Kemendikbudristek Keluarkan Aturan Baru PTM

by -

METROPOLITAN – Kemen­terian Pendidikan, Kebuday­aan, Riset dan Teknologi (Ke­mendikbudristek) resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Direksi Pelaks­anaan Keputusan Bersama 4 Menteri terkait Panduan Penyelenggaraan Pembela­jaran di Masa Pandemi Co­vid-19, kemarin.

SE tersebut merupakan lang­kah cepat pemerintah pusat dalam penanganan Covid-19 dengan memperhatikan si­tuasi di beberapa daerah di Indonesia. Panduan tersebut mengatur Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen.

”Kesepakatan di atas juga berdasarkan masukan dari berbagai pihak di luar kemen­terian terkait. Kita ingin pem­belajaran di satuan pendidi­kan dapat berjalan dengan baik, namun dengan tetap meminimalkan risiko penu­laran Covid-19 di satuan pen­didikan,” ungkap Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti.

Suharti memaparkan, SE yang baru dikeluarkan terse­but berbeda dengan sebelum­nya. Jika ada yang terpapar, hanya rombongan belajar yang dihentikan, bukan PTM-nya. Selain itu, jangka waktu pem­berhentian PTM selama lima hari bagi peserta didik yang terkonfirmasi positif Covid-19 apabila yang bersangkutan bukan kluster penularan Co­vid-19 di satuan pendidikan; dan/atau hasil surveilans epidemiologis menunjukkan angka positivity rate warga satuan pendidikan terkonfir­masi Covid-19 di bawah 5% (lima persen).

Baca Juga  Kemendikbudristek Minta Pembagian Rapor Mulai Januari

”Kemendikbudristek terus mendorong serta mengu­payakan adanya percepatan vaksinasi Covid-19 lanjutan (booster) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) serta pemberian vaksinasi untuk peserta didik yang telah memenuhi syarat sebagai penerima vaksin Covid-19,” katanya.

Suharti memparkan, SE ter­sebut juga mengatur menge­nai penghentian PTM pada rombongan belajar paling sedikit tujuh hari jika terdapat kasus konfirmasi Covid-19. Dalam hal ini terjadi kluster penularan Covid-19 di satuan pendidikan; dan/atau hasil surveilans epidemiologis menunjukkan angka positi­vity rate warga satuan pendi­dikan terkonfimasi Covid-19 sebanyak 5 persen atau lebih.

Pemerintah daerah juga di­dorong untuk merespons dengan cepat bila mendapat informasi/surveilans epide­miologis, untuk selanjutnya melakukan penelusuran kon­tak erat (tracing) dan tes Co­vid-19 lalu melakukan pene­tapan kluster penularan Co­vid-19 di satuan pendidikan berdasarkan hasil yang dip­eroleh. (wk/els/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published.