KPK Hadirkan Empat Pegawai BPK jadi Saksi Kasus Ade Yasin, Kompak Sebut Tidak Ada Permintaan WTP dari Pemkab Bogor

by -
Suasana persidangan kasus dugaan suap BPK yang melibatkan Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin di PN Tipikor Bandung, Rabu (24/8). Dengan agenda menghadirkan saksi dari pegawai BPK RI Perwakilan Jawa Barat. (Dok. Metropolitan)

METROPOLITAN.id – Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan empat orang pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam persidangan lanjutan kasus dugaan suap yang menyeret Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin, di PN Tipikor Bandung, Rabu (24/8).

Keempat saksi yang dihadirkan kompak mengungkapkan bahwa tidak ada permintaan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kepada BPK RI Perwakilan Jawa Barat untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pemeriksaan LKPD 2021.

Hal itu terungkap saat Kuasa Hukum terdakwa Bupati non aktif Bogor Ade Yasin, Dinalara Butar Butar melontarkan pertanyaan kepada tiga saksi yang dihadirkan KPK.

Yakni Arko Mulawan (Ketua Tim Ad Interim Kabupaten Bogor), Hendra Nur Rahmatullah Kartiwa (pemeriksa) dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah (pemeriksa).

Baca Juga  Pimpin Musrenbang, Camat Cigombong Buka-bukaan Anggaran

“Saudara saksi apakah Pemerintah Kabupaten Bogor pada pemeriksaan LKPD 2021 meminta untuk opini WTP,” tanya Dinalara yang juga akademisi Universitas Pakuan dalam sidang.

Ketiga saksi tersebut kompak menjawab yang sama bahwa tidak ada permintaan WTP dari Pemkab Bogor.

“Tidak ada,” kata Hendra, Gerri dan Arko secara bergantian.

Senada dengan tiga saksi lainnya, dalam keterangan tersangka auditor BPK, Anthon Merdiansyah menyatakan tidak ada pengkondisian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan terdakwa Bupati nonaktif Bogor, Ade Yasin.

Ia mengaku kepada majelis hakim yang diketuai Hera Kartiningsih bahwa pihaknya sempat bertemu dengan Ade Yasin pada Oktober 2021.

Namun bukan dalam rangka pengkondisian WTP, melainkan mengenai hal lain.

Baca Juga  Kehadiran PPPK Belum Bisa Tutupi Kebutuhan Guru di Kabupaten Bogor

“(Pembahasannya) terkait omnibuslaw, penanganan covid, sifatnya umum-umum saja,” ujarnya saat sidang.

Anthon yang merupakan penanggung jawab tim pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jawa Barat di Pemerintah Kabupaten Bogor menyebutkan bahwa tidak pernah secara langsung menerima uang dari pegawai Pemkab Bogor ataupun bupati Bogor.

Secara umum, persidangan pemeriksaan saksi dari jaksa KPK sudah menghadirkan 39 orang, yang berasal dari pejabat dan pegawai Pemkab Bogor, BPK, KONI Kabupaten Bogor, Kadin Kabupaten Bogor hingga pengusaha.

Di akhir sidang, Ketua Majelis Hakim Hera Kartiningsih memutuskan sidang dilanjutkan pada Senin (29/8) dengan agenda menghadirkan saksi ahli dari jaksa KPK dan kuasa hukum terdakwa. (ryn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *