Komisi IV DPR RI Ravindra Minta Adanya Kepastian Kontrak Untuk Penyuluh Pertanian

by -

METROPOLITAN.id – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah melakukan rapat membahas masalah kesejahteraan para penyuluh pertanian.

Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI, Ravindra Airlangga mengatakan, kedepannya diusulkan para penyuluh akan diberikan kepastian berupa kontrak kerja yang mengikat dengan konsep pengangkatan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ravindra menjelaskan, hal tersebut dilakukan untuk mengapresiasi kinerja para penyuluh yang telah berjuang keras di lapangan di tengah pandemi Covid-19.

“Jadi tenaga penyuluh kami ini luar biasa, bahkan dalam kondisi Covid 19. Saat mereka belum mendapatkan masker atau hand sanitizer, para penyuluh pertanian ini tetap melaksanakan tugasnya dengan baik dilapangan. Dimana banyak petugas disektor lain bekerja secara daring tapi mereka harus kelapangan dan mengawasi secara langsung kinerja para petani yang mereka bina, jadi banyak perjuangan mereka yang perlu kami apresiasi,” kata Ravindra di depan ruang rapat Komisi IV DPR RI, Jakarta, Senin (11/7).

Baca Juga  Disperindagkop Temukan Swalayan Cimone Jajakan Produk Kedaluarsa

Kedepan, sambung Ravindra, para penyuluh diupayakan akan mendapatkan kepastian kontrak kerja bersama pemerintah. Dimana, saat ini para penyuluh yang berada di bawah pengawasan Komisi IV DPR RI bekerja secara sukarela.

“Para penyuluh pertanian harus mendapat status yang jelas dan juga kesehatannya lebih terperhatikan,” ucap Ravindra.

Dalam memperjuangkan hak para penyuluh pertanian, Komisi IV DPR RI akan berkordinasi dengan Komisi II agar bisa merekomendasikan ke kementerian terkait demi menindaklanjuti hasil rapat yang dilakukan oleh Komisi IV DPR RI.

Dengan adanya Peraturan Presiden nomor 35 tahun 2022, tentang penguatan tenaga penyuluh. Maka, kata Ravindra, kedepannya bisa dibuat peraturan turunan untuk mengakomodir kepentingan para penyuluh yang sudah mengabdi.

Baca Juga  Sensasi Pemandangan Sunset Suramadu hingga Pesona Gunung Agung Bali

“Jadi ada kombinasi antara hukum legalitas, dan juga mungkin koordinasi, jadi untuk rapat hari ini kami akan koordinasi dengan komisi II, namun karena pertanian adalah mitra kerja komisi IV jadi dibawa kami terlebih dahulu,” pungkasnya. (far/c/eka)

Leave a Reply

Your email address will not be published.