Berjam-jam di Kursi Panas, Hampir Semua Saksi KPK Ringankan Ade Yasin

by -

Lima pejabat teras di Bumi Tegar Beriman diambil sumpahnya di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bandung, Rabu (3/8). Selama berjam-jam, kelimanya harus duduk di kursi panas sebagai saksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan suap yang melilit Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin.

KEPALA Badan Pengelo­laan Keuangan dan Aset Dae­rah (BPKAD) Kabupaten Bogor Teuku Mulya menjadi salah satu dari lima saksi yang dihadirkan jaksa KPK dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap yang melibatkan Bu­pati Bogor nonaktif Ade Yasin di PN Tipikor Bandung, Rabu (3/8).

Ia dihadirkan sebagai saksi keempat setelah Sekretaris BPKAD Kabupaten Bogor Andri Hadian, Kepala Bidang Akuntansi dan Teknologi In­formasi BPKAD Kabupaten Bogor Wiwin Yeti Heryati, dan Subkoordinator Pelaporan Dinas BPKAD Kabupaten Bogor Hany Lesmanawaty, yang diperiksa keterangannya terlebih dulu.

Teuku Mulya mulai mema­parkan keterangannya seba­gai saksi sejak pukul 19:30 WIB dan selesai pukul 20:30 WIB. Dalam keterangannya, Teuku Mulya menyebut mengaku tidak tahu-menahu soal ada­nya pemberian sejumlah uang untuk Badan Pemeriksa Keu­angan (BPK) Republik Indo­nesia (RI) perwakilan Jawa Barat (Jabar).

Ia juga mengaku tidak ada arahan dari Ade Yasin ter­kait pemberian uang suap untuk BPK. Menurutnya, in­struksi yang diberikan Ade Yasin hanya mengingatkan apa yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Men­engah Daerah (RPJMD) Ka­bupaten Bogor.

“Saya waktu dipanggil penyi­dik KPK dengan ketidakta­huan apa-apa, oh ternyata ada pemberian sejumlah uang untuk BPK. Tidak tahu (uang­nya dari siapa, red),” katanya dalam persidangan, Rabu (3/8). Ia baru tahu setelah ada pe­meriksaan oleh KPK.

“(Tahunya, red) Setelah ada pemeriksaan-pemeriksaan oleh penyidik KPK. Betul saya tidak tahu (jumlahnya, red),” tegasnya.

“Instruksi bupati untuk WTP (Wajar Tanpa Pengecualian, red) itu memang sudah ter­tuang di RPJMD. Bu bupati setiap kesempatan pasti meng­ingatkan BPKAD mampu mempertahankan WTP, ka­rena itu tertuang dalam RPJMD kita,” imbuhnya.

Sebelumnya, saksi yang di­hadirkan pertama kali dalam sidang kali ini yakni Andri Hadian, yang dimulai sejak pukul 10:30 WIB. Selama em­pat jam, Andri dicecar sejum­lah pertanyaan. Andri tampak pucat saat keterangannya dibantah tim kuasa hukum Ade Yasin.

Baca Juga  Heboh Makan di Warteg 20 Menit! Ini Kata Bupati Bogor Ade Yasin

Andri Hadian sendiri saat ini sekretaris BPKAD Kabu­paten Bogor. Seketika wajah­nya berubah kemerahan dan kebingungan saat kuasa hukum Ade Yasin, Dinalara Butar Butar, menunjukkan selembar kertas yang mematahkan ke­terangannya.

Saat memberi kesaksian di hadapan majelis hakim, An­dri dalam keterangannya menggambarkan bahwa ada pertemuan pada Maret 2021 antara dirinya dengan empat orang lainnya di Pendopo Bupati, Cibinong. Pertemuan itu tak lain untuk mengondi­sikan temuan BPK RI perwa­kilan Jabar atas Laporan Keu­angan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020.

Empat orang lain tersebut yaitu terdakwa Ade Yasin, terdakwa Ihsan Ayatullah Ka­subid di BPKAD, Ruli Fatur­rahman Kasubag Keuangan Sekretariat Daerah (Setda), dan Feri Syafari Kasubid di BPKAD.

“Saya diajak Pak Ihsan ber­temu Bu Ade (bupati Bogor nonaktif, red), memperkenal­kan saya dan memperkenal­kan Pak Feri baru dilantik (sebagai) kasubid. Pak Ihsan akan menyampaikan bahwa kondisi keuangan tidak bagus,” kata Andri memberi kesaksi­an sesuai Berita Acara Peme­riksaan (BAP).

Dinalara pun membantah keterangan tersebut dengan Surat Keputusan (SK) peng­angkatan Feri sebagai Ka­subid di BPKAD tertanggal 2 Juni 2021.

Bukti tersebut dianggap membantah tuduhan adanya pengondisian LKPD Tahun 2020. Sebab, pemberian Opi­ni WTP oleh BPK RI perwa­kilan Jabar kepada Pemerin­tah Kabupaten (Pemkab) Bogor berlangsung pada 21 Mei 2021.

Andri pun tak bisa mem­beri keterangan lebih lanjut setelah adanya bantahan dari kuasa hukum Ade Yasin. Ia bahkan sering kali menga­ku tidak tahu saat di persi­dangan. Termasuk saat kuasa hukum melontarkan sejumlah pertanyaan.

Reaksi Andri pun membuat Ketua Majelis Hakim Hera Kartiningsih kesal karena ba­nyak mengaku tidak tahu meski yang ditanyakan sepu­tar tugasnya sebagai pegawai di BPKAD.

“Saksi ini yang jelas. Tahu apa tidak sih?!” kata Hera saat mendengarkan keterangan Andri.

