Kuasa Hukum : KPK Bernafsu Jerat Ade Yasin, Padahal Anak Buah Akui Tidak Ada Perintah

by -
Kuasa Hukum Bupati Bogor non aktif Ade Yasin, Dinalara Butar Butar. (Ryan/Metropolitan)

METROPOLITAN.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap sangat bernafsu menjerat Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin dalam perkara dugaan suap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat.

Hal itu diungkapkan Kuasa Hukum Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin, Dinalara Butar-Butar selepas persidangan ketiga dengan agenda tanggapan eksepsi di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, Senin (25/7).

“Dari dakwaan yang tidak cermat dan imajiner ini, patut diduga bahwa KPK sangat nafsu menjerat AY meski Ihsan (anak buahnya) sudah jelas-jelas mengakui tak diperintah oleh AY,” katanya.

Menurutnya, Ihsan Ayatullah yang merupakan Kepala Sub Bidang Kas Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor dalam berita acara pemeriksaan (BAP) sudah mengakui bahwa saat mengumpulkan dan memberikan uang kepada BPK, bukan atas dasar perintah dari Ade Yasin.

Baca Juga  Tidak Ada Bukti Keterlibatan, Ade Yasin Diyakini Masuk Deretan Terdakwa KPK Divonis Bebas

“Ihsan diperiksa berkali-kali oleh KPK. Jelas-jelas menyatakan bahwa dia tidak pernah mendapatkan arahan, tidak pernah diperintah, bahkan tidak pernah melaporkan apa pun,” paparnya.

Dinalara menegaskan, Ihsan dalam BAP lainnya terus terang telah memanfaatkan momentum audit laporan keuangan oleh BPK sebagai ‘ladang bisnis’

“Di BAP Ihsan ternyata dari tahun 2019 bersama dengan Ruli (Kasubag Keuangan Setda Kabupaten Bogor, red), sudah punya niat terencana mengumpulkan uang dari orang-orang atau SKPD,” ujar Dinalara.

Dalam BAP Ihsan, kata dia, tertulis bahwa Ihsan dan Ruli mengumpulkan uang sisa uang dari hasil meminta ke SKPD dan pengusaha untuk ‘pengamanan’ audit BPK.

“Uang tersebut mereka simpan di dalam satu rekening untuk bagi-bagi. Ini membuktikan bahwa mereka sudah mencari keuntungan dari tahun 2019,” paparnya.

Baca Juga  Tunjukan Lokasi Pemerintahan Baru Kota Bogor di Katulampa, Dedie Rachim : Tahun Depan Mulai Buat Desain

Lebih lanjut Dinalara menambahkan, KPK menyeret kliennya ke perkara dugaan suap BPK RI Perwakilan Jawa Barat, tanpa melengkapi alat bukti.

Menurutnya, mengacu pada Pasal 17 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penangkapan terhadap seorang yang diduga melakukan tindak pidana, perlu dilengkapi dengan bukti permulaan yang cukup, yaitu minimal dua alat bukti yang sah.

Sebab, KPK usai penangkapan mengumumkan bahwa penjemputan Ade Yasin sebagai saksi di rumah dinas pada 27 April 2022 sebagai sebuah peristiwa operasi tangkap tangan (OTT).

“JPU tidak menjelaskan dalam dakwaannya apa dua alat bukti yang cukup yang dimiliki KPK sehingga terdakwa harus di-OTT,” kata Dinalara.

Sementara, jaksa KPK, Rony Yusuf menjawab nota keberatan atau eksepsi terdakwa Bupati nonaktif Bogor, Ade Yasin pada perkara dugaan suap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat.

Baca Juga  Apa Benar Modric Sempat Meyakinkan Rakitic untuk Pindah ke Real Madrid?

“Intinya tanggapan kita menolak eksepsi dari kuasa hukum terdakwa, Karena sudah masuk pokok perkara. Bahwa ada juga eksepsi yang masuk ke ranah pra-pradilan,” ungkap Rony usai sidang di Pengadilan Negeri Bandung Tipikor, Jawa Barat, Senin.

Menurutnya, tanggapan atas nota keberatan atau eksepsi terdakwa yang ia bacakan menjelaskan bahwa apa yang disampaikan terdakwa.

Ia menganggap eksepsi yang dibacakan telah masuk ke pokok perkara dan masuk ke materi praperadilan.

“Bahwa kalau sudah ini, sudah masuk ke materi dakwaan. Karena eksepsi itu kan hanya mengenai pasal 156 KUHP, tidak masuk ke ranah persidangan,” pungkas Rony. (ryn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *