Jadi Saksi Kasus Ade Yasin, Kepala BPKAD : Saya Tidak Tahu Ada Pemberian Suap buat BPK

by -
Kepala BPKAD Kabupaten Bogor Teuku Mulya saat jadi saksi Persidangan kasus dugaan suap Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin di PN Tipikor Bandung, Rabu (3/8). (Ryan/Metropolitan)

METROPOLITAN.id – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Teuku Mulya menjadi salah satu dari lima saksi yang dihadirkan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap yang melibatkan Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin di PN Tipikor Bandung, Rabu (3/8).

Ia dihadirkan sebagai saksi keempat setelah Sekretaris BPKAD Kabupaten Bogor Andri Hadian, Kepala Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi BPKAD Kabupaten Bogor Wiwin Yeti Heryati dan Subkoordinator Pelaporan Dinas BPKAD Kabupaten Bogor Hany Lesmanawaty, yang diperiksa keterangannya terlebih dulu.

Teuku Mulya mulai memaparkan keterangannya sebagai saksi sejak pukul 19:30 WIB dan selesai pukul 20:30 WIB

Dalam keterangannya, Teuku Mulya menyebut bahwa dirinya tidak tahu menahu soal adanya pemberian sejumlah uang untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat.

Ia juga mengaku tidak ada arahan dari Ade Yasin terkait pemberian uang suap untuk BPK. Menurutnya, instruksi yang diberikan Ade Yasin hanya sekedar mengingatkan apa yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor.

Baca Juga  Rayakan Hari Raya Idul Adha, CCM Bogor Kurban Satu Sapi dan 15 Kambing

“Saya waktu dipanggil penyidik KPK dengan ketidak tahuan apa-apa, oh ternyata ada pemberian sejumlah uang untuk BPK. Tidak tahu (uangnya dari siapa),” katanya dalam persidangan, Rabu (3/8).

Ia baru tahu setelah ada pemeriksaan oleh KPK.

“(Tahunya) Setelah ada pemeriksaan-pemeriksaan oleh penyidik KPK. Betul saya tidak tahu (jumlahnya),” tandasnya.

“Intruksi bupati untuk WTP itu memang sudah tertuang di RPJMD. Bu bupati setiap kesempatan pasti mengingatkan bpkad mampu mempertahankan WTP, karena itu tertuang dalam RPJMD kita,” imbuhnya.

Sebelumya, saksi yang dihadirkan pertama kali dalam sidang kali ini yakni Andri Hadian, yang dimulai sejak pukul 10:30 WIB.

Menariknya, ia tampak pucat saat keterangannya dibantah tim kuasa hukum Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin.

Baca Juga  Ketika Penyihir Gandalf Pulang Kampung Ke Selandia Baru

Andri Hadian sendiri saat ini menjabat Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor.

Seketika wajahnya berubah menjadi kemerahan dan kebingungan saat Kuasa Hukum Ade Yasin, Dinalara Butar Butar menunjukkan selembar kertas yang mematahkan keterangannya.

Saat memberikan kesaksian dihadapan majelis hakim, Andri dalam keterangannya menggambarkan bahwa ada pertemuan bulan Maret 2021 antara dirinya dengan empat orang lainnya di Pendopo Bupati, Cibinong untuk mengondisikan temuan BPK RI Perwakilan Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020.

Empat orang lain tersebut yaitu terdakwa Ade Yasin, terdakwa Ihsan Ayatullah Kasubid di BPKAD, Ruli Faturrahman Kasubag Keuangan Sekretariat Daerah (Setda), dan Feri Syafari Kasubid di BPKAD.

“Saya diajak Pak Ihsan bertemu dengan Bu Ade (Bupati Bogor nonaktif, red), memperkenalkan saya dan memperkenalkan Pak Feri baru dilantik (sebagai) kasubid. Pak Ihsan akan menyampaikan bahwa kondisi keuangan tidak bagus,” kata Andri memberi kesaksian sesuai Berita Acara Pemerisaan (BAP).

Baca Juga  Ade Yasin Ikuti Rakor Kesiapsiagaan Banjir dengan Wagub Jabar

Dinalara pun membantah keterangan tersebut dengan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Feri sebagai Kasubid di BPKAD tertanggal 2 Juni 2021.

Bukti tersebut dianggap membantah tuduhan adanya pengkondisian LKPD tahun 2020. Sebab, pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI Perwakilan Jawa Barat kepada Pemerintah Kabupaten Bogor berlangsung pada 21 Mei 2021.

Andri pun tak bisa memberikan keterangan lebih lanjut setelah adanya bantahan dari kuasa hukum Ade Yasin.

Ia bahkan sering kali menyebutkan dirinya tidak tahu saat di persidangan. Termasuk saat kuasa hukum melontarkan sejumlah pertanyaan.

Reaksi Andri pun membuat Ketua Majelis Hakim, Hera Kartiningsih kesal karena banyak mengaku tidak tahu meski yang ditanyakan seputar tugasnya sebagai pegawai di BPKAD.

“Saksi ini yang jelas, tahu apa tidak sih,” kata Hera saat mendengarkan keterangan Andri. (ryn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *