Jadi Saksi Kasus Ade Yasin, Kepala Dinas PUPR Bogor Akui Pemberian Uang ke BPK Tanpa Sepengetahuan Atasan

by -
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor Soebiantoro menjadi salah satu saksi di persidangan kasus dugaan suap di PN Tipikor Bandung, Rabu (10/8). (Ryan/Metropolitan)

METROPOLITAN.id – Adanya pemberian uang dari sejumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor kepada oknum auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), rupanya tidak diketahui alias tanpa sepengetahuan atasan.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor Soebiantoro saat dihadirkan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan suap yang menyeret Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin di PN Tipikor Bandung, Rabu (10/8).

Soebiantoro menegaskan bahwa adanya pemberian uang dari sejumlah pegawai PUPR ke auditor BPK, terjadi tanpa sepengetahuan atasan atau tidak pernah dilaporkan kepada dirinya.

“(Anak buah) tidak pernah melaporkan,” katanya dalam persidangan, Rabu (10/8).

Ia menjelaskan, ketika ada permintaan uang dari BPK RI Perwakilan Jawa Barat, semestinya pegawai Dinas PUPR tidak perlu memenuhi permintaan tersebut.

Sebab meskipun auditor BPK mendapati temuan pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai harga, hal itu tinggal diperbaiki dengan cara meminta pihak ketiga mengembalikan kelebihan pembayaran.

“Itu beban pengusaha (kalau ada pengembalian dari temuan BPK). Beban penyedia jasa, bukan beban PUPR,” tukasnya.

Saksi lainnya yang dihadirkan yakni Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Gantara Lenggana.

Baca Juga  Uji Kemampuan

Saat persidangan, ia memberi kesaksian bahwa terdakwa Adam Maulana, yang menjabat Sekretaris Dinas PUPR, nampak dalam tekanan saat mengintruksikan sejumlah anak buahnya untuk mengumpulkan uang bagi oknum auditor BPK RI Perwakilan Jawa Barat.

“Beliau mengumpulkan kami, seperti ada beban yang dipikul. Saat itu beban permintaan uang besar dari BPK, kita berembuk,” katanya di muka persidangan.

Ia mengaku terpaksa ikut memberikan iuran dengan uang pribadi sebanyak tiga kali. Dengan nominal masing-masing senilai Rp4 juta.

“Saya ingin membantu karena untuk kebersamaan. Ini diberikan untuk BPK. Yang jelas permintaan dari BPK. Itu Dinas PUPR iuran,” ujar Gantara.

Sementara itu, Kepala Seksi Bina Teknik Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Bogor Khairul Amarullah, yang juga dihadirkan sebagai saksi dari KPK menyebutkan terdakwa Maulana Adam berpesan kepada dirinya mengenai permintaan uang ke salah satu kontraktor, lantaran adanya permintaan BPK.

“Beliau (Maulana Adam, red) diminta oleh BPK. Pusing waktu itu. Intinya ini ada permintaan. Akhirnya ke Ibu Nani (kontraktor, red), bahwa ada permintaan dari BPK. Oke katanya,” tegas Kahirul.

Baca Juga  Marshanda: Saya tidak Malu Papa Mengemis

Sementara saksi lainnya, Iwan Setiawan yang merupakan staf di Dinas PUPR Kabupaten Bogor berlaku sebagai pengepul uang yang dikumpulkan oleh Dinas PUPR.

Ia memberikan uang tersebut kepada terdakwa Rizki Taufik Hidayat sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) di Dinas PUPR Kabupaten Bogor.

Kemudian dari Rizki, diserahkan ke terdakwa Ihsan Ayatullah (Kasubid Kasda BPKAD) yang juga kerap dimintai uang oleh auditor BPK.

Namun, satu waktu Iwan mengaku sempat dimarahi oleh terdakwa Maulana Adam lantaran menyalurkan uang terlalu besar.

Sebab auditor BPK sering kali meminta uang.

“(Disalurkan) Rp35 juta kepada Pak Ihsan. Pak Adam marah, kenapa dikasih sebesar Rp35 juta katanya. Karena nanti ada permintaan lagi dari BPK. Pak Adam berat. Karena alasannya minta-minta lagi,” tukas Iwan Setiawan.

Dalam persidangan tersebut juga terungkap bahwa Dinas PUPR Kabupaten Bogor memberikan uang senilai Rp645 juta kepada auditor BPK.

Selain itu, Terdakwa Ihsan Ayatullah saat dimintai tanggapan oleh hakim pun sempat menyebutkan bahwa pemberian uang yang ia lakukan lantaran adanya permintaan dari auditor BPK, Hendra Nur Rahmatullah Karwita yang kini berstatus tersangka oleh KPK.

Baca Juga  Sambut Hari Santri, MWC NU Kemang Gelar Vaksin dan Donor Darah

“Perlu saya sampaikan bahwa yang saya sampaikan kepada SKPD adalah permintaan BPK,” kata Ihsan.

Pada agenda pemeriksaan saksi-saksi kali ini, jaksa KPK menghadirkan enam saksi dari Dinas PUPR Kabupaten Bogor untuk empat terdakwa dugaan suap auditor BPK RI Perwakilan Jawa Barat.

Empat terdakwa tersebut yakni Bupati nonaktif Ade Yasin, Kasubag Kasda Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ihsan Ayatullah, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Adam Maulana, serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Rizki Taufik Hidayat.

Di akhir persidangan, majelis hakim yang diketuai Hera Kartiningsih, memutuskan untuk menunda sidang dan dilanjut pada Senin (15/8) mendatang.

Dengan agenda mendengarkan keterangan 11 orang saksi yang dihadirkan jaksa KPK.

Diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK bakal menghadirkan sekitar 35 sampai 40 orang saksi dalam persidangan terdakwa Ade Yasin.

Hingga sidang Senin (8/8) lalu, sudah ada 11 saksi dihadirkan KPK. Mulai dari pejabat dan pegawai di lingkungan Pemkab Bogor hingga pegawai dari BPK. (ryn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.