Kasus Bupati Bogor Nonaktif Ade Yasin Disebut ‘Operasi Tangkap Tidur, Mantan Penyidik KPK Spesialis OTT Bilang Begini

by -
Mantan penyidik KPK Harun Al Rasyid. (IST)

METROPOLITAN.id – Kasus dugaan suap yang melibatkan Bupati Bogor Nonaktif Ade Yasin menarik perhatian mantan penyidik KPK spesialis Operasi Tangkap Tangan (OTT) Harun Al Rasyid, lantaran disebut-sebut sebagai aksi ‘operasi tangkap tidur’.

Ia mengatakan, sah-sah saja jika operasi tangkap tangan dilakukan pada dini hari. Asalkan ada alat bukti kuat untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka.

“Mestinya keterangan saja tidak cukup. Meskipun 10 yang menerangkan, tapi itu kan satu alat bukti. Harusnya ada alat bukti lain, dan itu yang seharusnya ada di penyidik atau penyelidik yang menangani,” katanya saat dihubungi awak media di Bogor, Kamis (14/7).

Harun dikenal sebagai angkatan pertama KPK dan dikenal sebagai ‘Raja OTT’ lantaran sering kali menangkap tangan koruptor pada saat melakukan aksi rasuah.

Julukan ‘Raja OTT’ didapatkan saat Ketua KPK saat ini, Firli Bahuri, menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK pada tahun 2018.

Saat masih aktif di KPK, Harun yang kini merupakan salah satu Anggota di Tim Satgasus Tipikor Polri itu pun sempat melakukan operasi tangkap tangan di waktu tengah malam.

Baca Juga  Kafe Elvis Eks Holywings Ganti Nama jadi Cabin, Kepala Satpol PP: Sudah Beroperasi Seminggu, Dipastikan Tidak Berafiliasi dengan Holywings

Yakni terhadap Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, medio Februari 2021.

Namun, kata dia, penangkapan tersebut dilengkapi dengan alat bukti yang kuat.

“Kalau itu dia (Nurdin Abdullah, red) memang sudah sering. Kemudian memerintahkan pada seseorang mengingatkan kewajiban orang itu kepada dia. Itu ada di rekaman,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa ada banyak kriteria operasi tangkap tangan.

Salah satunya yaitu dilakukan saat yang bersangkutan sedang bertransaksi dan sesaat setelah transaksi, dengan dilengkapi alat bukti.

“Banyak itu biasanya (alat bukti). Makanya biasanya sekaligus dilakukan penggeledahan karena di situ ada alat bukti itu,” ungkapnya.

Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri tetap kukuh bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap Ade Yasin sudah sesuai prosedur operasi tangkap tangan.

Baca Juga  Siang Hari, Jakarta Diprediksi Diguyur Hujan

“Jadi jangan diartikan secara letterlijk (harfiah, red) bahwa tangkap tangan itu ketika dia terima uang lalu ditangkap, itu lah tangkap tangan, itu terlalu sempit makna seperti itu,” ucapnya.

Ali Fikri menambahkan, kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap Bupati Bogor Nonaktif Ade Yasin merupakan rangkaian kegiatan penangkapan.

Mulai dari beberapa pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor hingga beberapa pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat.

“Jadi ditangkap di tempat A, di tempat B, di tempat C, dalam satu rangkaian waktu yang tidak terpisahkan. Sama kejadian ini kan demikian. Ada yang ditangkap di Bandung, ada yang ditangkap di Cibinong, alam satu rangkaian waktu yang sama,” jelas Ali Fikri.

Sebelumnya, Kuasa Hukum Ade Yasin, Roynald Pasaribu menegaskan bahwa penangkapan kliennya oleh KPK bukan merupakan operasi tangkap tangan, melainkan ‘operasi tangkap tidur’.

“Persidangan ini dilatarbelakangi peristiwa tangkap tidur ya. Pada hari ini pun setelah pembacaan dilakukan jaksa penuntut umum KPK tidak ada disebutkan masalah operasi tangkap tangan tersebut,” ungkap Roynal kepada Metropolitan.id usai sidang di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung, Rabu (13/7).

Baca Juga  HMI Peduli Korban Bencana Longsor di Bogor, Berikan Bantuan sampai Ingatkan Bencana Masih Menghantui

Menurutnya, saat penangkapan pada 27 April 2022 dini hari, Ade Yasin dijemput petugas KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi atas penangkapan beberapa pegawai Pemkab Bogor dan BPK, tanpa dilengkapi alat bukti yang merujuk atas perintah Ade Yasin.

“Sampai sekarang KPK tidak punya bukti rekaman atau apapun bahwa anak buahnya menyuap atas perintah Bu Ade Yasin. Itu hanya berupa keterangan dari tersangka lain,” tuturnya.

Ia juga mengaku heran karena KPK melakukan penjemputan Ade Yasin sebagai saksi pada dini hari sekitar pukul 03.00 WIB.

“Kalau memang mau meminta keterangan kenapa tidak dilakukan penjemputan di jam normal, atau memanggil Ade Yasin ke KPK kan bisa,” kata Roynald. (ryn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *