Ketua DPRD Minta Aparat Penegak Hukum Turun Tangan Kawal Temuan BPK di Kabupaten Bogor

by -
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto

METROPOLITAN.id – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto meminta Aparat Penegak Hukum (APH) ikut mengawal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor yang menjadi temuan.

Apalagi Pemkab Bogor diberikan waktu 60 hari kerja oleh BPK untuk menyelesaikan temuan disejumlah dinas-dinas yang angkanya cukup fantastis.

“APH harus ikut mengawal jika 60 hari belum ada penyelesaian atau tidak ditindak lanjuti oleh dinas-dinas soal LHP BPK tersebut. Karena memang aturannya begitu,” kata Rudy.

Dengan adanya temuan BPK tersebut, Rudy ingin mengetahui detail paket-paket dan lokasi pekerjaan yang menjadi temuan. Sebab dalam LKPJ Bupati Bogor seluruh pekerjaan capaiannya 100 persen, namun ketika pihaknya melakukan pengecekan di lokasi banyak hal-hal yang janggal.

Baca Juga  Bangun Desa Mekarsari Lebih Maju dan Berkembang

“Kalau melihat LKPJ capaiannya 100 persen, tapi ketika kita cek lokasi masih banyak kabel yang melintang di lokasi pekerjaan. Kita kan bingung juga melihat LKPJ dan kondisi di lapangan,” paparnya.

Dengan adanya temuan BPK ini, Rudy berharap menjadi ajang bagi DPRD dan Pemkab Bogor untuk sama-sama berbenah. Sehingga tidak menimbulkan kecurigaan baru dari masyarakat dengan transparan.

Sementara itu, Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan menjelaskan, jika LHP BPK merupakan berkas pendukung dalam pembahasan LPJP 2021. Dan dari LHP tersebut BPK menemukan beberapa persoalan dari kekurangan volume pekerjaan, kekurangan administrasi dan beberapa yang lainnya.

“Seperti kelebihan pembayaran nanti ada action plan yang kita lakukan atau tindak lanjutnya di masing-masing SKPD,” kata Iwan.

Baca Juga  Dihadiri 60 Komunitas, Kompak Saling Bersinergi

Untuk menindak lanjuti atau menyelesaikan temuan-temuan tersebut, pihaknya diberikan waktu dua bulan atau 60 hari kerja oleh BPK. Jika 60 hari dinas-dinas belum menyelesaikannya maka APH yang langsung turun tangan untuk menyelesaikannya.

Selain itu, Iwan menjelaskan jika temuan BPK bukan lah kesalahan mutlak dari masing-masing dinas. Seperti pekerjaan kontruksi dimana ada konsultan pengawas yang seharusnya menjalankan pekerjaannya secara maksimal, sehingga dalam setiap pekerjaan tidak ada pengurangan volume atau yang lainnya.

“Kedepan kita akan evaluasi konsultan pengawas itu, buat apa kita bayar tapi temuannya ada terus. Padahal yang lebih ahli itu konsultan pengawas. Meskipun disetiap UPT ada pengawas lapangan dan mereka ASN yang kebanyakan disiplin ilmunya bukanlah sarjana teknik,” kata Iwan.

Baca Juga  Ridwan Kamil Cari Investor untuk Bangun Jalur Tambang di Bogor

Iwan jug meminta agar ULP tidak memenangkan konsultan pengawas yang memiliki rekam jejak yang buruk. Sebab ia melihat masih ada konsultan pengawas yang sama setiap tahunnya, dan pekerjaanya yang diawasinya selalu menjadi temuan.

“Kami minta ULP juga jangan memilih orangnya itu-itu juga. Kan ini ada yang setiap tahun konsultan pengawasnya itu juga dan setiap tahun temuannya ada juga,” ungkapnya. (mam)

Leave a Reply

Your email address will not be published.