Kemenkumham Jabar Komitmen Bersih dari Pungli Menuju Jabar Juara Lahir Batin

by -

METROPOLITAN.id – Satuan Tugas Sapu Bersih Punglutan Liar (Satgas Saber Pungli) Jawa Barat menggelar sosialisasi pengawasan dalam implementasi pelayanan di bidang hukum dan HAM yang Bersih Pungli menuju Jabar Juara Lahir Batin, Kamis (21/7). Langkah ini dilakukan sebagai upaya Kemenkumham Jabar dalam mencegah praktik pungli.

Sosialisasi digelar di Mason Pine Hotel Kota Baru Parahyangan, Bandung Barat selama dua hari ssjak 21-22 Juli 2022. Sosialisasi ini diikutiĀ  seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Imigrasi se-Jawa Barat.

Dalam Sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jabar, Sudjonggo mengatakan, fenomena pungli menjadi semakin berbahaya ketika dianggap sebagian kalangan sebagai hal yang biasa dan dimaklumi.

“Istilah uang lelah dan uang pelicin menjadi hal yang mulai dianggap biasa, sebagian masyarakat tersebut menjadi permisif terhadap pungutan liar. Berbicara mengenai luas dampaknya, fenomena ini merambah dari birokrasi di kementerian/lembaga sampai ke tingkat RT dan RW. Oleh karena itu pemberantasan pungutan liar merupakan salah satu program prioritas reformasi hukum yang dicanangkan oleh Presiden,” ujar Sudjonggo.

Baca Juga  KPU Jabar Optimis Golput Berkurang Jadi 25 Persen

Ia menjelaskan, sebagai bentuk keseriusan Presiden memberantas pungli, dibentuklah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Perpres tersebut telah memberikan kepercayaan kepada Saber Pungli untuk menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan dan yustisi dalam rangka membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungli.

Menurutnya, Kemenkumham juga telah mengambil langkah nyata dalam upaya pemberantasan pungutan liar dan korupsi. Beberapa kebijakan telah diterbitkan hingga pembentukan Unit Pemberantaan Pungutan Liar dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPP UPG) dam penetapan call center pengaduan pungli yang dapat secara mudah diakses oleh masyarakat.

“Penegakan kebijakan pemberantasan pungutan liar secara konsisten dan berkelanjutan merupakan wujud komitmen Kemenkumham sebagai instansi yang memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat,” ungkapnya.

Baca Juga  Kader Perempuan Pks Siap Maju Di Pilbup 2018

Kanwil Kemenkumham Jabar melalui Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) juga secara intensif melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pungutan liar.

Sebanyak 4 satuan kerja berpredikat WBBM dan 14 satuan kerja berpredikat WBK dari 52 satuan kerja. Angka tersebut akan terus bertambah seiring dengan semakin menguatnya komitmen Kemenkumham dalam melakukan pembangunan zona integritas, khususnya menerapkan sistem pencegahan dan pemberantasan pungli yang lebih baik.

“Saya harap melalui sosialisasi ini, program pemberantasan pungli pada Kanwil Kemenkumham Jawa Barat dapat semakin optimal dan berkelanjutan,” harap Sudjonggo.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Jawa Barat, Nurcholis menjelaskan, peran serta masyarakat sangatlah besar untuk tidak menjadi bagian dari pungli.

Baca Juga  Hari Ini Bogor Berpotensi Hujan yang Disertai Angin Kencang

Selain itu, integritas dari petugas yang dibarengi dengan inovasi teknologi informasi memilimalisasi bersentuhannya pihak yang berkepentingan.

“Satgas ini bekerja pada sentra pelayan publik yang kadarnya ringan, tetapi dalam tugasnya satgas ini bertugas menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk ditindaklanjuti. Semoga kegiatan ini bisa menciptakan Pelayanan Hukum dan HAM yang efektif dan efisien di jajaran Kanwil Kemenkumham Jawa Barat,” tandasnya. (*/fin)

Leave a Reply

Your email address will not be published.