Pulihkan Lokasi Bencana, Pemkab Bogor Salurkan Bantuan Uangsewa dan Rehab Rumah Rusak

by -

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Bogor secara terpadu dan berkolaborasi bahu-membahu melakukan tanggap kedaruratan bencana.

Saat ini korban bencana alam ta­nah longsor dan banjir bandang di dua wilayah, yakni Kecamatan Pami­jahan dan Leuwiliang, berangsur-angsur pulih. Kehidupan masyara­kat kini mulai kembali normal.

Akses jalan yang terisolasi kini sudah terbuka kembali. Jembatan yang putus sudah bisa di­lalui masyarakat, rehabilitasi 177 rumah rusak sedang, berat dan ringan pun mulai dikerjakan, bantuan sewa rumah sudah diberikan kepada 90 Kepala Keluarga (KK) dan relokasi mandiri terhadap 91 KK juga tengah dilakukan melalui bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat.

Adapun realisasi penanganan korban bencana banjir, longsor dan angin kencang dilakukan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP). Antara lain, rehabili­tasi 177 unit rumah rusak ringan, sedang dan berat. Kemudian relokasi mandiri se­banyak 91 unit, dengan anggaran bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat dan ban­tuan keuangan sewa rumah bagi 90 KK.

“Pendataan ini sudah selesai dan terma­suk penyaluran bantuan, seperti bantuan rehabilitasi rumah rusak ringan, sedang, berat. Bantuan sewa rumah sudah kita salurkan dua hari sebelum masa tanggap daru­rat berakhir, yakni pada 20 Juli 2022. Semua sudah kita berikan. Namun untuk bantuan relo­kasi mandiri memang masih dalam proses dan sudah kita mintakan bantuan keuangannya dari Provinsi Jabar,” terang Kepala Bidang Peruma­han DPKPP, Dede Armansyah.

Target relokasi mandiri rencananya dilaku­kan enam bulan atau selesai pada Desember 2022, sehingga rumah bisa mereka huni. “Selama menunggu relokasi selesai, kita akan berikan uang sewa rumah enam bulan sebesar Rp500.000 per bulan. Sedangkan untuk ma­syarakat yang rumahnya sedang direhabilitasi akan diberikan uang sewa dua bulan sebesar Rp500.000 per bulan,” tegas Dede.

Kabid Perumahan DPKPP Kabupaten Bogor juga menjelaskan, rehabilitasi rumah rusak ringan, sedang dan berat mulai dilaksanakan di Desa Gunungpicung, Kecamatan Pamijahan.

Baca Juga  Perusahaan Perusak Lingkungan Belum Tersentuh Maksimal, Pemkab Bogor Harus Progresif

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 105 Ta­hun 2001 tentang tata cara penatausahaan dan pelaporan belanja tidak terduga, penanganan bencana kali ini semakin cepat baik dari sisi penanganan di lapangan, regulasi hingga skema pendanaannya.

“Proses rehabilitasi rumah rusak ringan, se­dang dan berat sudah kita lakukan sejak 4 Juli. Rehabilitasi rumah bisa langsung dilaksanakan. Komisi III DPRD juga sangat apresiasi kinerja Pemkab Bogor dalam penanganan kedaruratan bencana ini. Kita dianggap sudah semakin siap, dari sisi action di lapangan sudah sinergi, dari sisi regulasi dan skema pendanaan kita semua sudah siap, tidak bingung, karena sudah ada pos pendanaan dari BTT,” terangnya.

Dalam hal ini, penyaluran dana uang sewa me­lalui kelompok masyarakat (Pokmas) dibentuk berdasarkan keputusan kepala desa dan sekre­taris desa bertugas sebagai bendahara.

Subkoordinator Teknik Jalan dan Jembatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor, Asep Priana Afriadi, menjelas­kan, kini akses jalan di dua wilayah, yaitu Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan dan Dewa Purasari, Kecamatan Leuwiliang, yang sempat terisolasi akibat tertutup material longsor kini sudah bisa diakses masyarakat.

Tanggap darurat yang pertama dilakukan adalah pembersihan material di dua wilayah tersebut. “Pembersihan material sudah kita laku­kan sejak 24 Juni 2022, turun bersama Tim TRC BPBD, tim kecamatan, desa kita juga dibantu UPT jembatan, UPT peralatan dan perbengkelan dan CSR dari beberapa perusahaan dengan menurunkan alat-alat berat. Sehingga evakuasi warga dan pengiriman logistik bisa berjalan lancar,” ujarnya. “Pembersihan material longsor kita lakukan di 54 titik longsor besar dan kecil wilayah Kecamatan Pamijahan dan Leuwiliang. Alhamdulillah kini sudah terbuka semua akses jalannya,” jelasnya.

Tak hanya perbaikan infrastruktur jalan, Pemer­intah Kabupaten (Pemkab) Bogor juga berhasil memperbaiki jembatan Cibagoang Desa Purasa­ri, Kecamatan Leuwiliang yang terputus terbawa arus akibat diterjang banjir bandang. Perbaikan dilakukan dengan memasang jembatan darurat jenis bailey. “Jembatan ini sudah kita buka. Se­jak Rabu (6/7) sudah diumumkan kalau jembatan sudah bisa diakses,” jelasnya.