Selain Teuku dan Andri, jaksa KPK juga menghadirikan Se­kretaris Daerah (Sekda) Ka­bupaten Bogor Burhanudin dan dua Aparatur Sipil Ne­gara (ASN) lainnya untuk memberi kesaksian dalam kasus dugaan suap auditor BPK, yang melibatkan Bu­pati Bogor nonaktif Ade Yasin di PN Tipikor Bandung, Rabu (3/8).

Baca Juga  Bupati Bogor Beri Penghargaan Bagi Pelaku Usaha dan Warga Disiplin Pajak

Dari fakta persidangan se­lama berlangsung, kelima saksi yang dihadirkan KPK justru terlihat meringankan Ade Yasin. Sekda Kabupaten Bogor Burhanudin, misalnya. Kesaksiannya di depan ma­jelis hakim mementahkan tudingan keterlibatan Ade Yasin dalam dugaan suap untuk memperoleh Opini WTP.

Burhanudin yang datang sejak pukul 09:30 WIB, baru mendapat giliran bersaksi pada pukul 20:30 WIB dan selesai pukul 21:20 WIB, atau berlangsung sekitar satu jam.

Burhanudin dicecar kurang lebih 30 pertanyaan, baik dari majelis hakim hingga jaksa KPK. Persidangan kelima sendiri berlangsung kurang lebih sepuluh jam.

”Secara khusus tidak ada (permintaan khusus dari bu­pati, red). Misalnya saya dip­anggil empat mata di ruangan­nya, tidak,” kata Burhanudin menjawab pertanyaan maje­lis hakim di PN Tipikor Bandung, Rabu (3/8).

Burhanudin menyebut bahwa Ade Yasin hanya meminta anak buahnya mempertahankan predikat WTP, ketika rapat ko­ordinasi evaluasi program dan serapan anggaran di awal tahun.

”Seperti di beberapa kegia­tan (rapat koordinasi, red) disampaikan. Mau WTP atau WDP (Wajar Dengan Peng­ecualian, red), kalau ada te­muan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tetap harus ditindaklanjuti,” ujar Burhan.

Senada, saksi yang dihadirkan jaksa KPK, Wiwin Yeti Heryati, justru tidak membenarkan terdakwa Ade Yasin telah me­merintah mengondisikan agar meraih Opini WTP.

Wiwin yang merupakan Ka­bid Akuntansi dan Teknologi Informasi BPKAD Kabupaten Bogor mengaku tidak tahu adanya instruksi khusus dari Ade Yasin dalam rapat entry meeting dengan BPK.

”Saya tidak tahu (adanya pengondisian, red). LKPD Tahun 2021 itu kita sudah enam kali WTP,” ungkapnya saat ditanya mengenai awal mula perkara dugaan suap auditor BPK RI perwakilan Jabar oleh Ketua Majelis Ha­kim Hera Kartiningsih.

Ia mengaku baru mengeta­hui mengenai perkara terse­but dari pemberitaan media massa, dan ketika dipanggil sebagai saksi oleh KPK untuk menerangkan alur pembuatan LKPD hingga menjadi opini dari BPK RI.

Baca Juga  Warga Depok Positif Corona, Bupati Bogor Minta RSUD Jadi Posko Siaga 24 Jam

Namun, Wiwin sempat mengetahui adanya sejumlah uang yang diberikan terdakwa Ihsan Ayatullah sebagai Ka­subid Kas Daerah BPKAD kepada BPK setelah selesai masa pemeriksaan LKPD 2020 di 2021.

”Itu untuk pemeriksaan 2020 yang diperiksa tahun 2021. Itu hanya apresiasi. Karena menurut Pak Ihsan, itu uang terima kasih. Menurut Pak Ihsan, itu BPK yang minta,” kata Wiwin.

Dalam keterangannya, Wiwin menyebutkan bahwa Ihsan berlaku sebagai Person In Charge (PIC) atas seluruh urusan dengan auditor BPK, sebab diminta pihak BPK dengan alasan sudah menge­nal baik.

”Karena hubungan Pak Ihsan dengan BPK baik, maka Pak Ihsan yang menjadi PIC-nya. Kedekatannya karena tim BPK-nya laki-laki. Jadi kalau dengan saya, kagok. Kalau Pak Ihsan, cepat,” tuturnya.

Di samping itu, Wiwin mem­bantah tudingan jaksa KPK mengenai adanya selisih Rp500 miliar yang sempat diperma­salahkan auditor BPK atas laporan keuangan Pemkab Bogor.

”Selisih Rp500 miliar itu sampai sekarang tidak dapat dibuktikan. Sampai terakhir (sekarang, red) tidak,” tegas Wiwin.

Kesaksian lainnya datang dari Hany Lesmanawaty. Sub­koordinator Pelaporan Dinas BPKAD Kabupaten Bogor itu mengatakan bahwa Ade Yasin kala itu hanya meminta setiap SKPD membantu kelengkapan dokumen.

“Ade Yasin minta SKPD bantu kelengkapan dokumen untuk pemeriksaan BPK. In­spektur agar memantau ke­giatan,” terangnya.

Di akhir sidang, sekitar pu­kul 21:20 WIB atau majelis hakim memutuskan menun­da sidang dan dilanjutkan pada Senin (8/8), dengan agenda mendengarkan kete­rangan saksi dari KPK.

Sementara itu, kuasa hukum Ade Yasin, Dinalara Butar Butar, sangat optimis bisa membuktikan bahwa Ade Yasin tidak bersalah dalam perkara dugaan pemberian suap Rp1,9 miliar kepada BPK RI perwakilan Jabar.

“Kami sangat optimis mem­buktikan Ade Yasin tidak ter­libat, tidak bersalah dalam perkara ini. Nanti akan kita buka pada saat pembuktian,” tutupnya. (ryn/feb/run)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.