Pemkab Bogor Punya Tenggat Waktu 18 Bulan Untuk Bereskan Draf Revisi Perda RTRW

by -
Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bogor, Suryanto

METROPOLITAN.id – Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor saat ini masih membahas draf Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang bakal direvisi oleh DPRD.

Pembahasan RTRW tersebut rupanya bukan hanya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, tetapi melibatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dan pemerintah pusat. Sebab Pemkab Bogor perlu mengakomodir kepentingan Pemprov atau pemerintah pusat dalam revisi perda RTRW tersebut.

“Kita masih sedang melakukan pembahasan dengan pemprov dan pusat. Karena dalam setiap pembahasan RTRW ini persoalannya sangat kompleks dan kita juga dituntut untuk mengakomodir kepentingan pemerintah pusat dan pemprov,” kata Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor Suryanto Putra.

Dalam pembahasan RTRW tersebut, ia mengungkapkan ada sejumlah pembahasan yang krusial diantaranya kaitan Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Barat dan Bogor Timur. Lantaran banyak usulan untuk masing-masing DOB yang hingga saat ini belum ditetapkan.

Baca Juga  Serba Naik di Zaman Paceklik

Begitu juga dengan wacana sejumlah pembangunan infrastruktur oleh pemerintah pusat yang saat ini sedang disesuaikan oleh Pemkab Bogor ke dalam RTRW.

“Karena sinkronisasi yang dilakukan itu mulai dari pusat lalu ke provinsi dan ke daerah. Jadi revisinya memakan waktu yang cukup lama juga,” kata dia.

Bappedalitbang juga diberikan waktu 18 bulan untuk melakulan revisi tersebut. Sehingga, lanjut Suryanto, usulan revisi perda RTRW akan selalu masuk ke dalam Program Pembentukan Perda (Propemperda) di DPRD.

“Sampai draf ini selesai baru kita akan ajukan ke DPRD. Karena RTRW ini hanya lima tahun sekali di revisinya dan persoalannya pun banyak,” paparnya.

Selain pembahasan RTRW, Suryanto menyebutkan saat ini Pemkab Bogor tengah membahas Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kecamatan Cijeruk dan Cigombong. Sehingga ketika pembahasan RTRW selesai beberapa kecamatan telah memiliki RDTR.

Baca Juga  Pencairan Samisade Bakal Dibagi Dua Tahap, Pemkab Bogor Optmis Serapan Anggaran Maksimal

“Kalau RDTR bisa melalui perbup (peraturan bupati, red) sehingga tidak perlu dibahas oleh dewan. Jadi pembuatannya akan lebih cepat juga kalau RDTR,” ungkapnya. (mam)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *