Ini Sejumlah Temuan BPK dalam Laporan Keuangan Pemkab Bogor

by -

METROPOLITAN.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)  keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tahun anggaran 2021. Hasilnya, BPK menemukan ada potensi kerugian negara di atas Rp40 miliar dari sejumlah dinas.

Dengan telah diserahkannya laporan keuangan tersebut, Pemkab Bogor kali ini mendapat predikat Wajar dengan Pengecualian (WDP).

Dalam Rapat Paripurna di DPRD Kabupaten Bogor pada Rabu (3/8), Sekretaris DPRD Kabupaten Bogor, Ade Hasrat membacakan sejumlah temuan BPK tersebut.

Beberapa temuan itu di antaranya pengelolaan retribusi persampahan atau kebersihan yang tidak memadai dan terdapat penerimaan retribusi tidak disetorkan ke kas daerah sebesar Rp4,209 miliar.

Selanjutnya, ada kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pada 11 paket pekerjaan gedung dan bangunan sebesar Rp5,776 miliar, lalu denda keterlambatan belum dikenakan sebesar Rp10,544 miliar.

Baca Juga  Apakah Harus Anak Kembar Dibelikan Barang Yang Sama?

Selain itu, ditemukam kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pada 17 paket pekerjaan jalan, irigasi sebesar Rp16,628 miliar serta denda belum dikenakan mencapai Rp3,703 miliar.

Sementara itu, Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan menjelaskan, dari laporan hasil pemeriksaan tersebut, BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang perlu mendapat perhatian.

Di antaranya, pengelolaan retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan yang tidak memadai, pelaksanaan tender yang tidak sesuai dengan ketentuan, kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pada paket pekerjaan gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan.

“Kondisi tersebut telah mempengaruhi opini laporan keuangan secara signifikan,” ujar Iwan saat mengikuti Rapat Paripurna di DPRD Kabupaten Bogor, Rabu (3/8).

Baca Juga  32 Orang di Bogor Positif Corona Dalam Sehari, Ini Daftarnya

Untuk itu, Iwan dengan tegas meminta kepala perangkat daerah terkait untuk menindaklanjuti temuan BPK tersebut. Pemkab Bogor diberi waktu 60 hari untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

Menurut Iwan, perangkat daerah atau dinas harus bersungguh-sungguh dalam memperbaiki segala kekurangan dan kekeliruan. Ia berharap kondisi tersebut tak terulang kembali di tahun-tahun yang akan datang.

“Saya minta kepada para kepala perangkat daerah terkait untuk segera menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan BPK tersebut dan bersungguh-sungguh dalam memperbaiki segala kekurangan dan kekeliruan untuk perbaikan pada tahun-tahun yang akan datang,” tandasnya. (fin)

Leave a Reply

Your email address will not be published.