Ketua DPRD Minta Pengusaha yang Punya Rekam Jejak Buruk Diblacklist dari Kabupaten Bogor

by -
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto

METTOPOLITAN.id – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto meminta agar pengusaha atau perusahaan kontruksi yang mempunyai rekam jejak buruk dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bogor, agar tidak kembali dipilih untuk mengerjakan proyek-proyek yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Hal itu seiring dengan pembangunan RSUD Bogor Utara yang hingga saat ini belum bisa beoperasi, meski telah memasuki pertengahan tahun. Padahal dalam perencanaan awal Rumah Sakit Bogor Utara itu selesai pada akhir 2021 dan dapat melayani masyarakat di 2022.

“Semua pelaksanaan itu berdasarkan dengan kajian ada DED (Detail Enginering Desain, red) dan DED itu terukur karena desainnya sudah ada. Kalau pun dikerjakan mereka seharusnya sudah menghitung tahapannya selesai berapa lama,” kata Rudy.

Baca Juga  Awas! Kabupaten Bogor Bakal Diserbu Pelancong saat Nataru

Setelah melihat DED yang sudah dibuat, lanjut Rudy, Pemkab Bogor atau pihak ketiga seharusnya mengukur, berapa lama pekerjaannya lalau bisa selesai pada akhir tahun atau tidak. Sehingga jika tidak selesai pada akhir tahun seharusnya tidak dipaksakan.

Ia meminta agar Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULPBJ) bisa melakukan sortir kepada pengusaha yang mempunyai rekam jejak buruk dan mencari pengusahanya siapa agar diblacklist. Sehingga pengusaha atau perusahaan tersebut tidak mendapatkan pekerjaan lagi.

“Jangan sampai dikemudian hari ada proyek Pemkab Bogor lalu pengusaha itu pakai bendera lain dan mendapatkan pekerjaan lagi yang akhir pekerjaanya akan tertunda lagi,” paparnya.

Bukan hanya RSUD Bogor Utara, Rudy melihat dari beberapa proyek yang ada di Kabupaten Bogor pembangunan kerap tidak tepat waktu. Sehingga ia meminta ULPBJ harus memastikan jika pengusaha yang mempunyai rekam jejak buruk tidak menerima proyek di Kabupaten Bogor.

Baca Juga  IPI Bogor Lukis Panorama Gunung Salak

“Kalau masih tetap menang jangan-jangan ada kongkolikong dengan ULP nya,” tegasnya.

Dengan terlambatnya pembangunan RSUD Bogor Utara ini, menurut Rudy pelayanan masyarakat pun ikut terhambat. Padahal dalam pembangunan RSUD tersebut separuhnya menggunakan APBD Kabupaten Bogor.

“Karena kita tujuannya menganggarkan dapat aspirasi dari masyarakat supaya pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Bogor lebih maksimal lagi. Jangan sampai tujuannya sudah baik tapi salah memilih pihak yang kurang berkompeten yang pada akhirnya kejadiannya seperti ini dan jangan diulang-ulang lagi,” ungkapnya. (mam)

Leave a Reply

Your email address will not be published.