Baca Juga  Optimalkan CSR Keolahragaan Iwan Setiawan Minta Dispora Undang Pengusaha

Secara keseluruhan 80 persen semua jalan su­dah terhubung dan akses jalan sudah terbuka. Tatanan masyarakat antarwilayah, akses jalan dari wilayah desa dan kecamatan sudah tidak ada yang terisolasi. “20 persennya kita di pen­guatan jalan dan perapian jalan untuk memberi­kan infrastruktur yang aman bagi masyarakat,” tegas Asep.

Pemkab Bogor juga melakukan penguatan badan-badan jalan, seperti turap setinggi 6 meter, perapian jalan dan jembatan, terutama di dua titik. Yakni Km 21 Jalan Leuwiliang-Pasiripis- Cigarehong sepanjang 50-70 meter, dengan memakai bronjong dan croos drainase untuk memperkuat lereng dan perapian jalan dan jem­batan Cibagoang.

Adanya perpanjangan tanggap darurat ben­cana dari 6-20 Juli 2022 ke depan sangat mem­bantu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, dalam hal ini DPUPR untuk mengejar progres perkuatan jalan di Km 21 Jalan Leuwiliang-Pasi­ripis- Cigarehong dan perapian Jalan Cibagoak.

Setelah bencana melanda, Pemkab Bogor langsung meninjau lokasi kejadian dan menga­dakan rapat koordinasi dengan camat Leuwil­iang dan camat Pamijahan serta kepala desa.

Sehari sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin, menerima ara­han Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, saat mengunjungi korban bencana di Desa Purasari, Leuwiliang, Ahad (26/6).

Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan, mengatakan, rapat kali ini untuk mensinergikan dengan se­luruh tim lapangan dan berkoordinasi dengan dinas, kecamatan dan desa. Mulai dari penanga­nan kebutuhan dasar, infrastruktur, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sembako, penyediaan sanitasi dan air bersih, kemudian perbaikan rumah rusak ringan, sedang dan berat, relokasi, bantuan sewa rumah hingga trauma healing dan lain sebagainya.

“Siapa berbuat apa, jangka panjang, pendek dan menengah. Melalui rapat ini juga kita bagi tugas, sesuai tugas dan kewenangannya siapa berbuat apa,” ungkap Iwan Setiawan.

Iwan Setiawan juga meminta seluruh tim melakukan penanganan pascabencana secara ekstra, sehingga jangka pendek dan menen­gah dapat terpenuhi. “Sisir semua kebutuhan masyarakat, kita harus ekstra dalam melakukan penanganan pascabencana ini,” tegasnya.

Baca Juga  Liga I Dihelat di Stadion Pakansari, Ade Yasin: Suporter Jangan Nobar Dulu

Tak hanya itu, ia juga mengimbau masyarakat terus meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca akhir-akhir ini. “Saya mengimbau kita semua terus meningkatkan kewaspadaan serta selalu memperhatikan peringatan dini mengenai cuaca dari BMKG,” imbau Iwan.

Bencana alam yang melanda Kabupaten Bogor, menurut Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, adalah permasalahan bersama. BANTUAN Pemkab Bogor menerima bantuan langsung tu­nai dari BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) Pusat yang diperuntukkan bagi korban bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di Keca­matan Leuwiliang dan Pamijahan. Bantuan diteri­ma langsung Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan di Ruang Rapat Wakil Bupati Bogor, Selasa (5/7).

Iwan Setiawan mengatakan, bantuan yang diberikan BPKH sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pasca­bencana alam longsor dan banjir bandang di Kecamatan Leuwiliang dan Pamijahan, karena pascabencana masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, mulai dari kebutuhan dasar, in­frastruktur dan lainnya.

“Kita sangat menunggu bantuan dari dona­tur dan relawan, tentunya apa yang dilakukan BPKH sangat bermanfaat dalam membantu ma­syarakat di Kabupaten Bogor,” tuturnya.

Tidak hanya sandang pangan, Pemkab Bogor melalui dinsos terkait juga memenuhi korban bencana alam dengan memberikan pendamp­ingan psikososial dan trauma healing oleh Tim Tagana Trauma Healing dan Tim LK3 Graha Pan­cakarsa. Kemudian penyediaan dapur umum, pendirian tenda pengungsi dan masif melaku­kan koordinasi dengan Dinas Sosial Jawa Barat & Kementerian Sosial.

Pendistribusian Logistik APBD (sandang dan sembako) terdiri dari beras 5 kg 500 pcs, abon sapi 250 pak, kornet 250 kaleng, minyak gore­ng 250 pcs, gula pasir 250 pcs, biskuit 500 dus, sarden 250 kaleng, biskuit bayi 150 dus, selimut 300 pcs dan handuk 350 pcs. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published.