD dan SMP di Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanahsareal, juga mengalami kelebihan pembayaran.

Baca Juga  Temuan BPK, Dewan Siap-Siap Bentuk Pansus

Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin, men­gatakan, proyek pembangu­nan Sekolah Satu Atap yang dikerjakan PT Artikon Di­mensi Indonesia itu menga­lami kelebihan pembayaran senilai Rp170 juta. “Disdik di bawah Rp200 jutaan,” kata pria yang akrab disapa JM itu kepada wartawan, Rabu (27/7).

Ia menjelaskan, pihaknya sebenarnya tidak memaksa pelaksana kegiatan atau kon­traktor menyelesaikan langs­ung kelebihan pembayaran ini selesai 100 persen. Akan tetapi, karena hingga hari terakhir rekomendasi BPK Jabar belum ada upaya tindak lanjut untuk pengembalian, maka ketiga proyek ini men­jadi bahan kritikan dalam rapat kerja bersama Inspek­torat Kota Bogor.

“Kita juga tidak memaksa langsung 100 persen, tapi kita minta ada progres dari 60 hari terakhir setelah di­infokan BPK. Minimal ada iktikad baik ketika ada ke­kurangan volume ini,” beber JM.

Baca Juga  Kemenkumham Raih WTP ke-13 Kali, Yasonna Ingatkan Jajarannya Jangan Cepat Berpuas Diri

“Masjid Agung dan Surken pengembalian juga sama. Tapi mereka (pelaksana ke­giatan, red) sudah ada upaya pengembalian,” sambungnya. Untuk itu, ia meminta Inspek­torat Kota Bogor ke depan lebih memaksimalkan pengen­dalian internal, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. “Minimal diberikan supervisi pendam­pingan pencegahan, jangan sampai terulang ada temuan seperti ini,” katanya. (rez/ eka/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published.