Bapemperda Coret Pembahasan Revisi Perda RTRW di 2022

by -
Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Bogor Aan Triana Al Muharom

METROPOLITAN.id – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Bogor mencoret pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2022.

Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Bogor Aan Triana Al Muharom mengatakan, pihaknya bersama bagian perundang-undangan pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bogor membuat berita acara baru untuk melakukan pembahasan sejumlah raperda. Bahkan dari berita acara terbaru yang dibuatnya, ada beberapa raperda yang tidak masuk pembahasan.

“Pada 2021 kita sudah buat berita untuk pembahasan beberapa propemperda, tapi Pemkab Bogor tidak menepatinya. Jadi kita buat berita acara baru di 2022 ini untuk membahas beberapa perda,” kata dia.

Baca Juga  Polisi Sebut 70 Kelompok Akamsi Jadi Biang Kerok Tawuran di Kota Bogor

“Tidak semua perda dibahas tahun ini seperti usulan pada 2021, karena kita melihat efisiensi waktu juga. Apalagi kalau membahas perda RTRW yang membutuhkan waktu panjang bahkan bisa sampai bulanan atau tahunan,” sambung Aan.

Disisa tahun 2022 ini, Aan menyebutkan ada 11 raperda yang akan dibahas diantaranya tiga perda reguler kaitan anggaran, empat raperda sedang berjalan, lalu ada empat perda lainnya yang merupakan usulan dari Pemkab Bogor dan inisiatif DPRD.

“Kalau perda reguler itu wajib dibahas, sedangkan beberapa perda lainny akan diluncurkan pada 2023. Mengingat waktu yang cukup mepet juga jika dibahas semuanya,” kata Aan.

Sebelumnya, Aan mempertanyakan keseriusan Pemkab Bogor untuk menjalankan roda pemerintahan, sebab pihaknya sudah menunggu Pemkab Bogor sembilan bulan untuk menyerahkan draf raperda yang akan dibahasnya. Namun hingga saat ini tidak ada satupun draf raperda yang disampaikan oleh Pemkab Bogor.

Baca Juga  Geruduk Kantor DPRD, Warga Jampang Tuntut Pemekaran 18 Kecamatan

Padahal, lanjut Aan, jika meninjau berita acara yang telah disepakati oleh DPRD dan Pemkab Bogor pada triwulan pertama yakni bulan Maret 2022 sudah ada sejumlah draf raperda yang diberikan oleh Pemkab Bogor.

“Kita tidak pernah tau yang terjadi di internal eksekutif (Pemkab Bogor,red). Padahal mereka yang mengusulkan Propemperda dan sudah kita paripurnakan di akhir 2021. Dan dari November 2021 sampai hari ini kan sudah hampir sembilan bulan namun faktanya tidak ada satupun raperda yang masuk,” ungkapnya. (mam)

Leave a Reply

Your email address will not be published.