Wali Kota Cek Dua Proyek yang Jadi Temuan BPK karena Kelebihan Bayar Ratusan Juta, Bima Arya Klaim Semua Sudah Diselesaikan

by -

METROPOLITAN – Wali Kota Bogor, Bima Arya, angkat suara terkait hasil temuan Ba­dan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pe­merintah Daerah (LKPD) Kota Bogor 2021 yang belum diselesaikan hingga tenggat waktu yang sudah ditentukan.

Bima Arya bahkan sampai mengecek langsung kondisi pembangunan proyek yang jadi temuan BPK Jabar itu. Sa­lah satunya ke lokasi pembangu­nan gedung Perpustakaan Daerah Kota Bogor dan Alun- Alun Kota Bogor pada Selasa (26/7). “Kemarin ada temuan dari BPK (terkait) kelebihan pembayaran sudah diselesaikan. Semua sudah diselesaikan oleh pihak ketiga,” kata Bima Arya usai mengunjungi gedung Per­pustakaan Daerah Kota Bogor, Selasa (26/7).

Ia menjelaskan, saat ini pihak ketiga sebagai pelaksana proy­ek pembangunan perpusta­kaan telah menyepakati peng­embalian pembayaran ke Kas Daerah Kota Bogor. “Yang bersangkutan bersedia (me­nyelesaikan, red) sampai akhir tahun. Jadi ada term pembay­arannya, pengembaliannya,” ujarnya.

Baca Juga  Bima Arya Bakal Lantik Dewa Air Baru di Wilayah Paling Bermasalah Soal Air

Saat disinggung apakah akan mendesak untuk melakukan percepatan pembayaran, sua­mi Yane Ardian itu menegaskan bahwa soal ini dikembalikan lagi kepada rekomendasi BPK. “Yang penting (kelebihan bayar, red) itu harus kembali,” terangnya.

Diketahui, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja bersama Inspektorat Kota Bogor mem­bahas tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPD Kota Bogor tahun anggaran 2021, baru-baru ini. Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin.

Dalam rapat itu, Inspektorat menyampaikan rekomendasi dan temuan yang sudah disam­paikan BPK-RI dan harus disam­paikan tindak lanjutnya paling lambat Selasa (19/7).

Pria yang akrab disapa Kang JM itu menerangkan, rekomen­dasi ini sesuai Peraturan Ketua BPK Nomor 2 Tahun 2017 ten­tang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI. “Di Pasal 3 Ayat 3 dinyatakan bahwa tindak lanjut wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 hari setelah laporan hasil pe­meriksaan diterima,” terangnya.

Baca Juga  Bima Arya Berikan Kuliah Umum Tentang Pemberantasan Korupsi

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sendiri menerima re­komendasi LHP BPK RI pada 20 Mei. Namun sayangnya, hingga saat rapat digelar masih terdapat tiga dinas yang belum menindaklanjuti rekomen­dasi BPK. Ketiganya adalah Dinas Arsip dan Perpustakaan (Diarpus), Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperum­kim) dan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor.

“Kita sangat kecewa ada tiga dinas yang belum menyetorkan hasil temuan BPK. Ini harus menjadi atensi khusus agar tindak lanjut rekomendasi BPK bukan sekadar surat instruksi wali kota pada dinas masing-masing, namun disertai upaya penyelesaian atas tindak lanjut dari SKPD atas rekomendasi yang disampaikan BPK RI,” ungkapnya.

Ke depan, ia meminta Inspek­torat Kota Bogor bisa mening­katkan supervisi dan penga­wasan. Mulai dari perenca­naan, pelaksanaan dan peng­awasan program kegiatan di masing-masing SKPD.

Baca Juga  Jelang Akhir Periode, Bima Ngantor di Commuter Line

Bahkan, Kang JM bakal men­dukung penuh pengadaan Sumber Daya Manusia (SDM) jika inspektorat membutuh­kannya. “Jika SDM dirasa kurang, DPRD akan mendu­kung pengadaan SDM guna memaksimalkan tupoksi in­spektorat ke depannya,” tan­dasnya. (rez/eka/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published.