DPRD Bogor Gandeng Tim Ahli Bahas LHP BPK

by -

METROPOLITAN.id – DPRD Kabupaten Bogor menggandeng tenaga ahli untuk membahas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD tahun 2021, termasuk temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)  keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tahun anggaran 2021 yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Para ahli ini bertugas membuat kajian untuk selanjutnya diekspose di DPRD Kabupaten Bogor.

“LHP BPK kita serahkan ke tenaga ahli, para akademisi, para pakar untuk membuat kajian. Besok mereka akan ekspose ke kita jam 10 pagi di gedung DPRD,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto usai Rapat Paripurna, Rabu (3/8).

Rudy menjelaskan, langkah tersebut diambil karena pihaknya ingin membahas secara detail satu per satu laporan tersebut.

Tim ahli ini berasal dari Kemendagri. Menurut Rudy, ahli dari Kemendagri juga mengajak beberapa pakar dan praktisi

“Tujuannya satu, agar ada persamaan dan kita ingin membahas secara detail, akhirnya kita meminta bantuan pihak ketiga sebagai narasumber. Supaya betul-betul kita bahas satu per satu. Mereka (tim ahli) sudah bikin paparan dan sudah disampaikan ke saya terkait LHP BPK, KUA-PPAS 2023 dan terakhir terkait Lkpj 2021. Ini harus tersampaikan ke seluruh anggota,” ungkapnya.

Baca Juga  Akun Twitter Opposite Produsen Hoax

Menurut Rudy, pihaknya ingin mengetahui persoalan tersebut dari semua aspek, seperti aspek hukum dan administrasi. Ia juga ingin melihat bagaimana kondisi di lapangan dan sejauh mana eksekutif menindaklanjuti temuan tersebut.

“Karena diberi waktu 60 hari. Nah 60 hari ini kita selesaikan bersama-sama. Kita pun ingin tahu tahapannya sudah sejauh mana,” jelas Rudy.

Ia juga menekankan yang terpenting dalam temuan tersebut bukan hanya soal pengembalian kerugian negara. Persoalan administrasi yang banyak menjadi catatan juga harus ditindaklanjuti untuk perbaikan ke depan.

“Ada juga poin-poin dari LHP BPK terkait administrasi. Administrasi pun harus ditindaklanjuti. Pengguna anggaran adalah bupati, tapi bupati mengeluarkan surat keputusan (SK) dimana kepala dinas menjadi pengguna anggaran. Kami sudah bersurat resmi juga untuk meminta SK-nya sebagai pengguna anggaran. Kedua kita mendalami juga terkait LHP BPK yaitu soal ULPBJ, terkait pengadaan lelang dan lainnya,” tegasnya.

Baca Juga  Lubang Di Sepanjang Jalan Siap Makan Tumbal

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)  keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tahun anggaran 2021. Hasilnya, BPK menemukan ada potensi kerugian negara di atas Rp40 miliar dari sejumlah dinas.

Dengan telah diserahkannya laporan keuangan tersebut, Pemkab Bogor kali ini mendapat predikat Wajar dengan Pengecualian (WDP).

Dalam Rapat Paripurna di DPRD Kabupaten Bogor pada Rabu (3/8), Sekretaris DPRD Kabupaten Bogor, Ade Hasrat membacakan sejumlah temuan BPK tersebut.

Beberapa temuan itu di antaranya pengelolaan retribusi persampahan atau kebersihan yang tidak memadai dan terdapat penerimaan retribusi tidak disetorkan ke kas daerah sebesar Rp4,209 miliar.

Selanjutnya, ada kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pada 11 paket pekerjaan gedung dan bangunan sebesar Rp5,776 miliar, lalu denda keterlambatan belum dikenakan sebesar Rp10,544 miliar.

Selain itu, ditemukam kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pada 17 paket pekerjaan jalan, irigasi sebesar Rp16,628 miliar serta denda belum dikenakan mencapai Rp3,703 miliar.

Sementara itu, Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan menjelaskan, dari laporan hasil pemeriksaan tersebut, BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang perlu mendapat perhatian.

Baca Juga  3 Komika Ini Terjerat Kasus Narkoba

Di antaranya, pengelolaan retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan yang tidak memadai, pelaksanaan tender yang tidak sesuai dengan ketentuan, kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pada paket pekerjaan gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan.

“Kondisi tersebut telah mempengaruhi opini laporan keuangan secara signifikan,” ujar Iwan saat mengikuti Rapat Paripurna di DPRD Kabupaten Bogor, Rabu (3/8).

Untuk itu, Iwan dengan tegas meminta kepala perangkat daerah terkait untuk menindaklanjuti temuan BPK tersebut. Pemkab Bogor diberi waktu 60 hari untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

Menurut Iwan, perangkat daerah atau dinas harus bersungguh-sungguh dalam memperbaiki segala kekurangan dan kekeliruan. Ia berharap kondisi tersebut tak terulang kembali di tahun-tahun yang akan datang.

“Saya minta kepada para kepala perangkat daerah terkait untuk segera menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan BPK tersebut dan bersungguh-sungguh dalam memperbaiki segala kekurangan dan kekeliruan untuk perbaikan pada tahun-tahun yang akan datang,” tandasnya. (fin)

Leave a Reply

Your email address will not be published.