Bawaslu Bogor Buka Posko Pengaduan, Ini Fungsinya

by -

METROPOLITAN.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bogor membuka posko pengaduan masyarakat secara online dan offline.

Posko ini dibuat untuk menerima aduan dan keberatan masyarakat jika namanya terdaftar di partai politik dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Komisi Pemilihan Umum (KPU) padahal tidak merasa menjadi anggota partai.

Masyarakat yang keberatan bisa melapor ke Posko Aduan dengan datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Bogor di Jalan Raya Pondokrajeg No.17, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.

Masyarakat juga bisa melakukan pengaduan secara online dengan mengisi form melalui link https://forms.gle/uEep2U6JHsmtXAqt8.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor, Irvan Firmansyah mengatakan, posko aduan dibuat sebagai bentuk pengawasan terhadap tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik (parpol) )eserta Pemilu 2024.

Baca Juga  Warga Rumpin Murka, Adang Truk Tronton dengan Blokade Jalan

“Sekaligus melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,” ujar Irvan, Senin (15/8).

Untuk itu, ia berharap pejabat pemerintah, ASN, TNI, Polri, penyelenggara pemilu, serta seluruh masyarakat Kabupaten Bogor adapat aktif melakukan pengecekan namanya pada halaman website infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik.

Upaya ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan agar tidak terjadi pencatutan dan pencantuman data diri masyarakat oleh partai politik.

“Kami juga mengimbau partai politik calon peserta Pemilu 2024 agar tidak memasukan pihak yang dilarang menurut aturan perundang-undangan dimasukan sebagai anggota atau pengurus partai politik, seperti TNI, Polri, ASN, kepala desa, penyelenggara pemilu atau pihak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.

Baca Juga  Ciri-ciri Mayat yang Ditemukan Tergeletak di Pinggir Jalan Pajajaran Bogor Tadi Pagi

Selain membuka posko pengaduan, Bawaslu Kabupaten Bogor juga menyampakan surat imbauan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini sekretaris daerah (sekda), Polres Bogor, Kodim, para kepala desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) untuk melakukan pengecekan seluruh jajaran di masing-masing instansi terkait keterdaftaran diri dalam keanggotaan atau kepengurusan partai politik. (fin)

Leave a Reply

Your email address will not be published.