Muncul Kode ‘Duren Muruluk Asak’, Kuasa Hukum Ade Yasin Sebut Ihsan Cari Untung

by -
Terlihat Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin saat mengikuti sidang kedua kasus dugaan suap secara daring, dalam persidangan di PN Tipikor Bandung, Rabu (20/7). (Ryan/Metropolitan)

METROPOLITAN.id – Kuasa Hukum Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin, Dinalara Butar Butar menyebutkan bahwa Ihsan Ayatullah memanfaatkan momentum audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat sebagai ‘ladang bisnis’.

“Di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ihsan, ternyata dari tahun 2019 bersama dengan Ruli, yakni Kasubag Keuangan Setda Kabupaten Bogor, sudah punya niat terencana mengumpulkan uang dari orang-orang atau SKPD,” kata Dinalara kepada wartawan di Cibinong, Kamis (21/7).

Diketahui, Ihsan Ayatullah merupakan Kepala Sub Bidang Kas Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor.

Ia kini berstatus terdakwa pemberian uang kepada pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat.

Dinalara menyebutkan bahwa dalam BAP Ihsan, tertulis Ihsan dan Ruli mengumpulkan uang sisa uang dari hasil meminta ke SKPD dan pengusaha untuk ‘pengamanan’ audit BPK.

Baca Juga  Kejari Kabupaten Bogor Bakal Jemput Paksa Sumardi Jika Masih Mangkir saat Dipanggil

“Uang tersebut mereka simpan di dalam satu rekening untuk bagi-bagi. Ini membuktikan bahwa mereka sudah mencari keuntungan dari tahun 2019,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, keterangan BAP Ihsan itu diperkuat dengan adanya sadapan KPK mengenai percakapan antara Ihsan dan Ruli pada bulan Maret 2022.

Saat itu, Ruli berkata kepada Ihsan menggunakan Bahasa Sunda, yakni ‘duren muruluk asak’, yang artinya adalah durian terkumpul matang.

Alhasil, uang yang dihimpun oleh Ihsan mencapai Rp1,9 miliar.

Tapi hingga kini, kata dia, KPK tidak mengungkap berapa nominal uang yang diterima pegawai BPK.

Dinalara menduga nominal tersebut sengaja tak diungkap KPK karena khawatir diketahui mengenai adanya selisih.

Baca Juga  Kesan Pertama di Laga Pembuka

Ia mengatakan, sejak penjemputan Ade Yasin sebagai saksi di kediamannya oleh KPK pada 27 April 2022 dini hari, hingga kini tidak ada alat bukti apa pun yang menyatakan Ade Yasin memerintahkan Ihsan untuk mengumpulkan uang dari berbagai pihak.

“Bahkan Ihsan sendiri pun dalam BAP (berita acara pemeriksaan) mengakuinya bahwa Ade Yasin tidak memerintahkannya,” kata Dinalara.

Sidang terdakwa Ade Yasin di perkara suap BPK sudah memasuki agenda pembacaan nota keberatan atau eksepsi oleh kuasa hukum terdakwa di Pengadilan Negeri Bandung Tipikor pada Rabu (20/7) lalu.

Sidang selanjutnya dijadwalkan Senin, 25 Juli 2022 dengan agenda penyampaian replik atau jawaban balasan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK atas eksepsi dari terdakwa Ade Yasin.

Baca Juga  Oknum Aparat Diduga Palsukan Tandatangan Warga

Salah satu JPU KPK, Roni Yusuf saat ditemui usai sidang pembacaan eksepsi, menyebutkan bahwa akan menanggapi nota keberatan dari terdakwa Ade Yasin.

“Terkait dengan ekspesi itu, kami akan bahas dalam tanggapan eksepsi dan akan diuraikan lagi terkait dengan poin-poin yang terkait dengan ekspesi terdakwa,” ujar Roni Yusuf.

Ia menjelaskan isi dakwaan yang intinya arahan Ade Yasin kepada Ihsan Ayatullah, yaitu agar Kabupaten Bogor mendapatkan WTP.

“Dalam dakwaan sudah diuraikan bahwa Ade Yasin diarahkan kepada Ihsan Ayatullah untuk mengkondisikan agar bisa WTP. Makannya Ihsan atas arahan Bupati tersebut bisa meminta uang kepada SKPD dan kontraktor untuk memenuhi keinginan dari BPK tersebut,” tuntasnya. (ryn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.