Pemkab Bogor Targetkan 2024 Seluruh SD dan SMP Negeri Sudah Terapkan Kurikulum Merdeka

by -
Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan

METROPOLITAN.id – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor menargetkan pada 2024 seluruh Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dapat menerapkan Kurikulum Merdeka secara merata.

“Hari ini kita sekaligus melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah, serta menyampaikan komitmen dari para pengajar untuk ikut mengsukseskan kurikulum merdeka ini. Karena kedepan saya ingin seluruh SD dan SMP dibawah Disdik dapat menjalankan kurikulum merdeka,” kata Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan.

Untuk saat ini di Kabupaten Bogor, dari sekitar 1.500 SD Negeri setidaknya ada 32 sekolah yang telah menerapkan kurikulum merdeka. Sedangkan untuk tingkat SMP dari 88 sekolahada 38 yang sudah menerapkan.

“Sisanya harus segera diselesaikan karena selain sekolah, saat ini baru 250 guru juga yang sudah aktif menerapkan kurikulum ini,” papar Iwan.

Baca Juga  Catat! Ini 8 Kebiasaan yang Bisa Membuat Rambut Rontok

Dalam kurikulum merdeka ini, lanjut Iwan, lebih adil bagi guru maupun para siswa dari kegiatan belajar mengajar. Apalagi kebijakan ini merupakan pemikiran menteri pendidikan langsung, dengan harapan kurikulum ini bisa memperlihatkan karakteristik para siswa.

“Dari yang saya tangkap tadi, ini kurikulum yang tidak ribeta sangat adil bagi gurunya dan siswanya. Mudah-mudahan ini bisa segera diterapkan diseluruh sekolah di Kabupaten Bogor,” kata Iwan.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus melakukan sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah (pemda) dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Sinergi dan kolaborasi juga dilakukan dalam memanfaatkan platform Merdeka Mengajar di satuan pendidikan pada tahun ajaran baru.

Baca Juga  Genap 200 Tahun , Tugu Rafflesia Jadi Ikon Baru Krb

“Dengan adanya sinergi yang baik antara pusat dan daerah ini, harapannya masyarakat mendapat pemahaman utuh tentang Kurikulum Merdeka untuk mencegah miskonsepsi,” jelas Direktur Guru Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, Rachmadi Widdiharto.

Dia mengatakan, pihaknya ingin membangun sinergi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah, agar tidak terjadi miskonsepsi tentang Kurikulum Merdeka. Lewat itu pula, pihaknya hendak mendorong guru untuk terus belajar dan berbagi melalui Platform Merdeka Mengajar.

Pertemuan dengan pimpinan daerah, kata Rachmadi, bertujuan untuk mengajak bersama pemda meninjau pelaksanaan implementasi Kurikulum Merdeka tahap awal di satuan pendidikan. Melalui implementasi Kurikulum Merdeka, Kemendikbudristek ingin memulihkan pembelajaran sekaligus mencetak Profil Pelajar Pancasila.

Baca Juga  Tuntaskan Infastruktur Desa

“Kurikulum Merdeka dilakukan dalam rangka memulihkan pembelajaran melalui pembelajaran bermakna, menyenangkan, dan relevan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan tahap perkembangan murid,” ungkapnya. (mam)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *