Sudah Lulus Tes PPPK Tapi Gaji Masih Honor, 3.039 Guru Honorer ’Digantung’

by -

METROPOLITAN – Lulus menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) nyatanya tidak membuat nasib ribuan guru honorer di Kabupaten Bogor sejahtera. Statusnya hingga kini masih ‘digantung’ Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Tak ingin berlarut-larut, perwakilan dari 3.039 guru honorer mempertanyakan kejelasan nasibnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor. Sebab, mereka tak kunjung diangkat menjadi PPPK meski sudah lulus tes PPPK pada 2021.

”Karena secara aturan, mereka sudah melalui tahapnya, sudah dianggap lulus. Tinggal pemda saja mengalokasikan dana, sesuai kuota yang lulus atau tidak,” ungkap Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Ruhyat Sujana usai menerima audiensi perwakilan guru honor di gedung DPRD, Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu (6/7).

Ia mengaku akan menindaklanjuti aspirasi tersebut kepada Pemkab Bogor dengan bersurat melalui Dinas Pendidikan (Disdik), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Baca Juga  Para Honorer Tua Ini Tak Dapat Uang Pensiunan

Ia menjelaskan ke-3.039 guru honorer tersebut belum diangkat menjadi PPPK karena keterbatasan kuota formasi yang ditetapkan Pemkab Bogor berdasar rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Karena itu, Ruhyat mendorong Pemkab Bogor kembali membuka formasi PPPK pada 2022, sehingga guru honor yang sudah lulus tes pada 2021 bisa diangkat menjadi PPPK.

”Bertahap saja (pengangkatannya, red), agar saat mengajukan kuota (ke KemenPAN-RB, red) sesuai dengan anggaran yang ada atau kemampuan daerah,” ujar politikus Partai Demokrat itu.

Ribuan guru honorer berjuang untuk kesejahteraan mereka. Pengangkatan guru honorer menjadi PPPK dinanti para guru yang saat ini penghasilannya masih jauh dari kata laik.

Baca Juga  Duit Rp5,7 M Dipakai Foya-foya Bareng PSK

Soal nasib kejelasan guru honorer ini, Kepala BKPSDM Kabupaten Bogor Irwan Purnawan mengaku sedang menunggu kajian antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan Disdik untuk menghitung kemampuan anggaran dalam mengangkat kembali PPPK.

”BPKAD dan Disdik sedang menghitung kemampuan anggaran. Nanti BKPSDM tinggal menindaklanjuti,” terang Irwan.

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKPSDM Kabupaten Bogor Nia Kusmardini mengaku pihaknya juga sedang menunggu rekomendasi dari KemenPAN-RB untuk jumlah kuota formasi PPPK tahun ini. Guru honor yang telah lulus tes tahun lalu bisa kembali mengikuti seleksi tahun ini tanpa harus melalui tes.

”Sebanyak 3.039 guru yang sudah lulus ini menjadi prioritas untuk mengisi formasi PPPK, terlebih guru K2 (kategori dua). Tapi kuota formasinya belum ditetapkan,” papar Nia Kusmardini.

Baca Juga  Cari Solusi Nasib Ribuan Honorer di Bogor yang Terancam Nganggur, DPRD-Pemkot Dibikin Putar Otak

Pemkab Bogor sudah dua kali mengangkat pegawai honor menjadi PPPK. Pada 2019 sebanyak 2.439 orang dan 2021 1.423 orang.

Namun, pengangkatan PPPK menjadi beban Pemkab Bogor karena pembayaran gajinya dibiayai melalui anggaran daerah. Tahun ini, Pemkab Bogor menganggarkan Rp96 miliar untuk menggaji PPPK. Angka pembiayaannya meningkat dari tahun lalu Rp57 miliar.

Gaji PPPK telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98/2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK. Dengan Perpres itu, gaji PPPK setara dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan penggolongan I hingga XVII. Besaran gaji PPPK, nilai paling rendah yaitu Rp1,7 juta–Rp2,7 juta, dan paling tinggi Rp4,1 juta–Rp6,8 juta. (jp/feb/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *