Minim Sekolah Negeri Jadi Penghambat Meningkatnya RLS di Kabupaten Bogor

by -
Ilustrasi

METROPOLITAN.id – Persoalan di dunia pendidikan rupanya tak kunjung usai. Ya, seperti di Kabupaten Bogor, dimana angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masyarakatnya masih sangat rendah. Lambatnya laju RLS disebabkan jumlah infrastruktur sekolah yang sangat terbatas.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Teguh Widodo, menyebut salah satu penyebab lambatnya peningkatan RLS masyarakat, adalah minimnya sekolah negeri.

“Kalau kita lihat, jumlah sekolah SMP negeri khususnya, itu sangat kurang. Maka tidak heran angka lama sekolah rendah, kita kalah jauh dengan daerah lain,” kata Teguh.

RLS di Kabupaten Bogor sendiri saat ini berada di angka 8,31 tahun yang artinya setara dengan kelas 2 SMP. Angka tersebut masih di bawah skala nasional yakni 8,54 tahun. Teguh menilai jika kurangnya jumlah sekolah negeri itu menjadi hal yang memberatkan bagi para orang tua siswa yang berada dalam kondisi ekonomi tidak mampu.

Baca Juga  Wabup Prediksi SiLPA di Kabupaten Bogor Mencapai Rp700 Miliar

Akibatnya, tak sedikit orang tua siswa harus putar otak, mencari tambahan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sekolah anaknya jika tidak diterima dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

“Kalau orang-orang perumahan mungkin aman ya, bisa menyekolahkan anaknya ke swasta. Nah kalau orang yang di perkampungan, itu agak prihatin. Maka harus diberikan akses untuk mereka,” paparnya.

Politisi PKS ini menyebutkan, kondisi ekonomi dengan ketersediaan sarana pendidikan yang disiapkan pemerintah berada dalam satu garis lurus.

Sehingga, proses PPDB yang melalui beberapa jalur mulai dari zonasi, prestasi, afirmasi hingga perpindahan tugas orang tua perlu juga mempertimbangkan kondisi tersebut.

Dampak daripada itu, Teguh mengaku tak jarang mendapatkan aduan dari masyarakat akan adanya permainan dalam PPDB yang makin mengasingkan masyarakat ekonomi rendah dari pendidikan yang layak.

Baca Juga  Ingat! Harus Ada Petugas yang Mengawasi PTM

“Ini menunjukan bahwa pemerintah belum menyediakan sekolah yang layak sampai ke kampung-kampung, walaupun anggaran pendidikan kita juga tinggi, sudah di atas 26 persen, namun itu total, untuk meubeler, membangun RKB (ruang kelas baru) dan paling besar di seputar gaji pengajar,” kata Teguh.

Namun Teguh mengakui pembangunan sekolah tidak semudah membalikan telapak tangan. Kendala yang paling utama adalah ketersediaan lahan.

Dia pun menyarankan agar pemda dapat memanfaatkan dan memaksimalkan lahan Prasaran, Sarana dan Utilitas (PSU) dari para pengembang untuk pembangunan sekolah.

“Untuk itu BPKAD (Badan Pengelola Aset Daerah, Dinas Pendidikan dan instansi terkait -harus duduk bersama membahas sarana tersebut,” ungkapnya. (mam)

Baca Juga  PAC PDI-P Sepakat Simbol Partai Maju Di Pilbup 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.