Sudah Inkrah Setahun tapi Nggak Digubris, Kuasa Hukum Masjid Imam Ahmad bin Hambal Desak Wali Kota Bogor Jalankan Putusan PTUN

by -
Kuasa Hukum Yayasan pendidikan Islam Ahmad bin Hambal Herly Hermawan. (Dok. Metropolitan)

METROPOLITAN.id – Yayasan Pendidikan Islam Masjid Imam Ahmad bin Hambal (MIAH) menyesalkan Wali Kota Bogor Bima Arya yang tak kunjung melaksanakan perintah putusan inkrah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.

Di mana putusan nomor 32/PEN.EKS/2018/PTUN-Bandung dan nomor 150/PEN/.Eks/2018/PTUN Bandung tertanggal 22 April 2021 itu, berisi pencabutan pembekuan dan pembatalan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Masjid Imam Ahmad bin Hambal (MIAH).

“Sudah lebih dari setahun, wali kota belum menjalankan keputusan tersebut. Malah pada 29 Juni lalu, ada surat yang turun bahwa putusan belum bisa dijalankan karena beberapa hal,” kata Kuasa Hukum Yayasan pendidikan Islam Masjid Imam Ahmad bin Hambal Herly Hermawan saat ditemui Metropolitan.id, Rabu (27/7).

Baca Juga  Komisi IV DPR RI Ravindra Minta Adanya Kepastian Kontrak Untuk Penyuluh Pertanian

Alasan dari Pemkot Bogor, sambung dia, produk regulasi yang ada harus mengikuti aturan baru tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan juga ada perubahan siteplan dalam pembangunan.

Padahal, kata Herly, terkait PBG, ada surat edaran 4 menteri bahwa jika ada putusan pengadilan diatas aturan tersebut, maka kebijakan itu tidak berlaku.

“Itu sudah inkrah, tidak ada alasan putusan hukum tidak dilaksanakan. Kedua, kami tidak pernah mengajukan (perubahan) siteplan, jadi dari mana statmen bahwa kami merubah siteplan?” tukasnya.

Akhirnya setelah wali kota melayangkan dua kali surat pada 29 Juni dan 14 Juli 2022 tentang penghentian pembangunan keseluruhan sementara, pada 14 Juli 2022 Kasatpol PP beredar surat penghentian seluruhnya pembagunan sementara.

Baca Juga  JPO di Bogor Kumuh, Malah Jadi 'Sarang' Spanduk Parpol

“Padahal di isinya nggak ada tentang memerintahkan. Selain itu, kami belum pernah secara formal menerima surat itu, dari wali kota yang ditandatangani oleh plh wali kota. Kan aneh, di luaran sudah ada, kita yang nggak terima,” ujarnya.

Selain itu, kata Herly, surat itu disebut tanpa dasar hukum yang jelas.

“Kesalahan kita dimana? Adanya kan ancaman.
Ini kan apabila ada perda yang dilanggar, tapi perda mana yang kita langgar? Padahal yang terjadi, putusan PTUN tidak dijalankannya oleh wali kota,” imbuhnya.

Atas dasar itu, pihaknya melayangkan somasi kepada Kasatpol PP per 21 Juli lalu.

Ia menjelaskan, intinya hal ini adalah persoalan hukum antara yayasan Pendidikan Islam Masjid Ahmad bin Hambal dengan wali Kota Bogor terkait putusan PTUN.

Baca Juga  Perbaikan Tujuh Ruas Jalan di Kota Bogor Telan Biaya Rp15 M

Sebab jika dibenturkan dengan perbedaan pemahaman, ia menyebut bahwa putusan PTUN didalamnya sudah membahas hal tersebut.

“Saya nggak tahu. Yang jelas, bunyi PTUN harus dijalankan. Kan salah satu bahasan sebelum turun putusan itu kan soal perbedaan itu. Artinya ketika sudah ada putusan PTUN, berarti tidak ada masalah,” tandas Herly.

Ia menyebut bahwa persoalan ini dibawa ke arah konflik sosial. Padahal yang terjadi adalah konflik hukum antara yayasan dengan wali kota.

“Intinya begitu, wali kota belum juga menjalankan putusan PTUN,” tegasnya. (ryn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.